JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang diumumkan secara mendadak per hari ini, Rabu (10/6/2026). Organisasi perlindungan konsumen itu menilai kebijakan tersebut tidak hanya mengejutkan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap daya beli, inflasi, hingga distribusi BBM subsidi.
Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengatakan, meskipun harga BBM nonsubsidi memang dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah, proses penyesuaian harga tetap harus memperhatikan aspek transparansi dan perlindungan konsumen.
“Konsumen berhak mendapatkan informasi yang memadai sebelum terjadi perubahan harga pada komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga. Pengumuman yang dilakukan secara mendadak membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk menyesuaikan keputusan ekonominya,” ujar Rio dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Rio, salah satu persoalan mendasar dalam kebijakan tersebut adalah minimnya keterbukaan informasi mengenai formula dan komponen pembentuk harga BBM nonsubsidi. Karena itu, YLKI mendesak Pertamina dan pemerintah membuka secara rinci dasar perhitungan yang digunakan dalam menentukan harga jual kepada masyarakat.
Selain persoalan transparansi, YLKI juga mengingatkan adanya potensi perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan tekanan terhadap pasokan BBM subsidi.
“Kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong migrasi konsumen ke Pertalite. Pemerintah dan Pertamina harus mengantisipasi kemungkinan lonjakan permintaan agar tidak terjadi antrean panjang, pembatasan distribusi, atau bahkan kelangkaan BBM di sejumlah daerah,” kata Rio.
YLKI menilai kelompok masyarakat kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Di satu sisi, mereka tidak termasuk penerima manfaat subsidi energi. Namun di sisi lain, mereka harus menanggung kenaikan biaya transportasi dan energi yang berpotensi memicu peningkatan pengeluaran rumah tangga.
Rio menegaskan bahwa kenaikan harga BBM hampir selalu membawa efek domino terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Jika tidak diantisipasi secara tepat, kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap tekanan inflasi dan pelemahan daya beli masyarakat.
“Kelas menengah adalah kelompok yang paling merasakan dampaknya. Mereka tidak memperoleh subsidi, tetapi harus menghadapi kenaikan biaya hidup akibat meningkatnya harga energi,” ujarnya.
Di luar persoalan harga, YLKI juga menuntut adanya peningkatan kualitas layanan sebagai konsekuensi dari kenaikan tarif BBM nonsubsidi. Menurut Rio, konsumen berhak memperoleh jaminan kualitas produk, akurasi takaran, kemudahan akses, keandalan distribusi, serta pelayanan yang lebih baik di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa mendapatkan peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan,” kata dia.
YLKI menilai polemik kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola komunikasi publik terkait perubahan harga barang dan jasa strategis. Selama ini, mekanisme pemberitahuan kepada masyarakat dinilai belum memiliki standar yang jelas dan konsisten.
Karena itu, YLKI mendorong pemerintah menyusun sistem komunikasi yang lebih transparan dan terukur setiap kali terjadi penyesuaian harga yang berdampak luas terhadap masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan hak konsumen atas informasi tetap terlindungi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional.
“Perubahan harga komoditas strategis seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari perspektif perlindungan konsumen. Hak masyarakat untuk mengetahui alasan dan mekanisme penyesuaian harga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan publik,” ujar Rio.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
