JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang, Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, menilai berbagai program pemberdayaan ekonomi desa yang dijalankan pemerintah memerlukan satu sistem koordinasi yang terpadu agar pelaksanaannya lebih efektif. Untuk itu, ia mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto pembentukan Badan Pembangunan Ekonomi Desa Republik Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan Prof. Edi saat menerima audiensi panitia Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) 2026 yang dipimpin Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, di Depok, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026).
Menurut Prof. Edi, pemerintah saat ini telah meluncurkan berbagai program strategis untuk memperkuat perekonomian desa, antara lain Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Program-program tersebut dinilai memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
Namun, ia menilai pelaksanaan berbagai program itu akan lebih optimal apabila berada dalam satu koordinasi kelembagaan yang kuat.
“Badan ini diharapkan menjadi pusat koordinasi pembangunan ekonomi desa dengan tata kelola yang terpadu, didukung sistem digital, satu bank data nasional, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Prof. Edi.
Menurut dia, pendekatan tersebut akan mempermudah sinkronisasi kebijakan dari sektor hulu, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan industri rumahan, hingga sektor hilir yang mencakup pasar rakyat, warung kelontong, pelaku kuliner, pedagang kaki lima, dan usaha mikro.
Ia menambahkan, integrasi kebijakan diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat desa sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap praktik rentenir dan sistem ijon, sehingga upaya memutus rantai kemiskinan dapat berlangsung lebih efektif.
Prof. Edi juga mengingatkan bahwa keberhasilan program pembangunan ekonomi desa sangat bergantung pada tata kelola yang bersih, pengawasan yang kuat, pemanfaatan teknologi digital, serta pencegahan korupsi agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Edi berharap Munas VI APKLI-P yang akan digelar pada 25–27 Agustus 2026 di Asrama Haji Jakarta dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Ia meyakini target tersebut dapat dicapai apabila dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, optimalisasi pengelolaan aset negara, penguatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara konsisten.
Sementara itu, Ketua Umum APKLI-P Dr. Ali Mahsun ATMO menyampaikan apresiasi atas kesediaan Prof. Edi menjadi narasumber Seminar Nasional Munas VI APKLI-P 2026 yang mengusung tema “Cetak Biru Peran Strategis Peningkatan Penerimaan Negara untuk Mendongkrak Kemajuan PKL-UMKM Menuju Pertumbuhan Ekonomi Nasional 8 Persen.”
Menurut Ali Mahsun, berbagai masukan yang disampaikan Prof. Edi akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi internal maupun eksternal organisasi yang akan dihasilkan dalam Munas VI APKLI-P.
Audiensi tersebut juga dihadiri sejumlah pengurus DPP APKLI-P, antara lain Meihadir Ahmad, Ahlan Elfaz, Dr. (Can) Suharto, Hotman Situmorang, dan Ilham Yulianto.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
