JAKARTA, CAKRAWARTA.com – dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed, kembali terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro dan Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih periode 2026-2031. Ali terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI Merah Putih yang berlangsung di Wisma Haji, Pondok Gede, Jakarta, 25-27 Agustus 2026.
Pemilihan Ali mendapat dukungan dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota.
Munas VI sekaligus menetapkan perubahan nama organisasi dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) menjadi Asosiasi Usaha Kecil, Mikro dan Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Merah Putih.
Usai terpilih kembali, Ali mengatakan APKLI Merah Putih akan memperkuat perannya dalam mendukung program pemerintah yang dinilai berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi masyarakat kecil.
“APKLI Merah Putih akan mengawal, mendukung, dan menyukseskan program-program pemerintah yang berpihak pada penguatan ekonomi rakyat,” ujar Ali di hadapan peserta Munas VI APKLI Merah Putih di Asrama Haji Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ali secara khusus menyebut lima program pemerintah yang menurut dia memiliki keterkaitan dengan kepentingan pelaku usaha mikro, kecil, pedagang kaki lima, petani, dan nelayan. Kelima program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program pembangunan tiga juta rumah rakyat.
Menurut Ali, MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga berpotensi menciptakan permintaan bagi produk petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha mikro dan kecil. Karena itu, ia mendorong agar pelaku ekonomi rakyat mendapat ruang lebih besar dalam rantai pasok program tersebut.
Pemerintah sendiri menempatkan MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari agenda penguatan ekonomi rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyebut MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, sementara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Ali juga menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal, terutama dalam memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, pembiayaan, serta pemasaran produk pertanian.
“Ekonomi rakyat harus tumbuh dari desa dan kelurahan. Koperasi harus mampu menjadi instrumen yang membuat perputaran ekonomi dinikmati masyarakat lokal,” katanya.
Selain koperasi, Ali menyoroti pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang menurut dia memiliki arti penting bagi peningkatan kesejahteraan nelayan. Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat pesisir.
Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan memang menyebut pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu program pemerintah. Dalam Sidang Tahunan MPR 2026, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 kampung nelayan yang berfungsi pada akhir 2026.
Dua program lainnya, yakni Sekolah Rakyat dan pembangunan tiga juta rumah, juga dinilai Ali berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ali mengatakan APKLI Merah Putih akan berupaya memastikan kepentingan pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi nasional.
“Kami ingin program-program tersebut benar-benar memberi ruang bagi rakyat kecil untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya,” ujar Ali.
Ia menambahkan, perubahan nama organisasi menjadi APKLI Merah Putih juga diharapkan menjadi momentum memperluas cakupan perjuangan organisasi. Tidak hanya pedagang kaki lima, organisasi tersebut kini menempatkan usaha mikro dan kecil sebagai bagian penting dari basis anggotanya.
Dengan kepengurusan baru periode 2026-2031, Ali mengatakan APKLI Merah Putih akan memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah sekaligus mendorong keterlibatan lebih besar pelaku usaha rakyat dalam pembangunan ekonomi nasional.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
