JAKARTA – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Subang.
“Dugaan kasus korupsi di Kabupaten Subang terkait 2 proyek Dana Alokasi Khusus Pemerintah pusat kepada Kabupaten Subang tahun anggaran 2022 senilai Rp 24,1 miliar,” ungkap Uchok pada media ini, Jumat (16/9/2022).
Uchok memaparkan bahwa terdapat 2 proyek bermasalah yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Subang yang berada dibawah Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu proyek peningkatan jalan Pagaden-Balingbing (DAK Reguler) dengan pagu anggaran Rp 14,7 Miliar dan proyek peningkatan Jalan Sukahaji-Blanakan (DAK Penugasan) dengan pagu anggaran Rp 9,3 Miliar.
Menurut pemaparan Uchok, kedua proyek yang dikerjakan tahun anggaran 2022 diduga kuat adanya permainan.
“Modusnya berupa pengaturan pemenang melalui persyaratan-persyaratan tender yang tidak dimilik perusahaan lain seperti persyaratan tender pada dukungan batcingplant dan dukungan quary,” imbuh Uchok.
Dari dua proyek, masih menurut Uchok, terdapat potensi kerugian negara sedikitnya Rp 1,6 Miliar karena nilai proyek yang ditetapkan diduga tidak sesuai standar harga pasar dan proses lelangnya diduga dijalankan dengan tidak sehat.
Dugaan adanya ‘kongkalikong’ proyek ini telah dilaporkan masyarakat Subang kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, namun sayangnya belum ada tindak lanjut.
“Karenanya kami dari CBA meminta KPK untuk turun tangan menuntaskan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Subang. Panggil dan periksa pihak-pihak terkait dalam dua proyek tersebut yaitu Iwan Kurniawan selaku Kabag UKPBJ Kab.Subang Jawa Barat, Ade Riswanto, S.T selaku Kasie Perencanaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab.Subang Jawa Barat, serta H Ruhimat selaku Bupati Kabupaten Subang dan Kuasa Anggaran,” tandas Uchok.
(bm/bus/bti)
