JAKARTA – Selama 5 tahun Anies Baswedan berkuasa di DKI Jakarta, pelayanan kesehatan di DKI mengalami banyak perubahan yang menuju optimalisasi pelayanan.
Mulai dari peningkatan fasilitas kesehatan, dimana RSUD di DKI banyak mengalami penambahan pelayanan dan juga kekhususan spesialisasi, sampai pada peningkatan layanan makan pasien yang variatif dan modern dengan tetap menjaga kualitas gizi masakan.
Anies Baswedan telah berhasil mereformasi pelayanan kesehatan di DKI Jakarta, sehingga warga DKI bukan hanya semakin banyak yang terlayanin namun juga dilayani dengan baik oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan di DKI.
Hal tersebut disampaikan oleh Martha Tiana Hermawan, ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dalam keterangan tertulisnya pada media, Kamis (15/9/2022).
“Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan reformasi pelayanan kesehatan dan transformasi digital di seluruh unit kesehatan yang ada di Jakarta, meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium, dan Dinas Kesehatan patut diapresiasi,” ujar Tian panggilan akrabnya.
Apalagi, lanjut Tian, komitmen Anies Baswedan dalam melindungi warga DKI Jakarta juga dilakukan dalam memenuhi hak jaminan kesehatan warga DKI Jakarta. Dimana jika sebelumnya yang ter-cover oleh BPJS Kesehatan sekitar 73-75 persen dari penduduk. Saat ini seluruh warga DKI Jakarta tercover oleh BPJS karena Gubernur Anies Baswedan mengalokasikan dana yang cukup besar yaitu Rp 2,1 triliun.
“Sayangnya harapan Gubernur DKI untuk menjamin biaya kesehatan seluruh warga DKI lewat BPJS masih terbentur dengan Perpres 82 tahun 2018,” ungkap Tian.
Perpres 82 tahun 2018 ini membatasi warga DKI yang menunggak premi BPJS karena sudah tidak mampu lagi membayar premi, untuk tetap mendapat jaminan kesehatannya, karena tetap diwajibkan melunasi tunggakannya. Padahal tunggakan ini disebabkan karena penurunan penghasilan yang didapat warga DKI.
Dalam hal keluhan warga DKI Jakarta terhadap pelayanan kesehatan selama 5 tahun Anies Baswedan berkuasa mengalami penurunan, total selama 5 tahun hanya 1.301keluhan yang dilaporkan ke Rekan Indonesia, terbanyak adalah keluhan terkait rujukan yaitu keluhan terhadap keluarga pasien yang diminta mencari sendiri RS rujukan oleh RS asal yaitu sejumlah 863 keluhan.
Bandingkan dengan Gubernur sebelumnya yaitu Jokowi yang berkuasa selama 2 tahun dimana terdapat 3.421 keluhan, terbanyak adalah keluhan ditolak oleh RS yaitu 1.672 keluhan. Demikian juga jika dibanding dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dalam 3 tahun berkuasa di DKI Jakarta terdapat 5.231 keluhan yang dilaporkan ke Rekan Indonesia, terbanyak dikeluhkan adalah penolakan di RS, antrian yang lama, dan pejabat dinkes yang sulit dihubungi.
(an/bus/bm/bti)
