Dana Cadangan Pesangon Diarahkan ke Danantara, Syarifudin Yunus: Jangan Matikan Peran DPLK!

JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Rencana pemerintah membentuk lembaga khusus pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mulai menuai sorotan. Kebijakan yang bertujuan menjamin hak pekerja ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dinilai perlu dikaji secara cermat agar tidak berbenturan dengan regulasi dan ekosistem industri dana pensiun nasional.

Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Dana Pensiun sekaligus pengamat Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Syarifudin Yunus, mengingatkan pemerintah agar tidak mempertentangkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Sorotan Syarifudin terutama tertuju pada pernyataan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, dalam sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 13 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Indah menyampaikan bahwa Dana Cadangan Pesangon akan dikelola Danantara dan tidak akan dikelola oleh dana pensiun atau DPLK. Bahkan, menurut Syarifudin, terdapat arahan agar pengurus DPLK mempersiapkan diri untuk menyerahkan pengelolaan seluruh dana pesangon mulai Oktober 2027.

“Menurut saya, pernyataan tersebut terlalu terburu-buru dan kontraproduktif. Sosialisasi undang-undang seharusnya menjelaskan substansi regulasi, bukan justru melahirkan polemik baru dengan menyingkirkan peran industri dana pensiun,” ungkap Syarifudin dalam catatan kritisnya, Minggu (15/11/2026).

Syarifudin menjelaskan, secara prinsip, Dana Cadangan Pesangon merupakan instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK, khususnya pekerja yang belum diikutsertakan dalam program pensiun dan terkena PHK bukan karena memasuki usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Namun, menurut dia, karakteristik dana pesangon harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lembaga pengelolanya.

Dana tersebut memiliki karakteristik sebagai hak pascakerja yang membutuhkan keamanan modal dan likuiditas tinggi agar dapat dicairkan ketika terjadi PHK, termasuk dalam situasi yang tidak terduga.

Karena itu, Syarifudin mempertanyakan kesesuaian apabila pengelolaan seluruh dana tersebut diserahkan kepada lembaga yang memiliki orientasi utama pada investasi jangka panjang.

“Lembaga investasi seperti sovereign wealth fund pada dasarnya berorientasi pada pertumbuhan portofolio dan imbal hasil dengan tingkat risiko tertentu. Sementara itu, dana pesangon bukan instrumen investasi komersial semata, melainkan jaminan likuiditas untuk memenuhi hak pekerja ketika PHK terjadi,” jelasnya.

Menurut Syarifudin, penentuan pengelola dana pesangon semestinya mempertimbangkan kesesuaian karakteristik dana, keamanan investasi, likuiditas, transparansi, serta kepastian pembayaran hak pekerja.

Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian Syarifudin adalah aspek kepastian hukum, khususnya terhadap dana imbalan kerja dan pesangon yang selama ini telah dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun DPLK.

Ia menilai, pemberlakuan UU Nomor 27 Tahun 2026 harus memperhatikan prinsip non-retroaktif atau tidak berlaku surut. Artinya, pengaturan baru perlu memperjelas kedudukan dana yang sudah terakumulasi dan dikelola berdasarkan ketentuan sebelumnya.

Menurutnya, pengelolaan dana pensiun dan program terkait imbalan kerja oleh industri dana pensiun memiliki landasan regulasi, termasuk UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Karena itu, pengalihan dana yang sudah terhimpun di DPLK secara paksa berpotensi menimbulkan persoalan kontraktual antara pemberi kerja dan lembaga pengelola.

“Jangan sampai regulasi baru justru menimbulkan ketidakpastian terhadap dana yang sudah dikelola secara sah berdasarkan regulasi sebelumnya. Harus ada kejelasan mengenai perlindungan dana lama, kontrak yang sudah berjalan, serta mekanisme transisi yang adil,” tegasnya.

Syarifudin juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan konsistensi kebijakan antarsektor. Menurut dia, penguatan perlindungan pekerja seharusnya berjalan beriringan dengan penguatan industri dana pensiun nasional.

Syarifudin turut mempertanyakan apabila pengelolaan Dana Cadangan Pesangon nantinya hanya diberikan kepada satu lembaga atau menggunakan skema single provider.

Menurut dia, pengelolaan secara tunggal berpotensi menciptakan konsentrasi risiko. Apabila lembaga pengelola menghadapi persoalan likuiditas, tata kelola, atau hambatan birokrasi, pembayaran hak pekerja berpotensi ikut terdampak.

Sebagai alternatif, ia mendorong pemerintah mempertimbangkan skema multiprovider dengan melibatkan lembaga dana pensiun yang kredibel dan memiliki izin serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Skema tersebut, menurutnya, dapat membuka ruang diversifikasi risiko, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta mendorong transparansi melalui kompetisi yang sehat.

“Perlindungan pekerja tidak harus diwujudkan melalui penunjukan satu pengelola tunggal. Justru perlu dipikirkan bagaimana membangun sistem yang kuat, transparan, akuntabel, dan memiliki mekanisme pengawasan yang memadai,” paparnya.

Ia menegaskan, persoalan ini bukan tentang mempertahankan kepentingan industri dana pensiun semata, melainkan memastikan hak pekerja terlindungi tanpa mengorbankan ekosistem keuangan yang telah dibangun melalui regulasi sebelumnya.

Lebih lanjut, Syarifudin menilai pernyataan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebut DPLK tidak akan lagi mengelola dana pesangon perlu ditempatkan secara proporsional, terlebih ketika peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 27 Tahun 2026 masih dalam proses penyusunan.

Menurutnya, terlalu dini menyimpulkan bahwa DPPK dan DPLK tidak boleh terlibat sama sekali sebelum seluruh ketentuan teknis, mekanisme transisi, dan hubungan ant regulasi dirumuskan secara jelas.

Ia mengingatkan, kepastian hukum merupakan faktor penting bagi pemberi kerja, pekerja, maupun industri jasa keuangan. Ketidakjelasan pengaturan justru berpotensi menimbulkan kebingungan dan menghambat keberlanjutan program perlindungan pekerja.

Untuk itu, Syarifudin mendorong industri dana pensiun mengambil sejumlah langkah strategis.

Pertama, melakukan advokasi dan pengawalan aktif terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) melalui dialog dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan OJK. Tujuannya agar aturan pelaksanaan membuka kemungkinan skema co-existence atau hybrid yang memungkinkan keberadaan lembaga pengelola pemerintah berdampingan dengan industri dana pensiun.

Kedua, mempersiapkan langkah hukum, termasuk kemungkinan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi apabila ketentuan yang diterapkan nantinya dinilai menutup peran industri dana pensiun dan menimbulkan persoalan harmonisasi dengan UU P2SK.

Ketiga, melakukan segregasi atau pemisahan pencatatan portofolio dana pesangon yang telah terhimpun sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026. Langkah ini penting untuk memberikan kejelasan status dana lama dan dana baru sekaligus mengantisipasi persoalan hukum pada masa transisi.

Keempat, melakukan diversifikasi produk imbalan kerja dengan memperkuat program pensiun sukarela atau voluntary pension plan, Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), tabungan hari tua, serta produk imbalan pasca kerja lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jangan Pertentangkan Dua Undang-Undang

Syarifudin menegaskan, tujuan pembentukan Dana Cadangan Pesangon pada dasarnya patut diapresiasi karena berorientasi pada perlindungan hak pekerja. Namun, kebijakan tersebut harus dirancang dengan memperhatikan keberadaan regulasi lain yang juga memiliki tujuan memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, UU Nomor 27 Tahun 2026 dan UU Nomor 4 Tahun 2023 seharusnya ditempatkan dalam kerangka yang saling melengkapi, bukan dipertentangkan.

Ia juga mempertanyakan mengapa dalam sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan justru muncul pernyataan yang secara tegas menyinggung peran dana pensiun dan DPLK, sementara menurut pembacaannya, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebut dana pensiun sebagai lembaga yang dilarang mengelola dana pesangon.

“Semua regulasi itu kedudukannya harus dihormati dan ditegakkan secara bersama-sama. Jangan sampai satu regulasi justru dijadikan alasan untuk menyingkirkan regulasi lainnya. Ekosistem ketenagakerjaan dan ekosistem dana pensiun harus dibangun secara harmonis,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum menetapkan kebijakan teknis pengelolaan Dana Cadangan Pesangon.

“Pesannya sederhana, semua regulasi itu kedudukannya setara. Harus ditegakkan secara bersama-sama, bukan sikut-sikutan. Nalar boleh, tetapi harus tetap pakai hati dan etika!” pungkas Syarifudin.

Dengan demikian, polemik pengelolaan Dana Cadangan Pesangon tidak semestinya berhenti pada persoalan siapa yang akan menjadi pengelola. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan dana tersebut aman, likuid, transparan, dan benar-benar mampu menjamin terpenuhinya hak pekerja ketika PHK terjadi.(*)

Kontributor: Abdel Rafi 

Editor: Umar Faruq