Halaqah Nasional Pesantren, RMI NU Jatim Dorong Santri Kuasai Teknologi Tanpa Kehilangan Akhlak

Ketua PWNU Jatim Gus Firjaun saat membuka Halaqah Nasional Pesantren diselenggarakan RMI NU Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026). (foto: zoom meetings)

SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Pesantren tidak boleh hanya menjadi penjaga tradisi keilmuan Islam. Di tengah derasnya perubahan zaman, lembaga pendidikan Islam ini dituntut mengambil peran lebih besar sebagai kekuatan pembentuk sumber daya manusia, penggerak perubahan sosial, sekaligus pembangunan peradaban bangsa.

Pesantren juga dihadapkan pada tantangan transformasi digital dan perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI). Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan iman serta akhlak agar kemajuan tidak justru menjadi ancaman bagi kehidupan manusia.

Pesan tersebut mengemuka dalam Halaqah Nasional Pesantren bertema “Muhasabah Pesantren; Meneguhkan Jati Diri, Menata Transformasi, Berdaya Bangun Bangsa dan Peradaban” yang diselenggarakan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jawa Timur, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 12.30 WIB itu diikuti puluhan hingga lebih dari seratus peserta dari berbagai pondok pesantren. Mereka terdiri atas pengasuh, pengurus pesantren, hingga kalangan santri.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan tawassul oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatimah Bojonegoro, Dr. KH. Tamam Syaifuddin, M.Si., selaku Pembina RMI Jawa Timur. Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars NU, dan Mars Hari Santri.

Ketua PW RMI NU Jawa Timur, KH. Abdul Hakim Hidayat, dalam sambutan sekaligus pembukaan kegiatan menegaskan bahwa pesantren mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun peradaban.

Menurutnya, pesantren tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika perubahan sosial, pendidikan, dan teknologi berlangsung semakin cepat. Sebaliknya, pesantren harus hadir sebagai subjek yang ikut menentukan arah kemajuan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya penguatan berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kualitas sumber daya manusia, hingga penguasaan teknologi. Langkah tersebut diperlukan agar pesantren mampu mempertahankan keberlangsungannya sekaligus menyiapkan generasi yang sanggup menjawab tantangan masa depan.

“Pesantren memiliki tanggung jawab untuk membangun peradaban. Pesantren harus menjadi subjek perubahan untuk kelangsungan hidup masa depan yang lebih maju, baik dalam bidang pendidikan, sumber daya, teknologi, dan sebagainya,” ungkapnya.

Ia berharap, Halaqah Nasional Pesantren tidak berhenti sebagai ruang pertemuan dan diskusi. Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi pijakan bagi pesantren untuk terus berinovasi, berbenah, serta mengembangkan kapasitas kelembagaannya.

Era AI, Kemajuan Teknologi Harus Diimbangi Akhlak

Memasuki sesi diskusi, kegiatan dipandu Pengurus RMI Jawa Timur sekaligus Pengasuh Pesantren Alif Lam Mim Surabaya, Nyai Hj. Ida Rohmah Susiani, MM. Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas posisi dan masa depan pesantren dalam menghadapi perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta tantangan pendidikan.

Pelaksana Tugas Harian Ketua PWNU Jawa Timur, KH. M. Balya Firjaun Barlaman, dalam pemaparannya mengingatkan bahwa pesantren sejak awal dibangun untuk memperkuat tiga dimensi utama agama, yakni Islam, iman, dan ihsan.

Ketiganya menjadi fondasi penting yang tidak hanya membentuk pemahaman keagamaan, tetapi juga membimbing perilaku dan kehidupan seorang santri.

Menurutnya, perkembangan pesantren, termasuk melalui penyelenggaraan pendidikan formal, merupakan bagian dari upaya memperluas kapasitas santri. Mereka tidak cukup hanya dibekali pemahaman keagamaan dan kekuatan spiritual, tetapi juga membutuhkan kemampuan akademik agar dapat memberikan kontribusi lebih luas kepada masyarakat.

Namun, kemajuan pendidikan dan penguasaan teknologi tidak boleh membuat pesantren mengabaikan pembentukan karakter.

“Di tengah realitas hari ini dimana kemajuan pendidikan dan penguasaan teknologi yang semakin masif, perlu berjalan beriringan dengan penguatan akhlak. Terlebih, saat ini masyarakat tengah memasuki era transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang membawa peluang sekaligus tantangan baru. Maka sudah seyogyanya pengembangan perilaku manusia harus diimbangi dengan akhlak. Jika teknologi tidak dibarengi dengan keimanan dan akhlak, maka akan menjadi ancaman. Disinilah peran penting keberadaan pesantren,” pesannya.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa pesantren mempunyai peran strategis dalam membangun keseimbangan antara kecerdasan intelektual, penguasaan teknologi, dan kematangan moral.

Di tengah perkembangan AI yang semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan, pendidikan akhlak menjadi modal penting agar kemajuan ilmu pengetahuan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan keimanan.

Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar, MA., menguraikan kekuatan pesantren dalam memadukan ilmu pengetahuan, pembentukan watak, dan praktik kehidupan sehari-hari.

Ia mengutip pandangan Prof. Dr. KH. Abdul Mukti Ali, Menteri Agama Republik Indonesia periode 1971–1978, yang pernah menyampaikan bahwa tidak ada sekolah atau perguruan yang lebih baik daripada pondok pesantren.

Menurutnya, pandangan tersebut menggambarkan keunggulan pendidikan pesantren yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk watak dan kepribadian peserta didik.

“Sekolah di pesantren akan dibimbing otak dan watak. Ilmu di pesantren itu terintegrasi antara keilmuan dan praktik,” jelasnya.

Ia membandingkan, dalam sistem pendidikan yang hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, ilmu terkadang berhenti sebatas pengetahuan. Sementara di pesantren, ilmu diarahkan agar dapat diamalkan dan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, Prof. Abdul Halim menjelaskan bahwa pembentukan karakter santri tidak dapat dilepaskan dari Panca Jiwa Pesantren.

Lima nilai tersebut meliputi jiwa kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, ukhuwah atau persaudaraan yang dilandasi nilai keislaman, serta jiwa kebebasan yang tetap berlandaskan akhlak.

“Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan melalui kegiatan pembelajaran, tetapi juga ditanamkan melalui keteladanan para kiai dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dari proses itulah karakter santri dibentuk, sehingga mereka memiliki kekuatan moral sekaligus tanggung jawab sosial ketika kembali dan mengabdi di tengah masyarakat,” ungkap Prof. Halim.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan pendidikan pesantren karena proses pembentukan karakter tidak hanya berlangsung di ruang kelas, melainkan juga melalui kehidupan sehari-hari, interaksi sosial, dan keteladanan para kiai serta guru.

UU Pesantren Jadi Modal Perkuat Posisi Pendidikan Islam

Dalam perkembangannya, pesantren juga menunjukkan kapasitas yang semakin luas dalam bidang pendidikan dan keilmuan.

Santri kini tidak hanya menyelesaikan pendidikan berbasis kitab kuning dan pembelajaran keagamaan, tetapi juga menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang sarjana, magister, bahkan doktor. Tidak sedikit pula kalangan kiai yang telah meraih gelar doktor hingga profesor.

Bagi Prof. Abdul Halim, perkembangan tersebut menjadi bukti bahwa pesantren memiliki potensi besar untuk memperkuat kontribusi dalam pembangunan bangsa, baik melalui penguatan spiritualitas, kapasitas akademik, maupun pengembangan sumber daya manusia.

Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang disahkan pada 15 Oktober 2019.

Regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi pengakuan, pemberdayaan, dan fasilitasi pesantren di Indonesia. Karena itu, keberadaannya perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren.

Pesantren, menurutnya, memiliki modal historis, sosial, dan intelektual yang sangat besar. Modal tersebut perlu dikonsolidasikan agar pesantren semakin berdaya dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengambil bagian dalam pembangunan peradaban.

“Alhamdulillah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, mari bersama-sama menggalang kekuatan bahwa kalangan pesantren kuat secara pemikiran dan akademik,” tegasnya.

Halaqah Nasional Pesantren yang diselenggarakan RMI NU Jawa Timur tersebut menjadi ruang refleksi bersama mengenai arah dan masa depan pesantren di tengah perubahan zaman.

Menjaga tradisi dan melakukan transformasi bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Justru, keduanya perlu berjalan beriringan agar pesantren tetap memiliki identitas keilmuan dan spiritualitas yang kuat, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pesantren dituntut terus merawat nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu, sembari memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengembangkan inovasi kelembagaan.

Dengan demikian, pesantren tidak hanya berdiri sebagai penjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga menjadi kekuatan aktif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan peradaban.

Sebab, masa depan pesantren bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan warisan masa lalu, melainkan juga oleh kesiapannya melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, menguasai perkembangan zaman, dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan.(*)

Kontributor: Cak Edy

Editor: Abdel Rafi