Gus Kikin: Qanun Asasi Hasyim Asy’ari Tetap Relevan Menjawab Zaman Politika|July 31, 2026by Cakrawarta YOGYAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pengasuh Pesantren Tebuireng sekaligus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)
DPR Dukung Dapur MBG Tak Gunakan Barang Subsidi, Pengawasan Diminta Diperkuat Politika|July 30, 2026by Cakrawarta JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, mendukung larangan
REKAN Indonesia Kritik Kepala BGN soal Telur dan Bisulan Politika|July 26, 2026by Cakrawarta JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Relawan Kesehatan Indonesia (REKAN Indonesia) mengkritik pernyataan Kepala Badan
1.230 Akademisi Diterjunkan ke 53 Kawasan Transmigrasi Politika|July 25, 2026by Cakrawarta BOGOR, CAKRAWARTA.com – Kementerian Transmigrasi menerjunkan 1.230 akademisi dalam Tim Ekspedisi Patriot
DPR Dukung ASN Bekerja Dekat Keluarga, tetapi Ingatkan Risiko Ketimpangan Daerah Politika|July 24, 2026by Cakrawarta JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Uji coba kebijakan yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja
Temui Sultan HB X, Menteri LH: Saatnya Indonesia Lakukan Pertobatan Ekologis Politika|July 24, 2026by Cakrawarta YOGYAKARTA, CAKRAWARTA.com –Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur
Senator DKI Usulkan Insentif Rp 50 Juta bagi Warga yang Bantu Tangkap Begal Politika|July 24, 2026by Cakrawarta JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya didorong
Gus Kikin: NU Berdiri untuk Menjaga Persatuan, Bukan Memperlebar Perbedaan Politika|July 24, 2026by Cakrawarta GRESIK, CAKRAWARTA.com – Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur
Persaingan Calon Ketum PBNU Menghangat, Wacana Perluasan AHWA Kembali Muncul Politika|July 23, 2026by Cakrawarta JOMBANG, CAKRAWARTA.com –Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung di
Kuota 30% Belum Tercapai, Guru Besar UNAIR: Kesadaran Pemilih Jadi Kunci Representasi Perempuan di DPR Politika|July 23, 2026by Cakrawarta SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Dua dekade setelah kebijakan afirmasi kuota minimal 30% perempuan dalam