SALATIGA, CAKRAWARTA.com – Di tengah menguatnya anggapan bahwa generasi muda semakin menjauh dari urusan politik, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga justru menghadirkan ruang dialog yang memperlihatkan hal sebaliknya. Politik, demokrasi, gerakan mahasiswa, hingga literasi menjadi bahan perbincangan terbuka dalam forum NGOBAR 2026: Apatisme di Kalangan Anak Muda yang digelar di Gedung Perpustakaan Lantai 7, Selasa (17/6/2026).
Diskusi yang diinisiasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) dan dimoderatori Rizky Amalia Yanuarta dosen Fiskom UKSW itu menghadirkan Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Political Studies (INTRAPOLS), Bustomi Menggugat, sebagai narasumber. Dalam forum tersebut, Bustomi mengajak mahasiswa melihat politik tidak sebagai arena perebutan kekuasaan semata, melainkan sebagai instrumen pengabdian bagi kepentingan publik.
Menurut dia, persepsi negatif terhadap politik selama ini sering kali membuat sebagian anak muda memilih menjauh daripada terlibat. Padahal, dalam tradisi pemikiran klasik yang dirumuskan Aristoteles, politik merupakan usaha bersama untuk mencapai kebaikan tertinggi bagi seluruh warga negara.
“Politik adalah sarana pengabdian kolektif. Ketika dijalankan dengan integritas moral, keberpihakan kepada rakyat, dan tata kelola yang transparan, politik menjadi alat paling efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar pria yang juga mahasiswa program doktoral FISIP Universitas Airlangga itu.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung cair, Bustomi juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya independensi dalam kehidupan publik. Ia mengibaratkan dirinya sebagai seorang ronin, samurai tanpa tuan yang tidak terikat kepada kepentingan siapa pun selain nilai yang diyakininya.
“Saya tidak takut dengan siapa pun. Saya mengibaratkan diri sebagai seorang ronin. Saya tidak bertuan. Saya hanya takut kepada Tuhan karena saya seorang hamba,” tegas pria asli Madura itu.
Menurut dia, prinsip independensi tersebut seharusnya menjadi pegangan para pejabat negara dalam menjalankan amanah kekuasaan.
“Pejabat harus bergerak karena independensi, bukan karena intervensi,” ujarnya.
Diskusi kemudian berkembang menjadi ruang artikulasi berbagai kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi sosial dan politik yang mereka hadapi. Sejumlah peserta menyoroti melemahnya iklim gerakan mahasiswa, dinamika organisasi kemahasiswaan, hingga rendahnya partisipasi politik generasi muda.
Salah satu peserta diskusi yang merupakan mahasiswa Hubungan Internasional mengemukakan pandangan mengenai berbagai persoalan kebangsaan, mulai dari dualisme gerakan mahasiswa hingga tantangan membangun kesadaran politik di kalangan anak muda.
Kegelisahan lain muncul dari peserta yang menilai kampus-kampus saat ini cenderung kehilangan tradisi diskursus publik yang kuat. Aktivisme mahasiswa dinilai semakin terfragmentasi dan kerap berhenti pada perbincangan di ruang digital tanpa menghasilkan gerakan yang berdampak nyata.
Isu Papua menjadi salah satu tema yang mendapat perhatian khusus dalam forum tersebut. Peserta menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai masih terlalu sentralistis dan belum sepenuhnya mengakomodasi semangat otonomi daerah.
Dalam sesi focus group discussion (FGD), peserta dibagi ke dalam tiga kelompok pembahasan. Kelompok pertama mengangkat isu pembangunan di Papua, termasuk rencana pembangunan bandar antariksa di Biak Numfor dan proyek kawasan pangan di Merauke. Pembahasan berfokus pada aspek ekologis, keberlanjutan lingkungan, serta posisi masyarakat adat dalam proyek-proyek strategis nasional.
Kelompok kedua mendiskusikan iklim gerakan mahasiswa kontemporer, termasuk fenomena demonstrasi mahasiswa dan ruang ekspresi politik di lingkungan kampus. Adapun kelompok ketiga membahas isu ekonomi yang dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama persoalan bahan bakar minyak (BBM) dan dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi warga.
Di tengah beragam isu yang mengemuka, satu benang merah yang terus muncul adalah pentingnya literasi sebagai fondasi keterlibatan politik generasi muda.
Bustomi menilai apatisme politik tidak semata-mata lahir dari ketidakpedulian, tetapi sering kali berakar pada rendahnya minat membaca, lemahnya tradisi berpikir kritis, serta derasnya arus informasi yang tidak selalu disertai kemampuan memverifikasi kebenarannya.
Karena itu, ia menempatkan literasi sebagai syarat penting bagi tumbuhnya kesadaran kewargaan. Literasi, menurut dia, bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan kemampuan memahami realitas sosial, menganalisis persoalan publik, dan mengambil sikap berdasarkan pengetahuan yang memadai.
Dalam materi presentasinya, ia menyebut literasi sebagai salah satu cara agar generasi muda tidak mudah terjebak pada sensasi, kontroversi, dan polarisasi yang semakin marak di ruang digital. Mahasiswa didorong untuk menggabungkan aktivisme dengan kapasitas intelektual sehingga kritik yang mereka sampaikan memiliki dasar argumentasi yang kuat.
Ia menggambarkan pemuda dan literasi sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Generasi muda, menurutnya, perlu menjadi “penganjur”, yakni perpaduan antara aktivis dan intelektual yang mampu menawarkan gagasan sekaligus menggerakkan perubahan sosial.
Ajakan tersebut diperkuat dengan refleksi sejarah mengenai peran pemuda dalam perjalanan bangsa. Mulai dari Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, perjuangan kemerdekaan 1945, gerakan mahasiswa 1966, hingga Reformasi 1998, perubahan besar di Indonesia hampir selalu melibatkan kontribusi generasi muda.
Bagi Bustomi, tantangan generasi sekarang memang berbeda. Jika generasi sebelumnya menghadapi kolonialisme atau otoritarianisme, generasi hari ini berhadapan dengan banjir informasi, budaya instan, dan kecenderungan menjauh dari persoalan publik.
Karena itu, kampus tidak boleh berhenti menjadi ruang akademik semata. Kampus harus tetap menjadi arena lahirnya gagasan, kritik, dan kepemimpinan sosial yang relevan dengan kebutuhan zaman.
“Mahasiswa harus bertransformasi dari agent of change menjadi leader of change, dari sekedar kekuatan moral menjadi gerakan yang mampu menerjemahkan religious force sekaligus menjadi aktifis pergerakan yang kuat melenting tak korosif seperti emas” ujarnya.
Diskusi yang berlangsung hangat selama lebih dari dua jam itu memperlihatkan bahwa ruang-ruang percakapan politik masih hidup di kalangan anak muda. Di tengah tudingan bahwa generasi muda semakin apatis terhadap politik, forum di UKSW justru menunjukkan sebaliknya bahwa ketika kampus membuka ruang dialog yang sehat, politik tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang jauh dan menakutkan, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk menentukan arah masa depan bangsa. Semoga.(*)
Kontributor: Sulaiman Rhosyid
Editor: Abdel Rafi
