SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Siapa sebenarnya yang menentukan arah demokrasi saat ini? Apakah rakyat, partai politik, atau justru algoritma?
Pertanyaan itu mengemuka dalam kegiatan Research Week FISIP Universitas Airlangga (UNAIR) yang menghadirkan dosen Ilmu Politik FISIP UNAIR Kalimah Wasis Lestari sebagai pembicara dan mahasiswa Program Doktoral FISIP UNAIR sekaligus Direktur Eksekutif INTRAPOLS, Bustomi, sebagai moderator, Senin (8/6/2026). Forum ilmiah tersebut mengangkat tema Politics in the Digital Age: Social Media, Elections, and Democracy.
Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Alexa Gedung C FISIP UNAIR itu, Kalimah mengingatkan bahwa demokrasi saat ini tengah menghadapi tantangan baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jika pada masa lalu perebutan pengaruh politik terjadi melalui media massa, kini kekuatan tersebut perlahan berpindah ke tangan platform digital yang dikendalikan algoritma.
“Teknologi telah mengubah cara informasi politik diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi masyarakat. Kita sedang menyaksikan pergeseran besar dari komunikasi one-to-many menjadi many-to-many bahkan many-to-one,” ujar Kalimah.
Menurut dia, perubahan tersebut bukan sekadar soal teknologi, melainkan juga soal distribusi kekuasaan dalam demokrasi. Media arus utama yang selama puluhan tahun menjadi gerbang utama informasi kini harus berbagi pengaruh dengan platform digital, influencer politik, dan sistem algoritma yang bekerja di balik layar.
“Penguasa baru hari ini bukan hanya politisi atau pemilik media, tetapi juga mereka yang mengendalikan algoritma,” katanya.
Dari Demokrasi Menuju Algokrasi
Salah satu gagasan yang paling menyita perhatian peserta adalah konsep algokrasi (algocracy), yakni kondisi ketika algoritma memiliki pengaruh dominan dalam menentukan informasi apa yang muncul, siapa yang mendapatkan perhatian publik, dan isu apa yang menjadi perbincangan utama masyarakat.
Kalimah menjelaskan bahwa setiap aktivitas politik di dunia digital meninggalkan jejak data yang sangat besar. Mulai dari unggahan media sosial, komentar publik, video kampanye, hingga interaksi antaraktor politik dapat direkam dan dianalisis sebagai sumber penelitian.
Namun di balik melimpahnya data tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar yakni apakah masyarakat benar-benar menentukan pilihan politiknya secara bebas, atau justru diarahkan oleh algoritma yang mengatur eksposur informasi?
Pertanyaan itulah yang menurut Kalimah perlu terus dikaji oleh para peneliti politik dan demokrasi.
Pandangan tersebut bukan tanpa dasar. Dalam rekam jejak akademiknya, Kalimah aktif meneliti hubungan antara artificial intelligence atau akal imitasi (AI), algoritma digital, dan demokrasi. Salah satu riset yang pernah dipresentasikannya di forum internasional bahkan mengangkat tema AI-Driven Campaign: A Shifting Sign from Democracy to Algocracy, yang menyoroti potensi pergeseran demokrasi menuju tata kelola yang semakin dipengaruhi algoritma.
Dalam pemaparannya, Kalimah menegaskan bahwa tantangan terbesar penelitian politik digital saat ini bukan lagi soal metode analisis, melainkan akses terhadap data.
Ia mencontohkan sejumlah perguruan tinggi dunia telah mulai mengembangkan kerja sama yang memungkinkan peneliti mengakses data digital dalam skala besar untuk kepentingan riset, tentu dengan tetap memperhatikan batasan privasi pengguna.
Menurut dia, era digital telah menciptakan apa yang disebut sebagai “tsunami data”. Hampir setiap aktivitas politik, mulai dari kampanye, diskusi publik, hingga respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, meninggalkan jejak digital yang dapat diteliti.
“Data sekarang ada di mana-mana. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengakses, membersihkan, dan mengolahnya secara tepat,” ujarnya.
Kalimah juga berbagi pengalaman saat menyelesaikan studi Master of Applied Social Data Science di University of Exeter, Inggris.
Dalam tesisnya, ia meneliti respons digital terhadap kampanye akbar pasangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 melalui analisis data media sosial, framing politik, dan keterlibatan audiens menggunakan berbagai perangkat analisis komputasional.
Pengalaman itu menunjukkan bagaimana penelitian politik modern dapat dilakukan melalui pengolahan data digital dalam jumlah besar tanpa harus menghabiskan waktu berbulan-bulan melakukan observasi lapangan.
Pendekatan seperti web scraping, sentiment analysis, dan social network analysis kini menjadi bagian penting dalam riset ilmu politik kontemporer.
Jangan Terjebak Klaim Besar Big Data
Meski demikian, Kalimah mengingatkan bahwa melimpahnya data digital tidak boleh membuat peneliti tergoda menarik kesimpulan yang berlebihan.
Menurut dia, big data tidak otomatis merepresentasikan seluruh populasi masyarakat. Percakapan yang ramai di media sosial belum tentu mencerminkan suara mayoritas publik.
“Satu akun bisa sangat aktif dan menghasilkan ribuan percakapan, sementara banyak orang lain memilih diam. Karena itu big data tidak boleh digunakan untuk mengklaim bahwa seluruh masyarakat berpandangan sama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa data digital lebih tepat dipandang sebagai indikator atau sinyal yang membantu membaca kecenderungan opini publik, bukan sebagai pengganti survei dan metode penelitian konvensional.
Diskusi semakin hidup ketika peserta menanyakan persoalan bias algoritma dalam penyebaran informasi politik.
Menjawab pertanyaan tersebut, Kalimah menegaskan bahwa algoritma pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya netral. Setiap algoritma dirancang berdasarkan logika tertentu yang ditetapkan oleh pengembang platform.
Karena itu, bias algoritmik justru menjadi fenomena yang penting untuk diteliti.
Ia mengutip berbagai kajian tentang computational propaganda, yaitu praktik memanfaatkan algoritma untuk memperluas penyebaran informasi dan memengaruhi persepsi publik secara sistematis.
“Yang perlu kita pertanyakan adalah motivasi di balik algoritma itu sendiri. Mengapa sebuah konten ditampilkan kepada pengguna, sementara konten lain tidak?” ujarnya.
Menurut Kalimah, evaluasi terhadap platform digital menjadi semakin mendesak ketika kecerdasan buatan mulai menunjukkan potensi menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
Alarm bagi Masa Depan Demokrasi
Diskusi Research Week FISIP UNAIR tersebut akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan penting bahwa demokrasi digital menghadirkan peluang sekaligus ancaman.
Teknologi membuka ruang partisipasi yang lebih luas, mempercepat akses informasi, dan menyediakan sumber data yang luar biasa bagi penelitian politik. Namun pada saat yang sama, algoritma juga memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik secara tidak terlihat.
Karena itu, menurut Kalimah, tantangan terbesar demokrasi masa depan bukan hanya memastikan kebebasan berekspresi, tetapi juga memastikan bahwa algoritma tidak berkembang menjadi kekuatan yang mengendalikan arah demokrasi tanpa pengawasan publik.
Sebab ketika algoritma mulai menentukan apa yang kita lihat, baca, dan percayai, pertanyaan tentang siapa yang sesungguhnya berkuasa dalam demokrasi menjadi semakin relevan.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
