YLKI Minta Pemerintah Agar Transparan Terkait Struktur Biaya Tes PCR Politika|October 26, 2021by Cakrawarta JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Vaksinasi Berbayar Mulai Hari Ini, YLKI: Vaksin Berbayar Harus Ditolak! Kesehatan|July 12, 2021by Cakrawarta JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai menjalankan vaksin gotong
Hari Tanpa Tembakau Sedunia, YLKI: Pemerintah Harus Jadikan Pandemi Covid-19 Sebagai Momentum Bebas Bahaya Rokok! Kesehatan, Nasional, Politika|May 30, 2021by Cakrawarta JAKARTA – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus
Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, YLKI: Memalukan! Ekonomika, Nasional, Nasional, Politika|May 29, 2021by Cakrawarta JAKARTA – Penunjukkan gitaris grup band SLANK yaitu Abdi Negara Nurdin
Ringankan Beban Masyarakat, YLKI Usulkan Tarif Listrik Turun Ekonomika|March 26, 2020by Cakrawarta “Harapannya, penurunan struktur tarif tersebut bisa mengurangi beban ekonomi masyarakat rentan yang terdampak akibat wabah covid-19,” pungkasnya.
Covid-19 Makin Ganas, YLKI Minta Pemerintah Jamin APD Bagi Tenaga Kesehatan Kesehatan|March 22, 2020by Cakrawarta JAKARTA – Ketua Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Tulus
YLKI: Jangan Jadikan Cukai Plastik Upaya Menutupi Kegagalan Pemerintah Soal Target Pajak! Ekonomika, Nasional, Nasional, Politika|July 6, 2019by Cakrawarta JAKARTA – Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenakan cukai plastik,
Dukung Menkes, YLKI Sepakat Iklan Rokok di Dunia Maya Diblokir Ekonomika, Nasional|June 13, 2019by Cakrawarta JAKARTA – Terkait beredarnya informasi mengenai adanya surat Menteri Kesehatan (Menkes)
Pemblokiran Medsos, YLKI: Pemberangusan Suara Publik dan Rugikan Konsumen Ekonomika, Nasional, Nasional, Politika|May 24, 2019by Cakrawarta JAKARTA – Setelah tiga hari pemerintah memblokir sejumlah platform media sosial.
Jokowi Blunder Jika Rokok Keluar Dari DNI Gagasan, Liputan Khusus|November 19, 2018by Cakrawarta Pemerintah melalui Menteri Kordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasuiton hendak merevisi peraturan presiden