Pemerintah Mengeluh Pajak Kurang Rp 514 Triliun, tetapi Mengapa Rakyat Kecil yang Terus Dibebani?

Ketua FKBI, Tulus Abadi, dalam ilustrasi berita.

JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Keluhan pemerintah mengenai kekurangan penerimaan pajak hingga Rp 514 triliun memunculkan pertanyaan serius tentang arah kebijakan fiskal nasional. Di tengah tuntutan agar masyarakat memahami kondisi keuangan negara, pemerintah justru dinilai belum menunjukkan keberanian mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang lebih potensial, terutama dari kelompok masyarakat super kaya dan instrumen cukai.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara yang meminta pengertian masyarakat atas kekurangan penerimaan pajak tersebut menyimpan sejumlah ironi.

Menurut Tulus, permintaan pengertian masyarakat dapat dimaknai dalam beberapa perspektif. Bisa jadi pemerintah sedang mendorong masyarakat agar semakin patuh membayar pajak. Namun, pernyataan tersebut juga berpotensi menjadi sinyal bahwa pemerintah akan menaikkan tarif pajak atau bahkan memperluas objek pajak baru.

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut perempuan sebesar 11%.

Padahal, pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan. Karena itu, menurut Tulus, pengenaan PPN terhadap produk tersebut merupakan kebijakan yang keliru dan tidak etis. Bahkan, kebijakan itu berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM).

“Pembalut perempuan adalah kebutuhan dasar, tidak etis dikenakan PPN,” tegas Tulus, Selasa (17/11/2026).

Ia mengingatkan, persoalan kekurangan penerimaan pajak bukan perkara sederhana bagi negara yang sangat bergantung pada pendapatan perpajakan. Dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor, mulai dari membengkaknya defisit APBN, meningkatnya beban utang dan pembayaran bunga utang, tergerusnya anggaran pembangunan, hingga ancaman pengurangan subsidi yang selama ini dibutuhkan masyarakat menengah ke bawah.

Namun, Tulus menilai, menjadikan masyarakat sebagai sasaran utama untuk menutup kekurangan penerimaan pajak justru memperlihatkan persoalan mendasar dalam strategi pemerintah menggali pendapatan negara.

Minim Keberanian Menyasar Kelompok Super Kaya

Tulus mengidentifikasi setidaknya empat persoalan mendasar di balik kekurangan penerimaan pajak hingga Rp 514 triliun tersebut.

Pertama, pemerintah dinilai belum memiliki strategi optimal untuk menggali potensi penerimaan pajak, khususnya dari kelompok masyarakat super kaya yang jumlah dan kekayaannya terus meningkat.

Menurut Tulus, pemerintah justru belum menunjukkan keberanian politik yang memadai untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari kelompok tersebut. Padahal, potensi penerimaan negara dari kalangan super kaya semestinya menjadi salah satu prioritas, ketimbang terus memperluas beban pajak terhadap masyarakat kecil.

Kondisi ini, menurutnya, menjadi ironi ketika pemerintah mengeluhkan kekurangan penerimaan pajak, tetapi potensi penerimaan dari kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbesar dinilai belum digarap secara maksimal.

Kedua, pemerintah dinilai salah kaprah apabila menjadikan masyarakat kecil sebagai sasaran untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Tulus mencontohkan rencana atau kebijakan pengenaan PPN terhadap pembalut perempuan. Ia menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, kebutuhan dasar semestinya mendapatkan perlakuan khusus dalam kebijakan perpajakan. Membebani produk kebutuhan dasar perempuan dengan pajak justru berisiko menambah beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Ketiga, Tulus mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan cukai rokok sejak 2025 hingga 2026. Bahkan, rencana kenaikan cukai rokok untuk 2027 juga disebut akan ditunda.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan anomali di tengah keluhan pemerintah mengenai kekurangan penerimaan negara.

Tulus menilai, tidak menaikkan cukai rokok berpotensi menimbulkan kerugian berlapis bagi negara dan masyarakat.

Pertama, negara kehilangan potensi tambahan penerimaan dari sektor cukai. Kedua, instrumen fiskal yang semestinya dapat digunakan untuk mengendalikan konsumsi produk berisiko bagi kesehatan masyarakat menjadi tidak optimal.

“Kerugiannya jadi double, bahkan triple, yakni hilangnya perlindungan masyarakat dari barang yang dikenai cukai, dan negara kehilangan pendapatan yang signifikan,” ujarnya.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pemerintah justru tidak mengoptimalkan instrumen cukai rokok ketika sedang menghadapi persoalan kekurangan penerimaan negara.

Selain cukai rokok, Tulus juga menyoroti pentingnya pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2027. Menurutnya, instrumen tersebut berpotensi menjadi sumber penerimaan negara sekaligus bagian dari upaya melindungi masyarakat dari konsumsi produk yang berisiko bagi kesehatan.

Krisis Kepercayaan Jangan Dibebankan kepada Masyarakat

Keempat, Tulus mengakui bahwa kekurangan penerimaan pajak juga menunjukkan masih adanya persoalan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak serta-merta menyalahkan masyarakat atas kondisi tersebut.

Menurut Tulus, persoalan kepatuhan pajak juga tidak dapat dilepaskan dari kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum konsisten, terutama dalam menjalankan efisiensi anggaran dan memberikan keteladanan kepada masyarakat.

Ia menyinggung perilaku sebagian pejabat publik yang justru mempertontonkan gaya hidup mewah atau flexing di tengah tuntutan agar masyarakat memahami kondisi keuangan negara.

Kondisi semacam itu dapat memperlebar jarak kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Ketika masyarakat diminta semakin patuh membayar pajak, pemerintah semestinya terlebih dahulu menunjukkan konsistensi kebijakan, transparansi penggunaan anggaran, serta keteladanan para pejabat publik.

Atas berbagai persoalan tersebut, Tulus menegaskan bahwa kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp 514 triliun tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menaikkan pajak atau memperluas objek pajak yang justru membebani masyarakat kecil.

Jika kekurangan penerimaan negara kemudian direspons dengan kebijakan pajak baru yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan fiskal.

Sebaliknya, pemerintah semestinya lebih serius menggali potensi penerimaan dari kelompok masyarakat super kaya, mengoptimalkan instrumen cukai rokok, serta merealisasikan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

Bagi Tulus, persoalan utama bukan semata-mata bagaimana negara mendapatkan tambahan penerimaan, melainkan bagaimana penerimaan tersebut diperoleh melalui kebijakan yang adil, proporsional, dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Pemerintah tidak seharusnya terus-menerus meminta pengertian masyarakat ketika strategi menggali penerimaan negara sendiri masih menyisakan banyak persoalan.

Sebab, dalam kebijakan fiskal yang berkeadilan, masyarakat kecil tidak semestinya menjadi pihak yang paling mudah dibebani setiap kali negara menghadapi kekurangan pendapatan.(*)

Kontributor: Tommy

Editor: Abdel Rafi