SURABAYA – Sejak beberapa hari kebelakang isu reshuffle kabinet mulai santer terdengar. Hal itu disebut-sebut sebagai respon atas sikap Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan dalam Pemilu 2024 yang konon membuat renggang hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Surya Paloh.
Sebagaimana yang dipahami, Partai Nasdem merupakan koalisi dalam tubuh pemerintahan Jokowi. Hal itu tentunya memunculkan perseteruan hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem yang berujung munculnya isu reshuffle.
Menurut pakar politik Nuke Faridha Wardhani, reshuffle kabinet merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi kapanpun mengingat hal ini merupakan hak istimewa presiden yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ucapnya, isu reshuffle saat ini mencuat dan kian memanas karena bertepatan dengan peristiwa deklarasi Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat calon Presiden dalam Pemilu 2024.
“Reshuffle kabinet umumnya dilakukan karena mempertimbangkan performa atau kinerja para menteri dan berbagai faktor lainnya seperti kebutuhan dari kabinet itu sendiri dan aspirasi dari masyarakat. Memang itu bagian dari hak prerogatif presiden dan bisa dilakukan kapanpun. Namun, yang membuat isu reshuffle mencuat saat ini karena bertepatan dengan peristiwa deklarasi Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan,” ucapnya pada media ini.
Lebih lanjut, Nuke menyebut saat ini sangat mungkin jika partai pendukung Jokowi di kabinet, yakni PDIP memiliki kepentingan politik sehingga menginginkan agar menteri Nasdem dalam pemerintahan segera diganti. Namun, dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga itu sangat menyayangkan jika hal ini terjadi, mengingat banyak pekerjaan akhir periode Jokowi yang lebih membutuhkan fokus untuk segera dituntaskan.
“Saya melihat beliau (Jokowi) pastinya ingin tetap fokus pada program strategis seperti IKN. Dalam menjalankannya, dibutuhkan kabinet yang lebih stabil dan tidak ingin terganggu dengan adanya persiapan Pemilu 2024,” jelas Nuke.
Adapun Partai Nasdem, lanjutnya, juga tetap berada di kabinet sebagai tanggung jawab moral untuk menuntaskan program-program pemerintahan Joko Widodo. Meskipun, sambungnya, gesekan kepentingan antara PDIP dan Partai Nasdem bisa saja membuat situasi yang tidak mudah juga berada di internal Partai Nasdem.
“Posisi Nasdem saya rasa saat ini sulit berada di kabinet, tapi lagi-lagi mengenai tanggung jawab moral dalam artian ketika mereka sudah mengambil langkah itu (mengusung Anies, red.) ini bagian dari risiko yang mereka dapatkan, ya ada perseteruan dengan PDIP, (soal reshuffle, red.) ya mau tidak mau tetap dijalankan,” tandasnya mengakhiri keterangan.
(mar/pkip/bti)
