JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang dipicu konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global, termasuk bagi Indonesia. Namun masyarakat diminta tidak merespons situasi tersebut dengan aksi panic buying atau pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan.
Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai aksi borong BBM justru berpotensi memperburuk situasi di dalam negeri.
“Panic buying adalah tindakan instan yang tidak menyelesaikan masalah. Bahkan bisa menciptakan kelangkaan baru dan mendorong kenaikan harga,” ujar Tulus dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Menurut dia, kekhawatiran masyarakat muncul karena sebagian besar pasokan minyak mentah dan LPG Indonesia selama ini memang berasal dari kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik di kawasan tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok energi global.
Di sejumlah daerah, gejala kepanikan mulai terlihat. Warga dilaporkan membeli BBM dalam jumlah besar karena khawatir terjadi pengurangan kuota atau kelangkaan. Fenomena ini antara lain muncul di Aceh dan Jember.
Tulus mengatakan, jika tidak dimitigasi, perilaku tersebut bisa meluas dan justru memperparah tekanan terhadap distribusi BBM nasional. “Dari sisi psikologis, kegelisahan masyarakat bisa dimengerti. Perang memang sering berdampak pada pasokan dan harga energi. Tetapi solusi bukan dengan menimbun BBM,” kata dia.
Sebaliknya, masyarakat didorong mulai melakukan pengendalian konsumsi energi. Salah satunya dengan meningkatkan penggunaan transportasi umum atau mengurangi mobilitas yang tidak mendesak.
Selain itu, Tulus mengingatkan bahwa menyimpan BBM dalam jumlah besar juga memiliki risiko keselamatan. “Menimbun BBM di rumah adalah tindakan berisiko tinggi dari sisi keamanan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah memberikan komunikasi publik yang jelas dan edukatif agar masyarakat tidak terjebak pada spekulasi.
Menurut Tulus, pemerintah juga perlu menyiapkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi. Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain penerapan kerja dari rumah (WFH) atau kerja dari mana saja (WFA), pengurangan hari kerja, hingga pengaturan jam kerja.
“Banyak negara sudah menerapkan kebijakan efisiensi energi seperti empat hari kerja atau sistem kerja daring untuk menekan konsumsi BBM,” kata dia.
Ia juga menilai pemerintah dapat meninjau ulang kuota BBM bersubsidi, khususnya pertalite. Saat ini kuota konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi mencapai 60 liter per hari.
Padahal, menurut Tulus, rata-rata konsumsi BBM kendaraan pribadi secara nasional hanya sekitar 19,5 liter per hari. “Meninjau kembali kuota BBM bersubsidi kemungkinan memiliki dampak sosial ekonomi yang lebih kecil dibandingkan menaikkan harga BBM,” ujar dia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa berbagai opsi kebijakan tersebut harus dikaji secara matang agar tidak menambah beban ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan biaya hidup.
Tulus menekankan bahwa kunci menghadapi potensi krisis energi adalah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. “Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang rasional dan transparan, sementara masyarakat merespons secara rasional dengan mengendalikan konsumsi, bukan dengan kepanikan,” kata dia.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
