“Di Malta mengurus perizinan usaha hanya membutuhkan waktu tidak sampai 5 jam bisa selesai. Hal ini perlu dicontoh dan dibuka ke publik mengingat di kita masih banyak ditemui kesulitan dan aturan kaku soal regulasi. Niat kita tadinya kan bagaimana menemukan solusi pembiayaan UMKM dengan kemudahan bisnis, cepat dan tidak memerlukan proses yang rumit. Kalau tidak kita akan tertinggal jauh.”
(Ketua Umum DPP BAPERA, Fahd El Fouz A Rafiq)
JAKARTA – Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dalam dua pidatonya di tempat terpisah mengatakan, pertama, bahwa dirinya merasa heran dengan perizinan di Indonesia yang dinilainya ruwet dan berliku.
Kedua, Presiden Jokowi juga meminta para kepala daerah untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) supaya memiliki izin usaha atau nomor induk berusaha (NIB). Hal ini terkait dengan target pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada tahun 2023 ini, dapat mengeluarkan 100.000 izin usaha/hari dari angka 7.000–8.000 per hari di tahun 2022 lalu.
“Sebentar lagi pusat usaha dunia akan beralih ke Asia dan Indonesia harus menjadi centrum of gravitiy test-nya. Namun izin usaha ya global tidak lagi lokal. Di era globalisasi, batas negara untuk berdagang tidak ada lagi. Jika perizinan usaha dan modal sering tertabrak oleh regulasi yang kaku, dipastikan ekonomi Indonesia bisa tertinggal jauh,” ungkap Ketua Umum DPP BAPERA Fahd A Rafiq, Kamis (9/2/2023) malam.
Padahal, menurut Fahd, di Eropa Selatan seperti Malta, mengurus perizinan usaha hanya membutuhkan waktu tidak sampai 5 jam bisa selesai.
“Masih banyak keluhan dari para pelaku usaha, khususnya UMKM soal perizinan dan akses modal yang rumitnya bukan main. Tidak heran dunia memberi level tingkat kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia adalah rangking 70 dunia. Ini rendah sekali. Susahnya melakukan bisnis baru di Indonesia dibandingkan dengan bisnis yang sama di negara lain seperti Malta yang hanya butuh 5 jam,” imbuh adik Bupati Pekalongan itu.
Di sisi lain, menurut pria yang juga Ketua MPI DPP KNPI itu, terkait kemudahan berusaha di kawasan ASEAN, kampiun masih ditempati Singapura yang bahkan rangking pertama di dunia.
“Jadi Indonesia ada diperingkat berapa? Kita hanya diperingkat ke-6 jauh tertinggal dari Malaysia, Thailand dan Vietnam. Keluh kesah para pelaku usaha khususnya UMKM yang susah banget mendapatkan kemudahan izin usaha di tanah air, apalagi soal bisnis yang mendisrupsi, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dipahami pemegang regulasi tersebut,” ucap Fahd miris.
Putra penyanyi dangdut A Rafiq itu mengatakan bahwa bisnis harus menyesuaikan perkembangan zaman. Mirisnya, ia melihat di Indonesia terjebak pada pola “harus ada modelnya dulu yang sudah terbukti berhasil dan sukses”.
“Kalau cara mainnya begitu, kita lihat Google, Facebook, Whatsapp, Apple Pay, Pc Komputer tidak ada referensinya. Karena semuanya disruptor. Di Indonesia harus sama dengan yang ada. pokoknya tidak boleh beda. Model bisnis disini harus ikut aturan regulator dan pemahamannya. Ya, menurut hemat saya, itu salah karena sudah tidak sesuai zaman,” tukasnya.
Fahd mengingat pihak regulator di Indonesia bahwa pasar selalu bergeser. Pun bisnis sifatnya fluktuatif sehingga apabila regulator di Indonesia tidak ikut perkembangan zaman, akan tergilas.
“Disrupsi itu no rule yang penting tidak ada pihak yang dirugikan. Harga semakin murah, mutu semakin tinggi, pasar semakin kompetitif. Less for more model bisnisnya. Harga murah mutu semakin tinggi, benefit sebesar-besarnya di tangan konsumen dan menguntungkan dari sisi pengusaha. Kalau tidak Indonesia bakal ketinggalan jauh dan kekhawatiran Pak Jokowi akan terbukti. Makanya kita harus berubah,” tandas Ketua Bidang Ormas DPP Partai Golkar itu mengakhiri keterangannya.
(asw/bti)
