JAKARTA – Koordinator Investigasi Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan keprihatinan yang serius dan kritik tajam terhadap kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam mengelola alokasi dana PMN (Penyertaan Modal Negara) serta dampaknya pada BUMN, dengan fokus pada PT. Hutama Karya (HK).
Menurut Jajang, ada prioritas alokasi PMN yang terabaikan misalnya. Dimana menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 dengan tegas mengatur prioritas alokasi PMN. Namun, proyek-proyek penugasan yang diberikan kepada BUMN, termasuk PT HK, jelas tidak mendapatkan dukungan alokasi PMN yang memadai.
“Akibatnya, BUMN harus menanggung beban bunga pinjaman minimal sebesar Rp 3,38 Triliun. Suatu kewajiban yang seharusnya tidak menjadi beban mereka,” paparnya Jajang Nurjaman pada media ini, Senin (18/9/2023) dini hari.
Selain itu, menurut Jajang, ada dampak keuangan yang mencekik dimana kekurangan dukungan PMN yang cukup secara langsung meningkatkan beban keuangan perusahaan, terutama PT HK.
“Beban bunga pinjaman mencapai angka mengejutkan, yaitu Rp 2,86 Triliun, yang merupakan akibat langsung dari penugasan yang tidak didukung dengan alokasi PMN yang layak,” detail Jajang.
CBA melalui Jajang Nurjaman juga menilai bahwa proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) membingungkan. Menurutnya, proyek ambisius JTTS senilai Rp 578,78 Triliun telah menimbulkan pertanyaan serius tentang kelayakan ekonominya.
“Terlepas dari banyaknya ruas jalan yang dianggap tidak layak secara finansial, pemerintah terus mendukungnya dengan anggaran besar. Menteri BUMN harus melakukan kajian mendalam tentang dampak ekonomi dan keuangan yang terkait dengan proyek semacam ini,” tukas Jajang.
Bahkan, BCA melihat terdapat komitmen pendanaan jangka panjang yang hilang yang terlihat dari persentase PMN yang tidak sesuai dengan rencana pada tahun 2017 dan 2018 yang kian menunjukkan kurangnya komitmen dari pemerintah untuk mendukung program penugasan jangka panjang.
“Dampaknya adalah BUMN yang harus mencari pendanaan tambahan dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, mengorbankan kesehatan finansial mereka,” katanya.
Beberapa kegagalan lain dari Erick Thohir juga terlihat pada aspek manajemen pinjaman investasi yang tidak efisien dimana, lanjut Jajang, PT HK terpaksa mengambil pinjaman investasi senilai Rp 43,35 Triliun dengan tingkat bunga yang membebani.
“Akumulasi beban bunga yang mencapai Rp 10,95 Triliun seharusnya bisa dihindari jika dukungan PMN diberikan tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai,” ujarnya.
Pun juga, lanjut Jajang, keterlibatan Menteri BUMN dinilai sangat meragukan dimana pihaknya melihat ketidakkonsistenan dalam pencairan PMN sehingga menggambarkan adanya permasalahan internal dalam manajemen pendanaan proyek penugasan.
“Menteri BUMN harus serius kelola BUMN, dan memastikan bahwa PMN dialokasikan dengan benar dan sesuai rencana,” tegasnya.
Karena itu, pihak CBA sangat kecewa dengan Menteri BUMN Erick Thohir, yang dinilainya lebih sibuk “berkampanye” di tiktok atau media sosial lainnya dan melupakan tugasnya untuk mengurus BUMN.
“Malahan “kampanye” seenaknya di ATM Bank plat merah tanpa perduli rasa malu. Sehingga BUMN harus menanggung beban bunga pinjaman yang seharusnya dapat dihindari jika dukungan PMN diberikan dengan efisien dan sesuai rencana,” tandas Jajang mengakhiri keterangannya.
(bm/bti)
