JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Kementerian Transmigrasi mengusulkan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk menjalankan berbagai program prioritas pada tahun 2027. Kebutuhan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi sekaligus mendukung program berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, usulan tersebut merupakan penyesuaian dari pengajuan sebelumnya yang sebesar Rp970 miliar. Namun, hasil rapat kerja bersama Komisi V DPR RI menetapkan pagu indikatif sementara bagi Kementerian Transmigrasi sebesar Rp400,2 miliar.
“Kami mengusulkan anggaran sebesar Rp1,9 triliun sesuai kebutuhan program tahun 2027. Sementara hasil rapat hari ini menetapkan pagu indikatif Kementerian Transmigrasi sebesar Rp400,2 miliar,” kata Viva Yoga usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR RI dan mitra kerja pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurut Viva Yoga, sejumlah anggota Komisi V DPR sebelumnya menilai pagu indikatif yang tersedia masih belum memadai untuk mendukung pencapaian target program kementerian. Karena itu, DPR dan pemerintah sepakat untuk terus membahas kemungkinan peningkatan anggaran pada tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.
Ia mengapresiasi dukungan Komisi V DPR yang berkomitmen memperjuangkan tambahan anggaran bagi kementerian dan lembaga mitra kerja guna membiayai program prioritas nasional maupun program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Ini merupakan sinergi yang positif antara Komisi V dan pemerintah dalam mendukung keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Komisi V DPR bersama mitra kerja pemerintah juga akan melakukan sinkronisasi anggaran dalam pembahasan RAPBN 2027. Proses tersebut dilakukan agar alokasi anggaran sejalan dengan fungsi, program, serta berbagai masukan dan rekomendasi yang berkembang dalam pembahasan di parlemen.
Seluruh fraksi yang hadir dalam rapat menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan yang telah disepakati bersama.
Rapat tersebut dihadiri 34 anggota Komisi V DPR RI serta sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii.(*)
Kontributor: Ardi W
Editor: Abdel Rafi
