JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pelemahan nilai tukar rupiah kembali mengingatkan rapuhnya ketahanan farmasi nasional. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap bahan baku obat impor dinilai berpotensi memicu kenaikan harga sekaligus mengganggu pasokan obat jika tekanan ekonomi global terus berlanjut.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah mengantisipasi dampak pelemahan rupiah terhadap industri farmasi agar tidak berujung pada beban tambahan bagi masyarakat.
“Obat merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan tekanan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar tidak berujung pada kenaikan harga yang memberatkan masyarakat atau bahkan menimbulkan kelangkaan obat,” kata Netty dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengakuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahwa industri farmasi menghadapi tekanan akibat tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Kondisi tersebut membuat biaya produksi rentan meningkat ketika nilai tukar rupiah melemah.
Netty mengapresiasi langkah BPOM yang memberikan kemudahan dan pendampingan kepada industri farmasi untuk mencari sumber bahan baku alternatif dari berbagai negara guna menjaga keberlangsungan produksi obat.
Namun, menurut dia, upaya tersebut baru bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan yang selama ini membayangi industri farmasi nasional.
“Persoalan yang kita hadapi saat ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi titik lemah sistem farmasi nasional. Momentum ini harus menjadi dorongan untuk mempercepat kemandirian industri farmasi dalam negeri,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat ekosistem industri bahan baku obat nasional secara menyeluruh, mulai dari penguatan riset dan inovasi, peningkatan investasi, pemberian insentif industri, hingga mempererat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku usaha.
Menurut Netty, ketahanan kesehatan nasional tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan tenaga medis, tetapi juga kemampuan negara menjamin pasokan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat.
“Ketahanan kesehatan nasional tidak hanya ditentukan oleh jumlah rumah sakit atau tenaga kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan negara menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi rakyat,” katanya.
Di sisi lain, Netty mengingatkan agar kebijakan relaksasi maupun percepatan perizinan yang diberikan kepada industri farmasi tetap mengedepankan aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk.
“Jangan sampai upaya menjaga pasokan justru mengurangi standar kualitas. Keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap harga dan ketersediaan obat-obatan esensial di fasilitas kesehatan maupun apotek. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi gejolak ekonomi maupun gangguan rantai pasok global.
“Kita harus belajar dari berbagai krisis sebelumnya. Ketika pasokan terganggu, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat, terutama kelompok rentan dan pasien yang bergantung pada obat rutin setiap hari,” kata Netty.
Menurut dia, situasi yang terjadi saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat fondasi industri farmasi nasional agar tidak terus bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri.
“Jangan sampai setiap kali rupiah melemah atau terjadi konflik global, masyarakat kembali dihantui kenaikan harga dan ancaman kelangkaan obat. Kemandirian farmasi harus menjadi agenda strategis nasional,” tuturnya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, penguatan industri bahan baku obat dalam negeri dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah penting pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap obat-obatan tetap terjaga sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional dalam jangka panjang.(*)
Kontributor; Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
