SURABAYA, CAKRAWARTA.com –Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026, sejumlah aktivis, akademisi, advokat, dan tokoh Nahdliyin dari berbagai daerah di Jawa Timur mengingatkan organisasi tersebut agar tidak kehilangan arah sejarah akibat menguatnya tarikan kepentingan politik dan kekuasaan.
Peringatan itu disampaikan melalui “Maklumat Cheng Hoo”, sebuah seruan moral yang lahir dari Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mengembalikan Ulama sebagai Navigator NU” yang digelar Forum Aktivis NU Jawa Timur di aula utama Masjid ChengHoo Surabaya, Senin (15/6/2026).
Forum tersebut menghadirkan mantan Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, sebagai pembicara utama serta Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof. Dr. KH. Achmad Muhibbin Zuhri. Kegiatan juga dihadiri puluhan aktivis, akademisi, pengasuh pesantren, advokat, dan pegiat NU dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Dalam maklumat yang merupakan saripati dari hasil diskusi, para peserta menyampaikan kegelisahan terhadap gejala yang mereka nilai semakin menguat menjelang Muktamar, yakni masuknya kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan ke dalam ruang-ruang organisasi.
“NU tidak lahir dari hasrat merebut kekuasaan, melainkan dari kegelisahan para ulama yang melihat umat membutuhkan penuntun. Karena itu NU harus kembali bercermin kepada sejarah kelahirannya,” demikian salah satu bagian maklumat tersebut.
Menurut para peserta forum, organisasi besar sering kali tidak runtuh karena tekanan dari luar, melainkan karena kehilangan kompas moral dari dalam. Gejala itu ditandai ketika jabatan lebih diprioritaskan daripada pengabdian, kekuasaan lebih penting daripada keteladanan, dan transaksi kepentingan lebih dominan dibandingkan musyawarah.
Karena itu, Muktamar mendatang diharapkan tidak berubah menjadi arena perebutan pengaruh dan jabatan, melainkan tetap menjadi forum peradaban yang merumuskan arah masa depan umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Sementara itu, dalam pidato kuncinya, KH Said Aqil Siradj menegaskan bahwa Islam pada hakikatnya merupakan agama peradaban yang membawa misi kemanusiaan universal.
Menurut dia, dakwah Islam tidak cukup hanya berbicara tentang akidah dan syariah, tetapi juga harus menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, pembangunan sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Islam membawa misi peradaban. Karena itu ulama harus mampu menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad membangun masyarakat, kebudayaan, dan kemajuan manusia,” ujarnya.
Said juga mengingatkan bahwa sejarah Islam mencatat kontribusi besar para ulama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Karena itu, peran keulamaan tidak boleh dipersempit hanya pada aspek ritual keagamaan.
Sementara itu, Prof Muhibbin Zuhri menekankan pentingnya memperkuat sistem keulamaan dalam tubuh NU melalui optimalisasi fungsi Syuriyah dan Mustasyar sebagai penjaga arah organisasi.
Menurut dia, tantangan terbesar NU saat ini bukan hanya persoalan regenerasi kepemimpinan, tetapi juga munculnya pragmatisme yang berpotensi menggerus karakter ideologis organisasi.
“Politik dan kekuasaan seharusnya menjadi instrumen, bukan tujuan. Karena itu NU perlu memperkuat kembali basis ideologinya agar tidak kehilangan orientasi,” kata Muhibbin.
Diskusi yang berlangsung lebih dari tiga jam itu juga diwarnai berbagai masukan dari peserta mengenai perlunya penguatan kaderisasi, revitalisasi peran Syuriyah, serta pengembalian marwah keulamaan dalam proses pengambilan keputusan organisasi.
Forum kemudian melahirkan “Maklumat ChengHoo” sebagai seruan moral kepada warga Nahdliyin menjelang Muktamar.
Secara ringkas, maklumat tersebut memuat tiga pesan utama.
Pertama, mengembalikan ulama ke pusat kendali organisasi. Ulama dinilai harus kembali menjadi episentrum pengambilan keputusan melalui otoritas keilmuan, keteladanan, dan kebijaksanaan moral, bukan sekadar simbol atau pemberi legitimasi.
Kedua, meneguhkan kembali Khittah 1926 sebagai jalan perjuangan. NU diingatkan agar tetap menjadi kekuatan moral yang independen, mampu menjaga jarak yang sehat dari kekuasaan, serta berani menyuarakan kebenaran tanpa terjebak kepentingan politik praktis.
Ketiga, menjaga keseimbangan antara tanggung jawab kebangsaan dan kemandirian organisasi. NU didorong tetap menjadi mitra kritis negara yang mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sekaligus berani mengingatkan ketika kekuasaan menjauh dari nilai keadilan sosial.
Melalui maklumat tersebut, para peserta forum mengajak seluruh warga Nahdliyin menjaga marwah organisasi dan menjadikan Muktamar sebagai momentum mengembalikan NU kepada jati dirinya sebagai organisasi ulama yang menjaga agama, merawat bangsa, dan membimbing peradaban.
“Jika ulama kehilangan posisi sebagai penunjuk arah, maka organisasi akan kehilangan tujuan. Tetapi jika ulama kembali memegang kompas peradaban, NU akan tetap menjadi mercusuar bagi umat, bangsa, dan dunia,” demikian penegasan dalam Maklumat Cheng Hoo.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
