Cukai Gula dan Hak Anak atas Masa Depan yang Sehat

Setiap 20 November, dunia memperingati Hari Anak Sedunia, tanggal ketika Konvensi Hak Anak diadopsi pada 1989. Tahun ini UNICEF mengusung tema “My Day. My Rights. My Future.” Tema itu terasa sangat dekat dengan keseharian anak Indonesia, yang hari-harinya kini akrab dengan teh kemasan, minuman bersoda, kopi susu, dan boba. Murah, mudah didapat, dan gencar dipromosikan. Pertanyaannya: apakah lingkungan seperti ini sedang menjaga hak anak atas masa depan yang sehat, atau justru menggerogotinya?

Konvensi yang telah disetujui Indonesia sejak 1990 itu menjamin hak anak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Komite Hak Anak PBB bahkan secara khusus meminta negara membatasi paparan anak terhadap makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak, termasuk pemasarannya. Artinya, melindungi anak dari gula berlebih bukan sekadar urusan orang tua di rumah, melainkan kewajiban negara.

Kebiasaan yang Dibentuk Sejak Dini

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan hampir separuh penduduk berusia tiga tahun ke atas mengonsumsi minuman manis setidaknya sekali sehari. Yang paling mengkhawatirkan justru anak-anak dimana proporsinya mencapai 51,4% pada usia 3-4 tahun dan 53% pada usia 5-9 tahun. Lebih dari separuh anak kita sudah terbiasa minum minuman manis setiap hari, bahkan sebelum mereka bisa membaca label kemasan. Anak juga paling rentan karena selera terhadap rasa manis terbentuk sejak dini, mereka belum mampu menimbang risiko kesehatan, dan merekalah sasaran utama iklan yang penuh warna, tokoh kartun, dan hadiah.

Kebiasaan ini berbahaya karena minuman manis tidak memberi rasa kenyang setara makanan padat. Anak bisa memperoleh tambahan gula dan energi tanpa merasa banyak makan. Kementerian Kesehatan menganjurkan konsumsi gula maksimal 50 gram atau sekitar empat sendok makan per orang per hari, dan satu kemasan minuman saja dapat menghabiskan sebagian besar jatah itu. Tidak mengherankan jika SKI 2023 juga mencatat 19,7% anak usia 5-12 tahun mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.

Dampaknya tidak berhenti di masa kanak-kanak, karena kebiasaan yang terbentuk sejak kecil cenderung terbawa hingga dewasa. SKI 2023 mencatat prevalensi diabetes pada penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 11,7% berdasarkan pemeriksaan gula darah, jauh di atas 2,2% yang sudah terdiagnosis dokter. Diabetes memang dipengaruhi banyak faktor, tetapi konsumsi gula berlebih adalah salah satu faktor risiko yang paling bisa dicegah melalui kebijakan. Anak yang hari ini minum minuman manis setiap hari berisiko menjadi pasien diabetes dua atau tiga dekade mendatang, kecuali lingkungannya kita ubah sekarang.

Cukai sebagai Perlindungan Anak

Di sinilah cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) menemukan maknanya. Cukai bukan sekadar instrumen penerimaan negara, melainkan alat untuk membentuk lingkungan pangan yang lebih sehat. Kenaikan harga mendorong keluarga berpikir ulang sebelum membeli, sementara industri terdorong mengurangi kandungan gula agar produknya tetap bersaing.

Pengalaman Inggris memberi bukti yang relevan bagi anak. Soft Drinks Industry Levy, yang diumumkan pada 2016 dan berlaku sejak 2018, mendorong produsen mengurangi kandungan gula. Akibatnya, jumlah gula per kapita per hari yang dijual melalui minuman ringan turun sekitar 30% antara 2015 dan 2018. Penelitian Universitas Cambridge yang terbit di jurnal PLOS Medicine pada 2023 juga mengaitkan kebijakan itu dengan penurunan sekitar 8% prevalensi obesitas pada anak perempuan usia 10-11 tahun, setara lebih dari 5.000 kasus per tahun, dengan dampak terbesar di wilayah termiskin. Kebijakan fiskal, dengan kata lain, dapat melindungi anak yang paling rentan.

Sebagian pihak akan berkata cukai memberatkan rakyat kecil. Justru sebaliknya. Keluarga berpenghasilan rendah paling menanggung beban penyakit akibat gula, mulai dari biaya berobat hingga hilangnya produktivitas. Cukai tidak melarang siapa pun minum minuman manis. Ia hanya membuat pilihan yang lebih sehat, seperti air putih, menjadi lebih masuk akal.

Di Indonesia, pemodelan CISDI memperkirakan kenaikan harga eceran 20% berpotensi mencegah sekitar 3,1 juta kasus baru diabetes tipe 2 dan 455.310 kematian dalam sepuluh tahun. Angka ini memang proyeksi, tetapi memberi gambaran besarnya manfaat yang dipertaruhkan.

Sayangnya, kebijakan ini terus tertunda. Pemerintah kini menargetkan implementasinya pada semester II 2027. Setiap tahun penundaan berarti satu angkatan anak lagi tumbuh dengan kebiasaan minum manis yang semakin sulit diubah.

Langkah untuk Anak

Cukai tidak bisa berdiri sendiri. Pertama, tarif cukai perlu didasarkan pada kandungan gula dengan skema bertingkat agar industri terdorong melakukan reformulasi. Kedua, label gula di bagian depan kemasan harus mudah dipahami, dan iklan minuman tinggi gula yang menyasar anak, termasuk di media digital, harus dibatasi tegas sebagaimana diamanatkan PP Nomor 28 Tahun 2024. Ketiga, sekolah harus menjadi zona aman dimana kantin harus menyediakan air minum dan minuman sehat, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memastikan menunya tidak menyertakan minuman tinggi gula. Keempat, penerimaan cukai sebaiknya kembali kepada anak, misalnya untuk akses air minum aman di sekolah, penguatan posyandu, dan edukasi gizi keluarga.

Hari Anak Sedunia seharusnya tidak berhenti sebagai ucapan selamat. Ia adalah pengingat bahwa hak anak atas masa depan yang sehat ditentukan oleh keberanian negara hari ini. Setiap tahun cukai gula ditunda, anak-anak kitalah yang menanggung harganya.(*)

MAHMUD ADITYA RFIQI

Pakar Gizi dan Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga