Politik yang Melelahkan

Rasanya bangsa ini tidak pernah benar-benar selesai dengan urusan politik. Sejak Pemilu 2024, masyarakat terus disuguhi berbagai drama kekuasaan. Mulai dari kontroversi pencalonan wakil presiden, persaingan kandidat, sengketa pemilu, pembentukan koalisi, hingga pertentangan antar elit yang terus berlangsung setelah pemerintahan terbentuk. Kini, dua tahun kemudian, panggung politik kembali diramaikan urusan kursi wakil presiden.

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November lalu membuka babak baru. Pembicaraan tentang siapa penggantinya segera mengemuka. Nama-nama tokoh diperbincangkan, dukungan disuarakan, dan komunikasi politik kembali bergerak di sekitar kepentingan kekuasaan.

Tentu urusan pergantian wakil presiden penting secara konstitusional. Negara memerlukan kepastian dan kesinambungan kepemimpinan. Namun, di tengah kesibukan elite membicarakan siapa akan menduduki jabatan, ada pertanyaan yang barangkali jauh lebih mendesak: bagaimana nasib rakyat yang setiap hari berjuang menghadapi kesulitan hidup?

Orang-orang di pasar sedang memikirkan dagangannya. Para pekerja mencemaskan penghasilan. Orang tua menghitung biaya sekolah anaknya. Sementara ribuan anak muda sibuk mencari pekerjaan, mengirim lamaran, dan menunggu kesempatan yang belum tentu datang. Mereka hidup dalam persoalan nyata.

Jujur, saya kawatir jangan-jangan rakyat sebenarnya juga sudah lelah mengikuti politik yang tidak kunjung memberikan jawaban.

Rakyat Hanya Menonton?

Dalam kajian komunikasi politik dikenal gejala political fatigue, kelelahan akibat paparan konflik dan informasi politik yang berlangsung terus-menerus. Orang tidak selalu berhenti peduli karena tidak memahami politik. Mereka bisa kehilangan minat justru karena terlalu sering menyaksikan pertengkaran tanpa melihat manfaatnya.

Masyarakat tentu tidak menolak politik. Mereka membutuhkan pemerintahan yang kuat, parlemen yang bekerja, dan partai yang memperjuangkan kepentingannya. Namun, ketika kebutuhan sehari-hari kurang memperoleh perhatian yang memadai, wajar apabila muncul perasaan bahwa politik semakin jauh dari kehidupan mereka.

Di sinilah persoalan komunikasi politik sebenarnya bermula. Rakyat terlalu sering menjadi sasaran pesan, tetapi belum tentu menjadi pihak yang sungguh-sungguh didengarkan.

Partai Politik, di Mana?

Pertanyaan paling penting justru perlu diarahkan kepada partai politik. Selama masyarakat menghadapi berbagai kesulitan, apa yang sedang dikerjakan partai? Di mana mereka ketika anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, usaha kecil menghadapi tekanan, atau warga mempersoalkan pelayanan publik?

Bukankah partai politik dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat? Pertanyaan tersebut bukan berarti menafikan seluruh kerja partai atau anggota parlemen. Tentu ada yang bekerja sungguh-sungguh. Namun, sebagai lembaga demokrasi, partai harus dapat menunjukkan hasil perjuangannya secara nyata, bukan hanya memperlihatkan kekuatan organisasi dan kedekatannya dengan pusat kekuasaan.

Koalisi besar memang dapat membantu stabilitas pemerintahan. Presiden membutuhkan dukungan untuk menjalankan program. Tetapi stabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan kritik dan pengawasan.
Ketika sebagian besar kekuatan politik berada di sekitar pemerintahan, fungsi pengawasan justru harus diperkuat. Partai pendukung pemerintah pun tetap berkewajiban mengingatkan apabila kebijakan kurang berpihak kepada masyarakat.

Jangan sampai partai begitu disiplin menjaga kesepakatan koalisi, tetapi kurang gigih memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebab loyalitas politik yang paling mendasar semestinya bukan kepada pembagian kekuasaan, melainkan kepada rakyat yang memberikan mandat.

Buzzer dan Kegaduhan Digital

Ironisnya, ketika kritik substantif dari lembaga politik kurang terdengar, pertengkaran di media sosial justru tidak pernah sepi. Para pendukung tokoh saling menyerang. Perbedaan pandangan berubah menjadi permusuhan. Bahkan persoalan kebijakan sering tenggelam dalam perdebatan tentang pribadi dan kelompok.

Buzzer menjadi salah satu bagian dari kegaduhan tersebut. Tentu tidak semua pendukung politik merupakan buzzer berbayar. Banyak warga menyampaikan dukungan secara sukarela. Namun, penggunaan jaringan digital untuk menyerang, mendiskreditkan, atau menggiring opini secara manipulatif patut dikritisi.

Lebih memprihatinkan apabila energi komunikasi politik justru habis untuk membangun citra tokoh dan menjatuhkan lawan, bukan menjelaskan persoalan serta menawarkan penyelesaian.

Teknologi digital mestinya memperpendek jarak antara rakyat dengan pengambil keputusan. Masyarakat kini memiliki kesempatan menyampaikan keluhan secara langsung. Namun, kemampuan berbicara tidak selalu disertai kesempatan untuk didengarkan.
Partai politik seharusnya memanfaatkan ruang digital sebagai sarana menyerap aspirasi, menjelaskan kebijakan, dan mempertanggungjawabkan keputusan. Bukan sekadar memperbanyak pengikut, meramaikan tagar, atau memenangkan pertengkaran.

Politik membutuhkan percakapan yang mencerdaskan, bukan kegaduhan yang melelahkan.

Jangan Kehilangan Generasi Muda

Ada kelompok yang paling patut diperhatikan: generasi muda. Pada Pemilu 2024, pemilih milenial dan Generasi Z mencapai lebih dari separuh jumlah pemilih. Mereka menjadi kekuatan penting dalam menentukan arah politik nasional.

Tetapi setelah pemilu selesai, apa yang mereka peroleh? Pertanyaan ini tidak cukup dijawab dengan menunjuk sejumlah anak muda yang berhasil menduduki jabatan politik. Yang jauh lebih penting adalah kesempatan yang terbuka bagi jutaan anak muda lainnya untuk memperoleh pendidikan bermutu, pekerjaan layak, mengembangkan kreativitas, dan membangun kemandirian.

Jangan sampai mereka hanya dibutuhkan untuk memenangkan pemilu, kemudian ditinggalkan menghadapi persoalan masa depannya sendiri. Anak muda perlu dilibatkan dalam merumuskan kebijakan, bukan hanya dimobilisasi untuk memenuhi arena kampanye atau meramaikan media sosial.

Masa depan demokrasi tidak cukup dijaga dengan menghasilkan pemilih yang loyal. Demokrasi membutuhkan warga yang kritis, berpengetahuan, dan berani mempertanyakan kekuasaan.

Politik Harus Kembali Bekerja

Kelelahan politik seharusnya menjadi bahan introspeksi bersama. Bukan hanya bagi pemerintah, tetapi juga parlemen, partai politik, dan seluruh pelaku komunikasi politik.

Sudah waktunya partai lebih banyak berada di tengah persoalan masyarakat. Mendengar keluhan, memperjuangkan penyelesaian, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan menjelaskan apa yang telah mereka kerjakan. Kehadiran partai tidak cukup ditandai kantor, baliho, atau kegiatan seremonial. Kehadirannya harus dirasakan melalui manfaat. Politik juga membutuhkan keberanian untuk tidak selalu menyenangkan penguasa. Kritik yang jujur justru dapat menyelamatkan pemerintahan dari kesalahan. Sebaliknya, pujian berlebihan hanya akan menjauhkan pemimpin dari kenyataan.

Masyarakat pun tidak perlu menjadi antipolitik. Sebab, menjauhi politik sepenuhnya tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Justru ketika politik terasa semakin jauh, pengawasan dan keterlibatan warga menjadi semakin penting. Kini yang diperlukan adalah mengembalikan politik kepada tujuan dasarnya: memperjuangkan kehidupan bersama.

Penting diingat, rakyat tidak hidup dari drama kekuasaan. Mereka membutuhkan pekerjaan, penghasilan, pendidikan, pelayanan publik, dan harapan bahwa kehidupan esok akan lebih baik.

Politik tidak semestinya hanya menghasilkan pemenang pemilu dan pembagian kekuasaan. Politik harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan rakyat.

Sesungguhnya, penyebab yang paling melelahkan bukanlah banyaknya peristiwa politik, melainkan ketika rakyat terus diajak berharap, tetapi merasa tidak pernah sungguh-sungguh diperjuangkan. (*)

SUKO WIDODO 

Akademisi Universitas Airlangga