Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, atau keterampilan tertentu. Namun, tidak semua profesi memperoleh tingkat kepercayaan yang sama dari masyarakat. Ada profesi yang dipercaya, tetapi ada pula yang justru dipandang dengan penuh keraguan. Semuanya bergantung pada persepsi masyarakat dan pengalaman para pengguna layanan terhadap masing-masing profesi.
Survei Ipsos Global Trustworthiness Index 2026 mengungkap dinamika tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai profesi. Hasil survei ini memperlihatkan jurang yang cukup tegas ant profesi. Masyarakat menaruh kepercayaan tinggi pada bidang pelayanan dasar, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, skeptisisme dan ketidakpercayaan justru membayangi sejumlah figur di ranah politik dan penegakan hukum.
Di antara profesi yang paling dipercaya, posisi teratas ditempati guru dengan tingkat kepercayaan mencapai 73%. Sektor medis dan ilmu pengetahuan menyusul, dengan dokter serta ilmuwan atau peneliti masing-masing memperoleh angka 65%. Kepercayaan masyarakat juga diberikan kepada pemuka agama (50%), pengusaha teknologi (45%), dan jurnalis atau wartawan (43%), yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam kehidupan sosial dan pengembangan pengetahuan.
Sebaliknya, daftar profesi yang paling tidak dipercaya justru didominasi figur di lingkaran kekuasaan dan penegakan hukum. Politisi menempati posisi pertama dengan angka ketidakpercayaan 63%, disusul menteri (62%) dan polisi (59%). Institusi hukum dan pertahanan lainnya juga tidak luput dari keraguan publik, terlihat dari angka ketidakpercayaan terhadap hakim (40%), militer (38%), serta pengacara (37%) dan pejabat pemerintahan (37%).
Menariknya, survei ini juga memperlihatkan temuan tersendiri mengenai posisi teknologi baru. Artificial Intelligence (AI) chatbots mencatatkan angka kepercayaan sebesar 41%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan presenter berita televisi (40%), bankir (39%), dan orang biasa (36%). Di sisi lain, dunia industri modern dan media digital juga menghadapi persepsi skeptis masyarakat. Hal itu terlihat dari tingkat ketidakpercayaan terhadap influencer media sosial (33%), eksekutif periklanan (26%), dan petinggi bisnis (22%).
Secara lebih terperinci, survei Ipsos Global Trustworthiness Index 2026 mencatat 10 profesi atau pihak yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia, yakni guru (73%), dokter (65%), ilmuwan atau peneliti (65%), pemuka agama (50%), pengusaha teknologi (45%), jurnalis (43%), AI chatbots (41%), presenter berita televisi (40%), bankir (39%), dan orang biasa (36%).
Sementara itu, daftar profesi dan pihak dengan tingkat ketidakpercayaan tertinggi dari publik Indonesia ditempati politisi (63%), menteri (62%), polisi (59%), hakim (40%), militer (38%), pengacara (37%), pejabat pemerintahan (37%), influencer media sosial (33%), eksekutif periklanan (26%), dan petinggi bisnis (22%).
Survei ini memberikan satu gambaran penting bahwa profesi bukanlah segalanya. Seseorang boleh saja memiliki profesi bergengsi, jabatan tinggi, atau kedudukan terhormat, tetapi semua itu tidak serta-merta menjamin tingginya kepercayaan masyarakat.
Lebih dari itu, hasil survei ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan sosial sehari-hari dan legitimasi kelembagaan publik. Masyarakat cenderung menaruh kepercayaan kepada pendidik dan tenaga profesional di bidang kesehatan sebagai penopang kehidupan sosial. Namun, pada saat yang sama, tingkat skeptisisme terhadap pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum masih relatif tinggi.
Kondisi ini semestinya menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan, khususnya di lingkungan pemerintahan dan lembaga penegak hukum. Sebab, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui jabatan, kewenangan, ataupun simbol kekuasaan. Kepercayaan harus tumbuh melalui integritas, keterbukaan, konsistensi tindakan, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas bukan lagi sekadar tuntutan administratif, melainkan prasyarat penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Sebab, sebesar apa pun kewenangan yang dimiliki seseorang atau sebuah institusi, legitimasi sosial tetap membutuhkan kepercayaan masyarakat.(*)
SYARIFUDIN YUNUS
Pegiat Taman Baca Masyarakat (TBM) Lentera Pustaka dan seorang pendidik/dosen
