Ladaku Tersandung Temuan Residu Pestisida di Taiwan, FKBI Desak BPOM Pastikan Keamanan Produk

Ketua FKBI, Tulus Abadi, dalam ilustrasi berita.

JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Temuan residu pestisida yang melampaui batas ketentuan pada produk merica bubuk merek Ladaku asal Indonesia di Taiwan memunculkan desakan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap produk tersebut di pasar domestik.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, meminta BPOM tidak menganggap persoalan ini semata-mata sebagai masalah ekspor. Menurut dia, otoritas pengawas pangan harus memastikan apakah produk dengan merek yang sama dan diproduksi perusahaan tersebut juga beredar di Indonesia serta memenuhi standar keamanan pangan nasional.

Desakan itu menyusul langkah Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) yang mengumumkan penahanan 24 kilogram merica bubuk Ladaku pada 17 November 2026. Berdasarkan catatan resmi TFDA, produk tersebut merupakan produksi PT Motasa Indonesia yang diimpor oleh Chang Tjin Trading Co.

Hasil pemeriksaan otoritas pangan Taiwan menemukan dua jenis residu pestisida, yakni thiamethoxam sebesar 0,07 parts per million (ppm) dan fipronil sebesar 0,003 ppm. Kedua kandungan tersebut melampaui batas maksimum residu yang diperbolehkan Taiwan, masing-masing sebesar 0,05 ppm dan 0,002 ppm.

TFDA menyatakan produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan sesuai regulasi yang berlaku.

Tulus menilai temuan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama BPOM, karena menyangkut perlindungan konsumen dan jaminan keamanan pangan masyarakat.

“BPOM harus melakukan langkah antisipasi dan mitigasi, yakni memastikan apakah produk Ladaku tersebut juga beredar di pasaran Indonesia atau tidak,” tegas Tulus, Kamis (19/11/2026) malam.

Menurut dia, apabila produk tersebut juga dipasarkan di dalam negeri, BPOM wajib memastikan seluruh persyaratan keamanan pangan telah dipenuhi sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dia menegaskan, pengawasan tidak boleh berhenti hanya karena temuan residu pestisida tersebut terjadi di negara tujuan ekspor. Justru, kejadian itu harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi pengawasan produk pangan yang beredar di dalam negeri.

Tulus mengingatkan, penolakan produk pangan Indonesia oleh otoritas negara lain bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, sejumlah produk ekspor Indonesia juga pernah menghadapi persoalan ketidaksesuaian standar keamanan pangan di negara tujuan.

Menurut dia, kejadian berulang semacam ini berpotensi merusak reputasi produk pangan Indonesia di pasar internasional sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pengawasan keamanan pangan di dalam negeri.

Karena itu, dia meminta pemerintah tidak menerapkan standar keamanan pangan yang lebih longgar untuk produk yang dikonsumsi masyarakat Indonesia dibandingkan dengan produk yang diekspor ke negara lain.

“Jangan sampai standar produk pangan yang beredar di Indonesia justru lebih rendah daripada standar yang diberlakukan di Taiwan. Demi perlindungan masyarakat dan keamanan pangan, standar keamanan produk pangan di Indonesia harus benar-benar dijaga,” ujarnya.

Tulus berpandangan, standar keamanan pangan harus menjadi instrumen perlindungan konsumen yang berlaku secara konsisten, bukan sekadar persyaratan administratif untuk memenuhi ketentuan perdagangan internasional.

Desak Penarikan Produk Jika Tidak Memenuhi Standar

Lebih lanjut, Tulus menegaskan, apabila hasil pemeriksaan BPOM membuktikan bahwa produk Ladaku yang beredar di Indonesia tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan nasional, pemerintah harus mengambil tindakan tegas.

Langkah tersebut, menurut dia, dapat berupa penarikan produk dari peredaran serta pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sanksi itu, kata Tulus, perlu mencakup aspek administratif, perdata, hingga pidana apabila unsur pelanggarannya terpenuhi.

“Jika produk Ladaku tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka produk tersebut harus ditarik dari pasaran dan pelakunya wajib diberikan sanksi keras, baik dari sisi perdata, pidana, maupun administratif,” tegasnya.

Dia menilai kecepatan respons BPOM sangat penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi ketidakpastian mengenai keamanan produk pangan yang beredar di pasaran.

Bagi Tulus, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut reputasi sebuah merek atau kepentingan industri pangan, melainkan menyangkut hak mendasar konsumen untuk memperoleh produk pangan yang aman.

Karena itu, FKBI mendesak BPOM segera melakukan pemeriksaan, menyampaikan hasil pengawasannya secara transparan kepada publik, serta mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil pengujian dan ketentuan hukum.

“BPOM harus bertindak cepat untuk melindungi masyarakat. Jangan sampai persoalan keamanan pangan baru mendapatkan perhatian serius setelah produk Indonesia ditolak oleh negara lain,” pungkas Tulus.(*)

Kontributor: Abdel Rafi 

Editor: Umar Faruq