
JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ancaman kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Rumah dan sekolah yang semestinya menjadi dua ruang utama untuk melindungi, mendidik, dan membentuk masa depan generasi bangsa justru belum sepenuhnya terbebas dari praktik kekerasan.
Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2024 mencatat sekitar 33,64% anak usia 13-17 tahun atau sekitar 7,6 juta anak mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, maupun seksual, dalam 12 bulan terakhir. Kekerasan emosional menjadi bentuk yang paling banyak dialami, dengan prevalensi mencapai 29,97%.
Fakta tersebut menjadi alarm serius menjelang peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026 yang mengusung tema My Day, My Rights, My Future (Hariku, Hakku, Masa Depanku).
Kepala Bidang Humas Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KB PII) Wati, Dr. Istikomah, M.Hum., menegaskan bahwa peringatan Hari Anak Sedunia tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk memastikan setiap anak memiliki ruang yang aman untuk tumbuh, belajar, menyampaikan pendapat, dan mempersiapkan masa depannya.
Menurut Istikomah, tema Hari Anak Sedunia 2026 bukan sekadar slogan, melainkan mengandung pesan mendasar bahwa setiap anak memiliki hak atas kehidupan yang aman, bermartabat, bebas dari kekerasan, serta hak untuk didengar dan dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut kehidupannya.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dua lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan anak, yakni rumah dan sekolah, belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi perlindungan tersebut.
“Rumah seharusnya menjadi tempat pertama seorang anak merasa dicintai, diterima dan dilindungi. Sekolah seharusnya menjadi tempat kedua setelah rumah yang membuat anak merasa aman untuk belajar, bertumbuh dan menemukan potensi dirinya. Tetapi ketika kekerasan justru terjadi di dua ruang tersebut, maka kita sedang menghadapi persoalan serius dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak,” ujar Istikomah, Kamis (19/11/2026).
Jutaan Anak Terpapar Kekerasan, Keluarga dan Sekolah Harus Berbenah
Ancaman kekerasan terhadap anak juga tercermin dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Kemen PPPA. Pada 2024 tercatat 19.626 kasus kekerasan dengan 43.292 korban. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2023 yang mencatat 18.175 kasus dengan 40.442 korban.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang 2025 terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dalam pengaduan yang diterima, dengan 2.063 anak menjadi korban.
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi sektor dengan jumlah pengaduan tertinggi. Bahkan, dalam sejumlah kasus yang ditangani, ayah dan ibu kandung tercatat sebagai pelaku pelanggaran hak anak.
Bagi Istikomah, rangkaian data tersebut harus menjadi peringatan keras bagi orang tua, pendidik, pemerintah, dan masyarakat bahwa perlindungan anak tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan sekunder.
“Jangan sampai rumah yang seharusnya menjadi benteng perlindungan justru berubah menjadi tempat pertama anak mengenal ketakutan. Kekerasan terhadap anak tidak selalu berupa pukulan. Bentakan, penghinaan, ancaman, perundungan, pengabaian, hingga pola pengasuhan yang merendahkan martabat anak juga dapat meninggalkan luka yang panjang,” ungkapnya.
Ia menilai, membangun rumah yang aman bagi anak harus dimulai dari perubahan cara pandang orang dewasa terhadap anak. Anak bukanlah objek yang harus selalu patuh terhadap kehendak orang dewasa, melainkan manusia yang memiliki hak, suara, perasaan, dan martabat yang wajib dihormati.
Selain keluarga, sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Sebagai tempat anak menghabiskan sebagian besar waktunya, sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang mendukung proses pembelajaran, pembentukan karakter, pengembangan bakat, interaksi sosial, dan persiapan masa depan.
Namun, persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi tantangan serius.
UNICEF Indonesia mencatat bahwa perundungan (bullying) dan tindakan mempermalukan anak (shaming) masih terjadi di lingkungan sekolah. Data yang ditampilkan UNICEF menyebutkan 18% anak perempuan dan 24% anak laki-laki terdampak perundungan atau tindakan mempermalukan. UNICEF juga mencatat masih adanya praktik hukuman fisik dan emosional terhadap anak dalam konteks pendidikan.
Istikomah, yang juga merupakan dosen pengajar filsafat, menilai berbagai kasus kekerasan di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa konsep sekolah ramah anak tidak cukup diwujudkan melalui slogan, program formal, ataupun papan nama.
Implementasinya harus benar-benar dirasakan anak dalam kehidupan sehari-hari. “Sekolah tidak boleh hanya mengejar anak menjadi pintar secara akademik, tetapi harus memastikan anak merasa aman secara fisik dan psikologis. Anak yang setiap hari datang ke sekolah dalam keadaan takut, tertekan atau mengalami perundungan akan sulit berkembang secara optimal,” kata Istikomah.
Lima Langkah PP KB PII Wati Membangun Ruang Aman bagi Anak
Untuk menjawab persoalan tersebut, PP KB PII Wati menawarkan lima langkah strategis guna mewujudkan lingkungan rumah dan sekolah yang aman, ramah, serta berpihak kepada kepentingan terbaik anak.
Pertama, membangun keluarga ramah anak. Orang tua perlu memperkuat pola pengasuhan berbasis kasih sayang, komunikasi, keteladanan, dan penghargaan terhadap martabat anak. Disiplin harus diterapkan tanpa kekerasan. Rumah harus menjadi tempat anak dapat bercerita, menyampaikan persoalan, dan mengungkapkan perasaannya tanpa takut dihakimi.
Kedua, memperkuat sekolah yang ramah dan aman bagi anak. Setiap sekolah perlu memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan yang jelas, kanal pengaduan yang aman dan mudah diakses, serta memastikan guru dan seluruh tenaga kependidikan memiliki pemahaman memadai mengenai perlindungan anak.
Ketiga, memberikan ruang bagi suara anak. Anak harus dilibatkan dalam pembicaraan mengenai lingkungan tempat mereka tinggal dan belajar. Mereka perlu ditanya tentang apa yang membuat mereka merasa aman, apa yang membuat mereka takut, serta perubahan apa yang mereka inginkan.
Sebab, tidak mungkin membangun ruang aman bagi anak tanpa mendengarkan anak itu sendiri.
Keempat, memperkuat pendidikan karakter dan nilai keagamaan. Bagi keluarga besar PII Wati, pendidikan bukan hanya menyangkut kecerdasan intelektual, tetapi juga pembentukan akhlak, empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama.
Nilai agama harus hadir sebagai sumber kasih sayang dan perlindungan, bukan sebagai pembenaran terhadap kekerasan.
Kelima, membangun sistem perlindungan yang terintegrasi. Keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, organisasi kepemudaan, dan organisasi keagamaan harus bekerja bersama. Ketika terjadi kekerasan, anak dan keluarga harus mengetahui ke mana harus mencari pertolongan. Mekanisme rujukan, pendampingan, dan pemulihan juga harus diperkuat.
Istikomah menegaskan, peringatan Hari Anak Sedunia setiap 20 November harus dimaknai sebagai momentum untuk menghubungkan tiga hal mendasar, yakni hari anak, hak anak, dan masa depan anak.
Anak memiliki hak atas harinya, yakni hak untuk bermain, belajar, dan menikmati masa kanak-kanak. Anak juga memiliki hak atas perlindungan agar terbebas dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan martabatnya.
Lebih jauh, setiap anak memiliki hak atas masa depan, termasuk memperoleh pendidikan, mengembangkan potensi, dan menentukan cita-citanya.
Karena itu, dalam momentum Hari Anak Sedunia 2026, PP KB PII Wati mengajak seluruh orang tua, guru, sekolah, pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan rumah dan sekolah sebagai dua ruang utama yang aman, ramah, dan berpihak kepada anak.
“Jangan meminta anak mempersiapkan masa depan jika hari ini kita belum mampu memberikan ruang yang aman bagi mereka. Masa depan anak dibangun dari rumah yang aman dan sekolah yang aman. Jika dua ruang ini kita benahi, kita bukan hanya sedang melindungi anak, tetapi sedang membangun masa depan Indonesia,” pungkas Istikomah.
Peringatan Hari Anak Sedunia semestinya tidak berhenti pada ucapan selamat dan kampanye perlindungan anak. Ukuran keberhasilannya justru terletak pada sejauh mana keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat mampu menghadirkan lingkungan yang benar-benar melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.(*)
Kontributor: Ahmad Toha A
Editor: Abdel Rafi








