
SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Akses beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bagi perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) di Madura menunjukkan peningkatan signifikan. Jika sebelumnya hanya tiga perguruan tinggi yang terlibat, pada tahun anggaran 2026 jumlahnya meningkat menjadi 12 PTKI.
Perluasan akses tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam pelaksanaan program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, program beasiswa 2026 melibatkan 59 perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dengan lebih dari 1.000 mahasiswa penerima manfaat.
Ketua LPPD Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar, MA, mengungkapkan bahwa penerima beasiswa tersebut berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai S1, S2, S3 hingga M1 dan M2 Ma’had Aly.
”Ada 1.000 lebih mahasiswa penerima manfaat dari 59 perguruan tinggi, baik S1, S2, S-3, M1, dan M-2 Ma’had Aly,” kata Abdul Halim saat menghadiri Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 di Surabaya, Rabu (18/11/2026) malam.
Bimbingan teknis yang berlangsung selama dua hari, 18-19 November 2026, tersebut diikuti perwakilan 59 perguruan tinggi keagamaan Islam, Ma’had Aly, dan perguruan tinggi negeri (PTN).
Menurut Halim, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda administratif, melainkan forum strategis untuk memperkuat tata kelola, pelaporan, dan pertanggungjawaban program beasiswa yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim.
”Beasiswa tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan transfer anggaran. Di balik setiap rupiah APBD terdapat kepercayaan masyarakat, harapan orang tua, masa depan mahasiswa, serta cita-cita untuk membangun sumber daya manusia Jawa Timur yang unggul,” tegasnya.
Ia menegaskan, LPPD bersama Pemprov Jatim memiliki tanggung jawab memastikan program beasiswa berjalan tepat sasaran, tertib administrasi, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pada tahun anggaran 2026, dana beasiswa pada prinsipnya telah ditransfer sesuai ketentuan dan tidak terdapat penganggaran ganda. Apabila ditemukan ketidaksesuaian sasaran, mekanisme penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, sejumlah program masih menyesuaikan jadwal akademik dan mekanisme seleksi masing-masing perguruan tinggi. Salah satunya program magister di Universitas Al-Azhar Kairo yang masih menunggu pengumuman penerimaan mahasiswa.
Hal serupa juga berlaku pada program bidang STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) yang melibatkan empat PTN, yakni Universitas Jember, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dan Universitas Brawijaya. Program tersebut memiliki mekanisme seleksi dan karakteristik tersendiri.
Halim secara khusus menyoroti perkembangan akses beasiswa bagi PTKI di Madura. Peningkatan dari sekitar tiga perguruan tinggi menjadi 12 PTKI pada 2026 dinilai menunjukkan semakin terbukanya kesempatan bagi lembaga pendidikan Islam di daerah untuk memperoleh manfaat program pemerintah.
Ia menilai pemerataan akses tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan anggaran. Komunikasi, penyebaran informasi, dan pendampingan kepada perguruan tinggi juga menjadi faktor penting agar kesempatan memperoleh beasiswa dapat diakses secara lebih luas.
”Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi, informasi, dan pendampingan yang terbuka. Jangan sampai keterbatasan informasi membuat lembaga yang sebenarnya memiliki potensi menjadi tidak berani mengakses program,” ujarnya.
Pemprov Jatim Ingatkan: Jangan Hanya Tertib Saat Diperiksa
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jawa Timur, Dr. H. Agung Subagyo, S.STP, M.Si, mengingatkan bahwa pertanggungjawaban program beasiswa bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Ia menegaskan, setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun substantif.
“Hari ini, jujur saja tidak cukup. Berbuat baik saja juga tidak cukup. Dalam tata kelola pemerintahan modern, niat baik harus disertai mekanisme yang baik, sistem yang baik, bukti yang baik, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji,” ungkap Agung.
Karena itu, seluruh perguruan tinggi dan Ma’had Aly diminta membangun sistem pengendalian internal sejak dana diterima hingga laporan pertanggungjawaban disampaikan.
Dokumen, bukti penggunaan anggaran, pencatatan, evaluasi, hingga laporan harus disiapkan sejak awal. Dengan demikian, lembaga tidak baru berbenah ketika menghadapi pemeriksaan.
“Lebih baik kita tertib sebelum diperiksa daripada kita baru tertib karena diperiksa,” tegasnya.
Namun, Agung juga mengingatkan bahwa keberhasilan program beasiswa tidak boleh hanya diukur dari tersalurkannya anggaran maupun tersusunnya laporan pertanggungjawaban.
Lebih jauh, pemerintah ingin memastikan bahwa mahasiswa penerima beasiswa benar-benar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
“Jangan sampai kita berhasil mempertanggungjawabkan anggarannya, tetapi gagal mengawal manusianya,” kata Agung.
Ia meminta perguruan tinggi segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan persoalan akademik, administratif, maupun pembelajaran yang berpotensi menghambat kelulusan mahasiswa.
Pendekatan tersebut sejalan dengan visi Pemprov Jatim yang menempatkan beasiswa sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia, bukan sekadar bantuan pembiayaan pendidikan.
Agung bahkan menegaskan bahwa orientasi program harus melampaui urusan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
”Dari APBD menjadi beasiswa. Dari beasiswa menjadi ilmu. Dari ilmu menjadi pengabdian. Dan, dari pengabdian lahir peradaban. Jangan hanya fokus pertanggungjawaban uangnya, tapi kawal mahasiswa sampai lulus,” katanya.
Pesantren dan Masa Depan Peradaban Bangsa
Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia dan peradaban bangsa, penguatan pendidikan pesantren juga menjadi perhatian pemerintah.
Sebelumnya, pada 14 November 2026, Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama, Dr. H. Basnang Said, M.Ag, menegaskan bahwa pesantren merupakan aset bangsa sekaligus bagian dari pendidikan asli Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam membangun peradaban.
Menurutnya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan ilmu agama, tetapi juga berperan membentuk karakter dan akhlak generasi bangsa.
“Pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter, sehingga pesantren mengambil peran dalam membangun peradaban bangsa, menyiapkan sumber daya manusia di tengah perubahan zaman yang semakin cepat,” kata Basnang Said.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Halaqah Nasional Pesantren bertema “Muhasabah Pesantren; Meneguhkan Jati Diri, Menata Transformasi, Berdaya Bangun Bangsa dan Peradaban” yang diselenggarakan RMI-NU Jawa Timur secara daring.
Dengan demikian, perluasan akses beasiswa bagi PTKI, penguatan tata kelola anggaran, serta pengawalan keberhasilan akademik mahasiswa menjadi bagian penting dari upaya membangun sumber daya manusia Jawa Timur yang unggul sekaligus memperkuat kontribusi pesantren dan pendidikan Islam bagi masa depan bangsa.(*)
Kontributor: Romadhan
Editor: Abdel Rafi








