
JEMBER, CAKRAWARTA.com – Kementerian Agama (Kemenag) RI menargetkan seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memiliki Pusat Kajian Pesantren atau Program Studi Manajemen Pesantren mulai 2027. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat tradisi riset, menggali kekayaan intelektual pesantren, sekaligus menjadikan pesantren sebagai salah satu rujukan penting dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional.
Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI, Basnang Said, mengungkapkan bahwa saat ini baru 15 PTKIN yang telah memiliki pusat studi atau kajian pesantren. Padahal, pesantren menyimpan kekayaan pengetahuan, tradisi, dan pengalaman yang membutuhkan penggalian lebih mendalam melalui penelitian akademik.
“Saat ini, baru 15 PTKIN yang telah memiliki pusat studi atau kajian pesantren. Pesantren menyimpan kekayaan pengetahuan, tradisi, dan pengalaman yang perlu terus digali melalui penelitian akademik,” kata Basnang dalam keterangan resmi Pondok Pesantren Darul Hikam Jember, Kamis (19/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Halaqah Pesantren bertema “Pesantren di Era Digital: Menjaga Tradisi, Menguatkan Inovasi, dan Membangun Kemandirian” yang diselenggarakan Pondok Pesantren Darul Hikam bekerja sama dengan Kementerian Agama di UIN KHAS Jember, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Basnang menekankan pentingnya penguatan kajian pesantren melalui perguruan tinggi. Menurutnya, keberadaan program studi Manajemen Pesantren akan mempercepat pengembangan pesantren yang jumlahnya telah mencapai lebih dari 42.000 di seluruh Indonesia.
“Kalau ada prodi PGMI di PTKIN, maka ke depan saya dorong agar PTKIN memiliki prodi Manajemen Pesantren sehingga akan mempercepat kemajuan pesantren yang kini berjumlah 42.000 lebih di seluruh Indonesia”, ujar Dr. KH. Basnang Said yang juga Ketua Komisi Pesantren MUI Pusat itu dalam halaqah pesantren secara online.
Ia berharap penguatan kelembagaan akademik tersebut mampu memperkuat tradisi penelitian, mendokumentasikan berbagai potensi pesantren, serta menjembatani khazanah keilmuan pesantren dengan dunia akademik. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga sumber pengetahuan dan referensi dalam merumuskan kebijakan nasional.
Halaqah tersebut diikuti ratusan peserta dari kalangan kiai, nyai, santri, dosen, dan mahasiswa dari Kabupaten Jember, Bondowoso, serta Lumajang.
Selain Basnang Said sebagai keynote speaker, kegiatan tersebut menghadirkan Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC. (Wakil Ketua Komisi Pesantren MUI Pusat), Dr. KH. Misbahul Munir, S.H., M.Ag. (Wakil Katib Syuriah PWNU Jawa Timur), Sudarko, Ph.D. (Principal Cloud & AI Data Center Infrastructure Architect), dan Dodik Ariyanto (Regional Group Head East Region XLSMART).
Transformasi Digital Pesantren Harus Tetap Berpijak pada Tradisi
Dalam halaqah tersebut, Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin menguraikan pentingnya transformasi digital bagi pesantren di tengah perubahan zaman. Menurutnya, transformasi pesantren dipengaruhi tiga faktor utama, yakni perubahan situasi atau zaman, perubahan regulasi, dan perubahan ekspektasi masyarakat.
“Transformasi itu terjadi karena tiga hal. Pertama, perubahan situasi (zaman). Kedua, perubahan regulasi. Ketiga, perubahan ekspektasi. Tiga hal ini yang membuat pesantren berubah, termasuk berubah untuk menjadi pesantren digital, meski perubahan ini terjadi secara gradual dan selektif dengan tidak mengurangi otoritas kiai pesantren”, ujarnya.
Prof. Noor Harisudin yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur bidang RMI itu menjelaskan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, ketiga fungsi tersebut akan semakin relevan apabila didukung pemanfaatan teknologi digital secara tepat.
“Kegiatan dakwah pesantren dapat dikembangkan melalui podcast dan disebarluaskan menggunakan platform digital seperti TikTok. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga media untuk memperluas jangkauan pendidikan dan dakwah pesantren,” ujar Guru Besar UIN KHAS Jember itu.
Sementara itu, Dr. KH. Misbahul Munir menekankan bahwa keberhasilan pendidikan pesantren tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan infrastruktur. Ada tiga elemen utama yang harus berjalan secara sinergis, yakni kiai, santri, dan wali santri.
“Ketiganya merupakan ekosistem pendidikan yang memiliki tanggung jawab dalam menyambung sanad keilmuan, mengembangkan ilmu, dan menjaga tradisi pesantren. Menurutnya, inovasi pendidikan harus tetap berpijak pada kekuatan hubungan ketiga elemen tersebut,” ujar Dr. KH. Misbahul Munir yang juga pengurus Badan Wakaf Indonesia.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa modernisasi pesantren tidak boleh mengabaikan fondasi hubungan keilmuan dan nilai-nilai pendidikan yang selama ini menjadi kekuatan pesantren.
Perspektif teknologi juga mengemuka melalui pemaparan Sudarko, Ph.D., Principal Cloud & AI Data Center Infrastructure Architect. Ia memperkenalkan konsep Digital Twin Pesantren, yakni representasi virtual dari objek dan proses nyata yang dibangun berdasarkan data serta diperbarui secara berkelanjutan.
Gagasan tersebut diarahkan untuk mengembangkan pesantren sebagai pusat pendidikan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi digital.
“Teknologi harus berjalan seiring dengan pelestarian nilai-nilai pesantren dan penguatan kemandirian ekonomi.Digital twin adalah jembatan untuk memperkuat misi pesantren dalam membangun peradaban,” papar dosen FMIPA Universitas Jember tersebut.
Konsep ini menawarkan pendekatan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan pesantren, tanpa melepaskan identitas serta nilai-nilai yang menjadi fondasi kehidupan pesantren.
Teknologi Digital Permudah Wali Santri Memantau Perkembangan Anak
Narasumber lainnya, Dodik Ariyanto, Regional Group Head East Region XLSMART, memaparkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan pesantren kepada wali santri.
Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah pengembangan aplikasi terintegrasi yang memungkinkan orang tua memperoleh informasi perkembangan anak secara real time selama 24 jam.
Informasi tersebut mencakup kehadiran, kondisi santri, hafalan, kegiatan mengaji, nilai akademik, aktivitas pesantren, pembayaran SPP, hingga pesan dari ustaz.
“Informasi tersebut mencakup kehadiran, kondisi santri, hafalan, kegiatan mengaji, nilai akademik, aktivitas pesantren, pembayaran SPP, hingga pesan dari ustaz. Inovasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan komunikasi antara pesantren dan wali santri secara lebih cepat, efektif, dan transparan,” pungkasnya.
Berbagai gagasan yang mengemuka dalam halaqah tersebut memperlihatkan bahwa masa depan pesantren tidak hanya bertumpu pada kemampuan mempertahankan tradisi, tetapi juga pada penguatan riset, transformasi digital, dan kemandirian ekonomi.
Target Kementerian Agama agar seluruh PTKIN memiliki Pusat Kajian Pesantren atau Program Studi Manajemen Pesantren mulai 2027 menjadi salah satu langkah untuk memperkuat hubungan antara khazanah keilmuan pesantren dan dunia akademik.
Dengan jumlah pesantren yang telah mencapai lebih dari 42.000 di Indonesia, penguatan kajian akademik diharapkan dapat membuka ruang lebih luas bagi pengembangan pengetahuan, inovasi, dan kontribusi pesantren dalam membangun peradaban bangsa.(*)
Kontributor: Cak Edy
Editor: Abdel Rafi








