JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi momentum krusial untuk membenahi berbagai persoalan yang membayangi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahkan menantang Kepala BGN yang baru, Nanik Deyang, untuk mencapai target ambisius: nihil kasus keracunan dalam 100 hari pertama masa kerjanya.
Tuntutan tersebut disampaikan YLKI dalam surat terbuka yang dirilis Selasa (9/6/2026). Organisasi perlindungan konsumen itu menilai keselamatan anak harus menjadi indikator utama keberhasilan kepemimpinan baru di BGN, di tengah masih munculnya berbagai kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah.
“Keselamatan anak harus menjadi prioritas utama. Angka keracunan anak karena MBG yang jumlahnya ribuan merupakan alarm serius bahwa tata kelola keamanan pangan dalam program ini masih bermasalah,” kata Ketua YLKI Niti Emiliana dalam surat terbuka tersebut.
Menurut YLKI, target nol keracunan bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui penguatan pengawasan keamanan pangan, audit berkala terhadap dapur MBG, peningkatan standar operasional, hingga pembangunan sistem mitigasi risiko yang lebih efektif.
Desakan itu muncul ketika pemerintah pada 2026 mengalokasikan anggaran sekitar Rp268 triliun untuk program MBG melalui BGN. Nilai tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.
Karena itu, YLKI menilai pembenahan tata kelola tidak bisa lagi ditunda. Organisasi tersebut meminta reformulasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan MBG, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pengawasan, hingga evaluasi program.
YLKI juga mengingatkan agar pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif dan peta kerawanan gizi, bukan karena faktor kedekatan politik maupun pertimbangan nonteknis lainnya.
Selain persoalan keamanan pangan, transparansi pengelolaan SPPG menjadi sorotan lain yang dinilai mendesak untuk dibenahi. YLKI meminta BGN membuka informasi mengenai pengelola SPPG, yayasan yang mengoperasikan dapur MBG, serta mekanisme penunjukannya kepada publik.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dan menghilangkan persepsi bahwa program MBG hanya menguntungkan kelompok tertentu yang dekat dengan pusat kekuasaan.
“Program yang bertujuan mengatasi persoalan gizi jangan sampai berubah menjadi arena perburuan rente ekonomi,” ujar Niti.
YLKI juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak mengejar capaian kuantitatif semata. Target pembangunan sekitar 32.000 SPPG pada 2026 dan pelayanan bagi sekitar 82 juta penerima manfaat dinilai belum cukup untuk mengukur keberhasilan program.
Menurut YLKI, ukuran sesungguhnya adalah dampak terhadap kualitas hidup anak-anak Indonesia, seperti penurunan angka stunting, peningkatan status gizi, membaiknya kesehatan peserta didik, serta peningkatan kemampuan belajar mereka.
Dalam surat terbukanya, YLKI turut menyoroti aspek yang selama ini nyaris tidak mendapat perhatian, yakni dampak psikologis terhadap anak-anak korban keracunan. Organisasi itu meminta BGN menyediakan program trauma healing bagi korban dan keluarganya agar kepercayaan terhadap program MBG dapat dipulihkan.
“Perlindungan konsumen tidak hanya menyangkut kerugian fisik, tetapi juga dampak psikologis yang ditimbulkan,” kata Niti.
Selain itu, YLKI mendesak BGN membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil, akademisi, orang tua murid, dan organisasi konsumen. Kritik terhadap program MBG, menurut mereka, seharusnya dipandang sebagai instrumen perbaikan, bukan ancaman.
Sebagai program yang melayani puluhan juta penerima manfaat, MBG juga dinilai membutuhkan sistem pengaduan nasional yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan memungkinkan masyarakat memantau perkembangan setiap laporan secara terbuka.
YLKI menegaskan bahwa 100 hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang akan menjadi ujian penting bagi masa depan program MBG. Bukan hanya soal seberapa banyak dapur yang dibangun atau berapa juta anak yang menerima makanan, melainkan apakah negara mampu menjamin makanan yang diberikan benar-benar aman, berkualitas, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
