Pakar Gizi dan Dokter Anak Masuk Dewan Pengarah BGN, DPR Dorong Program MBG Lebih Aman dan Akuntabel

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher dalam ilustrasi berita.

JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyambut penguatan struktur Dewan Pengarah Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan melibatkan para ahli gizi dan dokter anak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan berdasarkan kajian ilmiah, menjamin keamanan pangan, serta memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

Menurut Netty, program gizi nasional yang menyasar jutaan anak Indonesia tidak cukup hanya ditopang oleh aspek teknis pelaksanaan. Program tersebut juga membutuhkan pengawasan dan arahan kebijakan yang kuat dari kalangan profesional yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan gizi.

“Program gizi nasional harus berbasis ilmu pengetahuan, bukan sekadar pelaksanaan teknis. Kehadiran para pakar gizi dan dokter anak dalam Dewan Pengarah merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas kebijakan tetap terjaga,” ujar Netty dalam keterangannya di Jakarta Selasa (9/6/2026).

Ia menilai penguatan kelembagaan BGN menjadi semakin relevan di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program gizi nasional. Apalagi, program MBG menyasar kelompok rentan, terutama anak-anak, sehingga aspek keamanan pangan dan kualitas gizi harus menjadi perhatian utama.

Menurut Netty, setiap kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat harus disertai standar pengawasan yang ketat agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin muncul di lapangan.

“Program MBG menyasar kelompok rentan, yaitu anak-anak. Karena itu aspek keamanan pangan, kecukupan gizi, dan pengawasan distribusi harus menjadi prioritas utama,” katanya.

Lebih lanjut, Netty menekankan pentingnya peran Dewan Pengarah sebagai pengawal kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Dengan demikian, arah pelaksanaan program tetap sejalan dengan tujuan utama peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Dewan Pengarah harus benar-benar berfungsi sebagai ruang kendali ilmiah dan etis, memastikan setiap kebijakan yang dijalankan tetap berada pada rel yang tepat,” ujarnya.

Terkait pelantikan pimpinan baru BGN, Netty berharap perubahan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola lembaga, termasuk dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

Menurut dia, kepercayaan publik terhadap program gizi nasional hanya dapat dibangun melalui pengelolaan yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Perubahan kepemimpinan ini harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh, agar kepercayaan publik terhadap program gizi nasional semakin kuat,” kata Netty.(*)

Kontributor: Ali Hasibuan

Editor: Abdel Rafi