JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Eskalasi konflik di Timur Tengah mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri dan serikat pekerja di Indonesia. Sejumlah sektor manufaktur dilaporkan mulai merasakan dampaknya, terutama dari sisi ekspor ke kawasan tersebut.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan situasi geopolitik di Timur Tengah perlu dicermati secara serius karena dapat memengaruhi keberlangsungan produksi industri nasional dan kondisi tenaga kerja.
“Situasi sekarang ini memang tidak pasti. Kaum buruh perlu memahami perkembangan yang terjadi dari hari ke hari karena dampaknya bisa langsung terasa pada kegiatan industri,” kata Jumhur saat membuka Diskusi Forum Urun Rembug Serikat Buruh di Hotel Midtown, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2026) petang.
Menurut Jumhur, laporan awal dampak konflik tersebut mulai terlihat di sektor otomotif. Ia menyebutkan sekitar 65% produksi otomotif nasional ditujukan untuk pasar ekspor, dan sekitar separuhnya selama ini mengalir ke kawasan Timur Tengah.
Namun, akibat meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, sebagian ekspor dilaporkan terhenti.
“Artinya hampir 30 persen produksi yang biasanya berjalan kini berhenti. Jika kondisi ini berlangsung lama, kita harus menghitung berapa banyak pekerja yang berpotensi terdampak,” ujarnya.
Ia menambahkan, situasi tersebut baru terjadi pada satu sektor industri. Jika konflik berkepanjangan dan memengaruhi sektor lain, tekanan terhadap dunia usaha dan tenaga kerja bisa semakin luas.
Karena itu KSPSI menggelar diskusi dengan menghadirkan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan serta Direktur Eksekutif Great Institute Teguh Santosa untuk membahas kemungkinan dampak ekonomi dari eskalasi konflik di Timur Tengah.
Dorongan Diplomasi Pemerintah
Dalam forum tersebut, ekonom INDEF Fadhil Hasan menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi dampak ekonomi global akibat konflik tersebut, termasuk melalui langkah diplomasi yang lebih aktif.
Menurut Fadhil, Presiden Prabowo Subianto memiliki jaringan hubungan internasional yang luas sehingga dapat memainkan peran diplomatik dalam mendorong stabilitas kawasan.
“Kita perlu mendorong pemerintah untuk aktif melakukan diplomasi agar dampak konflik di Timur Tengah tidak meluas dan memengaruhi perekonomian global,” kata Fadhil.
Ia juga menanggapi kekhawatiran publik mengenai ketersediaan energi nasional. Menurut dia, stok bahan bakar minyak di dalam negeri yang diperkirakan cukup sekitar 23 hari tidak perlu dikhawatirkan karena pasokan akan terus diperbarui melalui impor rutin.
Selain itu, impor minyak Indonesia dari kawasan Timur Tengah relatif kecil.
“Impor minyak kita dari Timur Tengah hanya sekitar lima persen. Sebagian besar justru berasal dari Nigeria dan Angola,” ujarnya.
Indonesia juga memiliki opsi untuk mengimpor minyak dari negara lain, termasuk Amerika Serikat, meskipun biaya pengiriman lebih tinggi karena jarak yang lebih jauh.
Buruh Diminta Ikut Memantau
Fadhil menilai konflik di Timur Tengah masih sulit diprediksi kapan akan berakhir. Karena itu, organisasi buruh diharapkan ikut memantau perkembangan situasi dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait langkah mitigasi dampaknya.
“Kondisi ini perlu terus dimonitor. Jika diperlukan, pimpinan buruh juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar dampak ekonomi yang muncul tidak menjadi negatif,” kata Fadhil kepada wartawan usai diskusi.
Secara terpisah, Jumhur mengakui bahwa jika konflik berlangsung lama, sektor industri nasional berpotensi mengalami tekanan lebih besar, terutama jika nilai tukar dolar AS meningkat dan mempersulit impor bahan baku.
“Kalau dolar naik tinggi, kita bisa kesulitan mendapatkan bahan baku dan kegiatan industri bisa terganggu,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap rantai pasok global masih relatif lebih kecil dibandingkan sejumlah negara di kawasan.
Menurut Jumhur, nilai perdagangan internasional Indonesia sekitar 600 miliar dollar AS. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan Malaysia yang mencapai lebih dari 700 miliar dollar AS maupun Singapura sekitar 550 miliar dollar AS meskipun jumlah penduduknya jauh lebih kecil.
“Artinya hubungan ekonomi kita dengan dunia luar relatif lebih terbatas sehingga ketika terjadi gejolak global, dampaknya tidak selalu langsung memukul perekonomian nasional secara besar,” kata Jumhur.(*)
Kontributor: Ahmad Toha A
Editor: Abdel Rafi
