JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Memanasnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz dinilai berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap pasokan energi global. Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) mengingatkan pemerintah agar mewaspadai kemungkinan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri apabila eskalasi konflik terus berlanjut.
Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua FKBI Tulus Abadi mengatakan, Selat Hormuz merupakan jalur strategis distribusi energi dunia, termasuk bagi Indonesia yang masih sangat bergantung pada impor minyak mentah dan BBM dari kawasan Timur Tengah.
“Penutupan Selat Hormuz harus dibaca sebagai early warning bagi Indonesia. Ketergantungan kita terhadap impor BBM dan minyak mentah dari Timur Tengah masih tinggi,” ujar Tulus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurut dia, dampak gangguan pasokan energi akibat konflik di kawasan Teluk Persia tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, dan India yang selama ini mengandalkan jalur distribusi energi melalui kawasan tersebut.
Di dalam negeri, kata Tulus, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kelangkaan BBM mulai mengemuka. Isu tersebut bahkan telah menjadi perbincangan di berbagai ruang publik, dari rumah tangga hingga warung kopi.
Kekhawatiran itu dinilai wajar mengingat cadangan BBM nasional saat ini relatif terbatas. Ia mengutip pernyataan pemerintah bahwa ketahanan energi Indonesia hanya mampu bertahan sekitar 21 hari.
“Cadangan BBM kita sangat minimal jika dibandingkan dengan negara lain,” kata Tulus.
Sebagai perbandingan, Jepang memiliki cadangan BBM hingga sekitar 254 hari, Korea Selatan sekitar 208 hari, dan Amerika Serikat hingga enam bulan. Indonesia, menurutnya, hanya sedikit lebih baik dibandingkan India yang memiliki cadangan sekitar 25 hari.
Kerentanan tersebut semakin terasa karena kebutuhan BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik masih berada di bawah 750 ribu barel per hari. Akibatnya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak mentah.
“Sekitar 19 persen impor minyak mentah Indonesia berasal dari Saudi Aramco,” ujarnya.
Dalam situasi yang berpotensi menjadi krisis tersebut, FKBI meminta pemerintah menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada publik secara terbuka dan tidak memberikan pernyataan yang menyesatkan.
“Pemerintah perlu transparan dan jujur dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Jangan memberikan janji yang meninabobokan, misalnya menjamin harga BBM tidak akan naik tanpa batas waktu yang jelas,” kata Tulus.
Selain transparansi, pemerintah juga diminta menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan energi nasional. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mengendalikan konsumsi BBM di dalam negeri.
Menurut Tulus, pengendalian dapat dilakukan melalui peninjauan ulang kebijakan harga maupun kuota penggunaan BBM bersubsidi.
Ia mencatat konsumsi BBM bersubsidi masih cukup tinggi. Pada 2025, konsumsi pertalite diperkirakan mencapai sekitar 28 juta kiloliter, sedangkan solar bersubsidi sekitar 18 juta kiloliter.
Namun, jika penyesuaian harga dipandang terlalu berisiko secara sosial dan politik, pemerintah dapat menempuh langkah alternatif dengan meninjau kembali kuota penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi.
Saat ini, kuota penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi mencapai sekitar 60 liter per hari. Kuota tersebut, menurut Tulus, masih dapat ditinjau ulang, misalnya menjadi 50 liter per hari.
“Berdasarkan survei, konsumsi rata-rata pertalite kendaraan pribadi secara nasional hanya sekitar 19,5 liter per hari. Artinya, penyesuaian kuota masih memungkinkan dilakukan,” ujarnya.
Tulus menilai langkah pengendalian konsumsi BBM penting untuk mengantisipasi tekanan pasokan energi jika konflik geopolitik global terus berlanjut.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa masyarakat perlu mulai membangun kesadaran untuk menggunakan energi secara lebih efisien. “BBM adalah energi fosil yang pada titik tertentu akan semakin mahal dan terbatas. Karena itu, kesadaran untuk mengendalikan konsumsi energi perlu mulai dibangun sejak sekarang,” pungkas Tulus.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
