JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pemerintah terus berupaya mengisi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara optimal melalui kebijakan optimalisasi dalam seleksi Calon ASN (CASN). Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa skema ini telah menjadi bagian dari strategi nasional sejak 2018, dan kembali diterapkan dalam seleksi CASN tahun 2024.
“Melalui optimalisasi, pemerintah ingin memastikan tidak ada formasi yang kosong, apalagi dengan anggaran besar yang telah dialokasikan untuk proses rekrutmen,” ujar Zudan dalam keterangan pers di Kantor Pusat BKN Jakarta, hari ini, Rabu (23/4/2025).
Optimalisasi adalah mekanisme penempatan peserta seleksi yang memenuhi ambang batas nilai (passing grade), namun tidak lulus karena kalah peringkat, ke formasi yang belum terisi di instansi pemerintah. Dalam seleksi CASN 2024, sebanyak 16.167 pelamar diakomodasi melalui kebijakan ini.
“Peserta yang masuk optimalisasi sejatinya tidak lulus di formasi yang mereka pilih, tapi karena mereka memenuhi syarat nilai dan ada formasi lain yang kosong, maka mereka ditempatkan di sana,” jelas Zudan.
Namun demikian, dari total peserta yang masuk skema optimalisasi, 1.967 orang (sekitar 12 persen) memilih mengundurkan diri. Sisanya, 88 persen, tetap melanjutkan proses pengangkatan sebagai ASN.
Zudan merinci lima alasan terbanyak peserta yang mengundurkan diri dari program ini: lokasi penempatan yang terlalu jauh dari domisili, tidak mendapat izin dari keluarga, kondisi kesehatan orang tua, tidak melengkapi dokumen pemberkasan atau DRH sehingga dianggap mengundurkan diri, serta alasan studi lanjut di jenjang S2 atau S3.
“Meski begitu, mayoritas tetap melanjutkan, dan itu artinya semangat untuk mengabdi sebagai ASN tetap tinggi,” kata Zudan.
Kebijakan optimalisasi ini pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018, dan hingga kini dianggap efektif dalam menekan kekosongan formasi ASN, terutama di sektor-sektor pelayanan publik yang krusial.
(Reza/Rafel)
