MANADO, CAKRAWARTA.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 menjadi momentum penting untuk menyinergikan program antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Hendriwan, saat membuka Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Utara di Hotel The Sentra Manado, hari ini, Rabu (23/4/2025).
“Momen Musrenbang ini sangat ditunggu-tunggu untuk menyelaraskan program pusat dan daerah, agar pelaksanaannya bisa berjalan searah,” ujarnya, mewakili Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Menurut Hendriwan, pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyusun RKPD yang selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional.
“RKPD sebaiknya tidak hanya mengakomodasi visi-misi kepala daerah, tapi juga mencerminkan prioritas nasional yang sudah ditetapkan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. “Keberhasilan pembangunan bukan semata hasil kerja pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan kolaborasi dengan pelaku usaha dan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Hendriwan turut mengingatkan Pemda agar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan potensi pendapatan yang realistis, bukan berdasarkan keinginan belanja semata.
“Kita perlu mengedepankan efisiensi. Belanja harus diarahkan pada program-program yang benar-benar prioritas dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan provinsi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan nasional.
“Tahun 2026, tema pembangunan Sulut adalah ‘Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi’,” kata Mailangkay.
Ia berharap Musrenbang tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, melainkan menjadi ruang dialog yang nyata dalam menentukan prioritas pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
(ferdio/rafel)
