PEKANBARU – Undangan pelantikan Pengurus DPD Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Provinsi Riau periode 2021-2025 tidak ditanggapi oleh Gubernur Riau Syamsuar. Persoalan ini, dinilai adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan terhadap insan pers oleh kepala daerah di Riau.
Pelantikan pengurus DPD PJI-D di Pimpin langsung oleh Ketua Umum M. Masyuni Talau di Hotel Furaya, Senin (5/4/2021).
Adapun pengurus DPD PJI-Demokrasi Riau yang dilantik, Ketua Jetro Sibarani, Sekretaris Anhar Rosal dan Bendahara Rinawati.
“Sangat disayangkan tidak hadirnya kepala daerah saat pelantikan pengurus DPD PJID Riau. Ini sangat menyakitkan hati kami sebagai media kecil,” kata M. Mayusni kepada wartawan, usai melantik pengurus PJID Riau.
Mayusni mengaku, sudah melantik sebanyak pengurus PJI-Demokrasi di tujuh provinsi di Indonesia, kepala daerahnya datang. Tapi di Provinsi Riau ini, tidak ada nampak hadir kepala daerahnya saat pelantikan.
“Kami sudah membagikan undangan ke Kantor Gubernur Riau. Kalo gubernur tidak bisa hadir tentu ada yang mewakili. Ini tidak ada terlihat siapa yang mewakili gubernur,” ujar Mayusni.
Mayusni menuturkan, meskipun dirinya kecewa dengan tidak hadirnya pejabat Kepala Daerah Riau, ia memaafkan sikap Gubernur Riau itu.
“Kita tetap memaafkan perlakuan yang telah dilakukan oleh pejabat Kepala Daerah Riau walau tentu kami sangat kecewa,” pungkasnya.
(Rilis PJID Riau)
