BATU, CAKRAWARTA.com – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius jajaran Korem 081/Dhirotsaha Jaya (DSJ). Selain memiliki kawasan hutan yang tersebar di sebagian besar wilayah teritorialnya, upaya pemadaman juga menghadapi kendala medan yang sulit dijangkau kendaraan, sehingga petugas terkadang harus mengandalkan peralatan seadanya.
Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Erwin Agung mengatakan, dari sembilan kabupaten dan dua kota yang berada di wilayah jajarannya, hanya Kota Madiun dan Kota Blitar yang tidak memiliki kawasan hutan.
“Dari 9 kabupaten dan 2 kotamadya di wilayah kami, hanya dua wilayah yang tidak memiliki kawasan hutan, yakni Kota Madiun dan Kota Blitar,” kata Kolonel Erwin usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanganan karhutla wilayah Jawa Timur di Hotel Golden Tulip, Kota Batu, Jumat (23/10/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi.
Menghadapi potensi kebakaran, Erwin menegaskan bahwa jajarannya terus memperkuat sinergi dengan berbagai instansi terkait dan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui upaya pencegahan sekaligus penanganan ketika kebakaran terjadi.
Menurut dia, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menekan risiko karhutla, sekaligus mencegah dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
“Di beberapa wilayah kami, kemarin sempat terjadi Karhutla. Namun, berkat kesigapan dan sinergi kami bersama BPBD, Perhutani, Damkar (pemadam kebakaran), serta masyarakat, kebakaran tersebut dapat diminimalisir dampaknya,” ujarnya.
Meski demikian, persoalan akses menuju titik kebakaran masih menjadi tantangan tersendiri. Kondisi medan yang sulit membuat petugas tidak selalu dapat menjangkau lokasi dengan kendaraan roda empat. Akibatnya, proses pemadaman di sejumlah titik harus dilakukan secara manual dengan memanfaatkan peralatan yang tersedia.
“Terkadang ada beberapa titik Karhutla yang tidak dapat diakses dengan kendaraan roda empat. Hal ini kerap menjadi kendala yang mengakibatkan pemadaman hanya bisa dilakukan dengan alat seadanya, baik dengan ranting pohon yang daunnya masih hijau atau pun dengan alat semprot tanaman yang biasa digunakan petani,” terangnya.
Karena itu, pencegahan menjadi salah satu prioritas utama yang terus diperkuat Korem 081/DSJ. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menerjunkan para Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Erwin juga menegaskan, penanganan karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi. Keterlibatan seluruh unsur, mulai dari aparat, instansi terkait hingga masyarakat, diperlukan untuk memperkuat kewaspadaan dan mempercepat penanganan di lapangan.
“Masalah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dengan meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, dan melibatkan peran aktif masyarakat, kita berharap kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan diminimalisir,” pungkasnya.(*)
Kontributor: Arwang
Editor: Abdel Rafi
