JAKARTA – Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Ahok, panggilan umum untuk Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memang punya hubungan khusus dengan Joko Widodo, alias Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut tak lepas bahwa Ahok pernah menjadi wakil di saat Jokowi menjadi Gubernur DKI, sehingga Ahok memperlakukan Jokowi seperti yang dia maui.
Fakta menarik saat rapat para kepala daerah se-Indonesia dengan Presiden yang formal pun, Ahok tidak hadir. Mantan politisi Gerindra itu nyelonong sendiri setelah rapat usai. Pembicaraan terjadi dengan Presiden Jokowi tetapi bukan terkait materi pengarahan Presiden dengan para kepala daerah, tapi membicarakan kasus Sumber Waras dan reklamasi, dan konon Jokowi pun tertawa-tawa saat menerima Ahok.
Menurut Kordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK), Muslim Arbi terkait kasus Sumber Waras yang sudah berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan kasus korupsi karena merugikan keuangan negara ratusan miliar sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kasus Sumber Waras adalah kasus korupsi. Ini adalah fakta hukum, bukan bangunan sebuah opini yang patut diperdebatkan. Begitu juga terkait kasus reklamasi Teluk Jakarta, yang bukan saja terkait dengan kasus suap yang menimpa anggota DPRD DKI M. Sanusi dan Presdir Agung Podomoro Land saja,” ujar Muslim Arbi kepada cakrawarta.com, Sabtu (9/4/2016)
Apalagi menurut Arbi, reklamasi Teluk Jakarta itu mendapat penolakan dari publik luas mulai aktifis lingkungan seperti WALHI, nelayan dan masyarakat DKI Jakarta secara umum.
Bagi Arbi, dua kasus besar yang menyita perhatian publik tersebut sedang digarap oleh KPK. Kedua kasus ini tengah membelit Ahok. Sehingga meski secara pribadi, Ahok dekat dengan Jokowi, Arbi menyarankan Jokowi mesti mendorong Ahok kooperatif dan mewanti-wanti KPK supaya bekerja secara maksimal dan profesional untuk mengusut tuntas demi pemberantasan suap dan unsur korupsi di dalam kasus tersebut.
“Untuk Presiden Jokowi, jangan sampai karena urusan pertemanan dengan Ahok, sehingga memberi sinyal “pembekingan”, sehingga KPK pun tidak maksimal bekerja dan tidak dihantui perasaan akan dikriminalisasi sebagaimana pimpinan KPK sebelumnya,” tegas Arbi.
GALAK, menurut Arbie bersama publik akan terus memantau secara cermat dan seksama atas kinerja KPK dalam menangani kasus Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta hingga tuntas dan tidak menguap begitu saja seperti kasus BLBI, Hambalang, Century dan lainnya.
(bm/bti)
