Pendidikan digital di Indonesia digadang-gadang sebagai penyelamat generasi emas 2045. Namun bagi jutaan murid, situasi ini justru menghadirkan dilema yang mencekik yakni akses tersedia, keterampilan belum memadai, dan infrastruktur masih setengah-setengah. Dari laptop gratis hingga platform Merdeka Mengajar, pemerintah telah menggelontorkan triliunan rupiah. Namun kesenjangan digital membuat murid di kota dan desa seolah hidup dalam dua dunia yang berbeda. Tulisan ini berupaya mengupas dilema tersebut melalui data terkini, analisis kritis, dan refleksi yang mengundang kita berpikir ulang.
Ledakan Infrastruktur
Pemerintah cukup bangga dengan capaian pada 2026. Sebanyak 64.190 lembaga PAUD telah menerima Interactive Flat Panel (IFP), distribusi bantuan PID nasional disebut mencapai 100%, dan revitalisasi 16.179 sekolah di 9.000 desa menjadi target besar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengklaim telah terjadi sinergi pusat dan daerah dalam membawa pendidikan menuju era digital. Platform Rumah Pendidikan bahkan meraih Top Digital Award 2025 sebagai ekosistem pendidikan terintegrasi.
Namun narasi keberhasilan tersebut sering kali hanya tampak di ruang konferensi pers. Data BPS dalam Cerita Data Statistik 2025 menunjukkan bahwa digitalisasi memang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Persoalannya, akses internet di desa baru menjangkau sekitar 55% rumah tangga, jauh tertinggal dibandingkan kota yang mencapai 92%.
Di sejumlah daerah, sekolah negeri memang telah memiliki WiFi. Akan tetapi, sinyal 4G kerap terputus ketika hujan turun. Gambaran kontras pun muncul dimana murid kelas 5 SD mengikuti kelas daring melalui telepon genggam orang tua yang dipinjam dari tetangga, sementara teman sebaya di Jakarta sudah menggunakan pembelajaran berbasis realitas virtual.
Infrastruktur yang belum merata ini menciptakan dilema akses. Program IFP di Papua, misalnya, sempat menuai cerita keberhasilan lokal. Guru di Keerom menyebut anak-anak berebut menyentuh layar interaktif. Namun secara nasional, kenyataan tidak sesederhana itu. Sekitar 30% sekolah di daerah terpencil masih mengalami pemadaman listrik. Dalam kondisi demikian, jaringan 5G masih terasa seperti mimpi yang terlalu jauh untuk 2026.
Digital Divide
Dilema paling nyata adalah kesenjangan digital. Survei LSI pada 2026 menunjukkan bahwa sekitar 42% murid dari keluarga miskin tidak memiliki gawai pribadi. Angka ini meningkat dari 35% sebelum pandemi. Data Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut sekitar 17 juta murid SD hingga SMP belum memiliki akses internet stabil.
Bandingkan dengan kondisi murid di kalangan elite kota besar. Mereka memiliki tablet pribadi, mengikuti kursus coding, bahkan belajar teknologi sejak usia dini. Sebaliknya, di sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur, murid masih harus meminjam telepon genggam di warung internet dengan biaya sekitar Rp2.000 per jam.
Data PAUDPEDIA memperlihatkan bahwa penggunaan IFP memang membuat kelas PAUD lebih interaktif. Namun tantangan lain muncul. Guru memerlukan pelatihan memadai, sementara sekitar 70% guru di desa masih memiliki literasi digital rendah. Akibatnya, anak-anak dapat menyentuh layar interaktif, tetapi belum memahami konteks pembelajaran secara utuh.
Situasi ini berpotensi menjadi jebakan keterpurukan baru. Murid di desa memang menerima gawai gratis. Namun tanpa kuota internet dan keterampilan digital yang memadai, perangkat tersebut justru lebih sering digunakan untuk menonton konten hiburan dibandingkan belajar. Hasil survei literasi global 2025-2026 menunjukkan skor literasi digital Indonesia masih rendah. Sekitar 50% murid bahkan kesulitan membedakan informasi benar dan hoaks.
Platform pembelajaran seperti Ruangguru memang mudah diakses secara teoritis. Namun dalam praktiknya, proses belajar kerap tersendat oleh keterbatasan kuota. Sebuah video pembelajaran bisa tertunda sepuluh menit hanya karena buffering. Sementara itu, di tempat lain, murid sudah mengikuti kelas pemrograman Python secara langsung.
Kontras ini membuat mimpi generasi emas 2045 terasa semakin kabur. Generasi muda Indonesia memang sangat aktif di media sosial dimana sekitar 95% di antaranya terhubung dengan platform digital, tetapi belum tentu memiliki keterampilan digital yang memadai.
Beban Mental
Pendidikan digital menjanjikan fleksibilitas. Namun dalam praktiknya, ia juga membawa tekanan baru. Pengalaman selama pandemi 2020 menjadi bukti penting. Sekitar 60% murid mengalami tekanan psikologis akibat pembelajaran jarak jauh, menurut penelitian psikolog Universitas Indonesia.
Pada 2026, platform digital justru semakin menumpuk. Murid dapat mengikuti pertemuan daring hingga enam jam per hari melalui Zoom, sementara tugas di Google Classroom terus bertambah. Data UNESCO 2026 menunjukkan sekitar 40% murid di Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai screen fatigue atau kelelahan akibat terlalu lama menatap layar, yang berdampak pada gangguan tidur dan kesehatan mata.
Di sisi lain, guru juga menghadapi dilema. Sekitar 80% guru belum sepenuhnya siap mengajar dalam model pembelajaran hibrida. Akibatnya, materi pembelajaran sering kali hanya berupa dokumen PDF yang diunggah tanpa pendekatan interaktif. Murid menjadi cepat bosan, dan nilai akademik di sejumlah survei bahkan dilaporkan menurun sekitar 15% setelah digitalisasi.
Teknologi memang menawarkan kemudahan instan, termasuk melalui artificial intelligence atau akal imitasi (AI) seperti ChatGPT. Namun jika tidak diimbangi kemampuan berpikir kritis, murid hanya akan menghafal jawaban tanpa memahami proses analisis. Hal ini tercermin dari skor PISA 2022 Indonesia yang berada di angka 359 dari skala 700.
Di tingkat sekolah dasar, fenomena kecanduan gim daring juga semakin sering muncul. Pihak sekolah kebingungan, orang tua khawatir, sementara guru kewalahan mengawasi penggunaan gawai. Hingga kini, regulasi mengenai batas waktu penggunaan layar bagi anak masih belum jelas.
Konten dan Keamanan
Platform digital sering dianggap aman untuk pembelajaran. Kenyataannya tidak selalu demikian. Pada 2026, kasus perundungan siber di kalangan murid meningkat sekitar 25%, menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital.
Konten digital juga tidak selalu selaras dengan kurikulum. Video pembelajaran matematika di YouTube, misalnya, kerap diselingi iklan yang tidak pantas. Risiko lain adalah paparan konten pornografi atau radikalisme melalui jaringan sekolah yang tidak memiliki sistem penyaringan memadai.
Data BPS memang menunjukkan adanya hubungan positif antara digitalisasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Namun risiko yang menyertainya juga cukup besar, terutama di daerah dengan literasi digital rendah. Tanpa pendidikan literasi digital sejak dini, murid berpotensi menjadi korban ekosistem digital itu sendiri.
Pengalaman di Papua menjadi contoh. Perangkat IFP tersedia, tetapi koneksi internet lambat membuat proses mengunduh materi pembelajaran memakan waktu lama. Murid akhirnya merasa frustrasi, dan teknologi yang seharusnya membantu justru terasa menghambat.
Guru Terjebak
Pada akhirnya, guru berada di garis depan dari seluruh dilema ini. Pemerintah menargetkan seluruh guru melek digital pada 2026 melalui program SIDIGS. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Sekitar separuh guru yang berusia di atas 50 tahun masih merasa canggung menggunakan teknologi, sementara pelatihan sering kali hanya berlangsung dua hari.
Di daerah tertentu, listrik yang sering padam membuat perangkat digital hanya menjadi pajangan. Guru kembali menggunakan papan tulis seperti sebelumnya, sementara teknologi digital sekadar menjadi formalitas administratif.
Masalah ini menunjukkan dilema sistemik. Anggaran digitalisasi pendidikan pada 2026 mencapai sekitar Rp50 triliun, tetapi porsi untuk pelatihan guru hanya sekitar 10%. Di sisi lain, guru harus mengelola pembelajaran tatap muka sekaligus daring. Tingkat kelelahan kerja guru bahkan dilaporkan mencapai 65%.
Jalan Keluar
Untuk keluar dari dilema ini, pendekatan yang diperlukan bukan sekadar menambah perangkat digital. Pertama, prioritas utama adalah konektivitas. Program seperti internet satelit bagi sekitar 10.000 sekolah di daerah terpencil dapat menjadi langkah awal menuju target kecepatan internet 100 Mbps pada 2027.
Kedua, kurikulum literasi digital perlu diajarkan secara sistematis sejak PAUD. Bukan hanya keterampilan teknis seperti coding, tetapi juga etika digital dan kemampuan memilah informasi.
Ketiga, pendekatan kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah. Kota dapat mengembangkan sistem pembelajaran digital penuh, sementara desa memerlukan model hibrida yang memadukan teknologi dengan media pendidikan lain, termasuk radio edukasi.
Keempat, subsidi kuota internet bagi murid dari keluarga miskin perlu diperkuat, misalnya sekitar Rp50.000 per bulan, disertai sistem pengawasan orang tua melalui aplikasi pengendali.
Kelima, evaluasi terhadap kompetensi digital guru perlu dilakukan secara serius. Sistem meritokrasi digital dapat mendorong guru untuk terus meningkatkan kemampuan, sekaligus memastikan kualitas pengajaran tetap terjaga.
Negara seperti Estonia telah membuktikan bahwa digitalisasi pendidikan dapat berhasil jika didukung ekosistem yang utuh. Pada 2010 mereka telah menerapkan sistem pendidikan digital secara luas dan kini menempati posisi tinggi dalam skor PISA.
Generasi Emas atau Generasi Digital?
Bagi murid hari ini, dilema tersebut sangat nyata. Apakah mereka akan tumbuh menjadi generasi yang cakap digital atau justru sekadar konsumen teknologi? Data menunjukkan sekitar 70% murid Indonesia mengonsumsi konten digital berdurasi kurang dari lima menit. Rentang perhatian pun semakin pendek.
Jika tidak segera diperbaiki, Indonesia berisiko tertinggal dalam revolusi AI yang tengah berlangsung. Sementara negara lain, seperti China, telah melatih ratusan juta anak dalam keterampilan pemrograman sejak usia dini, kita masih berkutat pada persoalan jaringan yang tersendat.
Pendidikan digital hanya akan berhasil jika bersifat inklusif, bukan elitis. Pemerintah perlu berhenti menilai keberhasilan hanya dari jumlah gawai yang dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan digital murid itu sendiri.
Karena itulah, pilihan ada di tangan kita bersama mulai pemerintah, guru, orang tua, dan tentu saja murid. Beradaptasi dengan perubahan atau tenggelam di dalamnya.(*)
HERY PURNOBASUKI
Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga
