Berita Terpercaya Tajam Terkini

PKS dan Mereka yang (Pernah) Tersingkir

0

unduhan

Awal bulan April 2016, internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali bergejolak. Penyebab utamanya adalah pemberhentian kadernya yang dikenal loyal dan merupakan generasi pertama (assabiqunal awwalun) yakni Fahri Hamzah (FH) dari semua jenjang keanggotaan partai. Sontak apa yang mendera FH menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik luas khususnya kader dan simpatisan partai dakwah ini. John Biloman misalnya, seorang non-Muslim asal NTT tetapi menjadi simpatisan PKS turut mencurahkan isi hatinya melalui akun Facebook miliknya. Dirinya menulis sebuah status seperti berikut ini, “Aku turut prihatin dengan dipecatnya FH, tapi aku masih percaya sama PKS. Yang aku sesalkan saat ini debat kusir sesama pendukung PKS, sudah nggak sehat lagi, yang diuntungkan saat ini adalah para pembenci PKS, mereka tepuk tangan kegirangan dan boleh jadi mereka ikut mengomporin, manas-manasin biar terus bertengkar antar pendukung. Wahai pendukung PKS sadarkah kalian, semoga Tuhan membuka mata hati kalian.

Di media sosial (medsos), peristiwa pemecatan FH memunculkan Fanpage yang diberi nama “Kami Bersama Fahri Hamzah”. Entah siapa yang membuat dan mengelolanya. Dugaan saya, Fanpage ini dibuat oleh mantan aktivis KAMMI (dimana FH merupakan Ketua Umum pertamanya) yang mengidolakan sosok FH dan merasa kecewa dengan keputusan PKS.

Di Fanpage ini ada pula status yang mengulas pengunduran diri Taufik Ridlo (TR) dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS pada pertengahan Februari 2016 lalu. Menurut pengelola Fanpage ini, Taufik dipaksa menandatangani “sebuah dokumen penting” yang kelak menjadi dasar dipaksakannya pemecatan terhadap Fahri Hamzah.

Pertanyaannya kini, mengapa setelah Anis Matta tidak lagi menjabat sebagai Presiden PKS, baik TR maupun FH mengalami nasib tragis? Apakah ini merupakan program “bersih-bersih” pucuk pimpinan partai dari Faksi Sejahtera yang selama ini dikenal mendukung terhadap kebijakan “Partai Terbuka” versi Anis Matta. Keduanya pun dikenal merupakan orang dekat Anis Matta.

Kini, FH tengah menggugat Presiden PKS, Dr. Mohammad Sohibul Iman ke PN Jakarta Selatan. Bila gugatannya kandas, FH bisa mengikuti jejak pendahulunya Jusuf Supendi dan Misbakhun atau pulang kampung ke Bima, NTB. Entah disana membuka lembaran baru sebagai kepala daerah atau bisa juga mendirikan Pesantren Modern seperti yang dilakukan Prof. Din Syamsuddin.

Posisi FH di DPR selanjutnya digantikan oleh Leida Hanifa Amaliah. Leida semasa di bawah kepemimpinan Anis Matta pernah bersuara tentang partainya yang diindentikkan dengan partai yang pro poligami. Kata Leida saat itu, bukan hanya PKS saja yang permisif dengan poligami, kader partai lain pun juga mempraktikkan poligami tersebut. Leida mengatakan, “PKS masih mau terbuka ke publik soal masalah itu, sementara partai lain tidak membukanya.” (RMOL, 27/1/2014).

Dalam catatan penulis, kader atau anggota PKS yang tersingkir dari “kapal dakwah” bukan hanya FH. Sebelumnya ada M. Misbakhun, Yusuf Supendi, Dr. Daud Rasyid, Mashadi dan H. M. Syamlan Lc. Misbakhun kini menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Misbakhun dulu menjadi bagian dari Fraksi PKS. Ia adalah anggota legislatif terpilih non-kader PKS asal Pasuruan, Jawa Timur.

Saat menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari Fraksi PKS, Misbakhun dan FH termasuk yang amat lantang mengkritisi skandal Bank Century. Karena suara kritisnya itu, Misbakhun tiba-tiba terjerat kasus pemalsuan dokumen PT Selalang Prima International miliknya. Tahun 2011, Misbakhun terkena PAW (pergantian antar waktu) dan posisinya digantikan oleh Muhammad Firdaus. Tahun 2012, pasca menang PK di Mahkamah Agung dan dibebaskan dari semua dakwaan, posisinya di DPR RI tidak bisa ia raih lagi. Akhirnya Misbakhun pindah haluan ke Partai Golkar.

Setelah tidak berada di PKS, Yusuf supendi kini menjadi bagian dari Partai Hanura. “Jadi mau dia masuk Hanura atau partai mana pun, terserah saja. Bagi kami, dia sudah tidak punya ikatan apa pun dengan PKS,” kata H. Refrizal (Sindonews, 15/3/2013). Yusuf Supendi mengkritisi penyimpangan elit PKS mulai dari soal poligami ilegal, pemberhentian paksa Dr. Hidayat Nurwahid sebagai Presiden PKS, hingga penggelapan dana partai. Akhirnya beliau didepak dari PKS dengan alasan yang tidak jelas.

Sedangkan para kader senior seperti Mashadi dan kawan-kawan juga mengalami hal yang sama. Bermula dari keberanian beliau-beliau itu menasehati Hilmi Aminuddin pasca Mukernas di Bali yang sempat menimbulkan gejolak internal. Para kader senior tersebut menyampaikan beberapa pokok permasalahan dalam jama’ah yakni masalah kesalahan dalam penerapan Manhaj Tarbiyah, ketidakkonsistenan (ketika ditanya) dalam beberapa isu diantaranya sikap plin-plan dalam kebijakan soal isu “terbuka” pasca Mukernas Bali 2008, pelanggaran-pelanggaran atau pencederaan terhadap syuro dan merosotnya kepercayaan masyarakat kepada PKS (Surat Untuk Ustadz Hilmi Aminuddin, 2011).

Terakhir adalah H.M. Syamlan yang kabar pemberhentiannya pernah menjadi bahasan hangat di kalangan kader muda partai berlambang bulat sabit kembar ini. Rata-rata kader non struktural maupun simpatisan tidak ada yang mengetahui penyebab pasti mengapa beliau tidak aktif lagi di PKS. Akan tetapi informan penulis di Bengkulu yang pernah menanyakan langsung mengatakan bahwa diberhentikannya Syamlan ada kaitannya dengan Pilgub Bengkulu kala itu.

Masalah pemberhentian kader partai sejatinya jika ditinjau dari fungsi parpol sebagai sarana pengatur konflik, sangat tidak baik bagi masa depan partai. Kader yang didepak tadi akan membuat kekuatan partai berkurang. Ini terbukti dari menurunnya perolehan kursi PKS pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu. Begitu pula dampak pasca FH tersingkir dari PKS. Tak menutup kemungkinan perolehan suara PKS di provinsi NTB akan menurun pada Pileg 2019 mendatang. Apalagi FH merupakan peraih suara individu terbanyak di 2014 yakni mencapai 125.083 atau tertinggi dibandingkan 40 anggota DPR dari Fraksi PKS.

Penulis menduga pola pemahaman politik yang kental dengan nuansa taklid, tsiqoh dan sami’na wa’atha’na kepada pimpinan (qiyadah) itulah yang membuat kader PKS yang kritis tidak mendapat tempat yang layak. Untungnya, kader yang tersisih diatas masih aktif berdakwah dan beraktivitas seperti biasanya. Ada yang tetap di dunia politik, mendirikan portal berita daring seperti Mashadi, menjadi narasumber pengajian atau tabligh akbar dan ada juga yang fokus di dunia pendidikan seperti menjadi kepala sekolah atau guru di Ma’had atau Sekolah Islam Terpadu.

Bagaimana dengan FH sendiri? Mari kita nantikan jejak pendahulunya yang mana akan dipijak Sang Putra Bima ini. Entahlah.

FADH AHMAD ARIFAN

Alumnus Pascasarjana UIN Malang dan Pernah meneliti tentang PKS sebagai Partai Terbuka

Leave A Reply

Your email address will not be published.