JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Senator DPD RI asal DKI Jakarta, Dailami Firdaus, menilai satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah positif, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, ia mengingatkan, masih banyak pekerjaan rumah yang menanti, mulai dari penegakan hukum hingga efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional.
“Stabilitas ekonomi ini menjadi modal penting. Namun pemerintah perlu memastikan agar pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” ujar Dailami, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di tengah ketidakpastian global adalah bukti bahwa fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat. Kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan, mendorong industri dalam negeri, dan memperluas hilirisasi sumber daya alam disebut Dailami sudah berada di jalur yang benar.
Namun, ia menekankan, keberhasilan ekonomi tidak boleh berhenti di angka statistik. Pemerintah, kata dia, harus memastikan pemerataan manfaat pembangunan agar hasil pertumbuhan dirasakan hingga ke akar rumput.
Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian Dailami adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut program ini sebagai langkah visioner pemerintah dalam mengatasi persoalan gizi anak dan kemiskinan ekstrem.
“Program MBG sangat bagus secara konsep. Tapi pelaksanaannya harus diawasi agar tepat sasaran, transparan, dan tidak membebani fiskal daerah,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
Lebih jauh, Dailami menegaskan, ukuran kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dilihat dari program bantuan sosial semata. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perumahan layak harus menjadi tolok ukur utama.
“Kesejahteraan bukan hanya soal bansos, tapi juga soal kesempatan. Pemerintah perlu memperluas kebijakan yang inklusif agar semua warga negara merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya akses pendidikan yang merata bagi anak-anak di seluruh Indonesia, termasuk hingga jenjang perguruan tinggi.
“Pendidikan bisa menjadi tangga peningkatan kesejahteraan keluarga. Tapi jangan lupa, guru dan tenaga pendidik juga harus semakin disejahterakan,” tambahnya.
Dalam bidang penegakan hukum, Dailami menilai tantangan pemerintah masih besar. Ia berharap aparat penegak hukum memperkuat independensi dan integritas agar kepercayaan publik terhadap hukum tidak terus menurun.
“Hukum harus jadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Pemerintah harus menegaskan komitmennya untuk menegakkan keadilan bagi semua,” ucapnya.
Dailami juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang dinilai dapat mengurai berbagai persoalan haji selama ini, termasuk memangkas waktu tunggu.
“Saya kira ini kebijakan mulia, karena ibadah haji adalah rukun Islam yang sangat penting,” katanya.
Ia pun menilai ketegasan Prabowo terhadap para menteri yang tidak bekerja optimal sebagai hal positif.
“Saya senang Pak Prabowo tegas terhadap menteri-menteri yang ‘nakal’. Reshuffle bukan tabu, justru bagian dari mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Dailami.
Menutup pernyataannya, Dailami menyampaikan optimismenya terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Ia menilai, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga negara akan menjadi kunci menuju kemajuan yang berkeadilan.
“Satu tahun pertama ini sudah menunjukkan arah yang baik. Ke depan, fokus harus pada tata kelola, pemerataan, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan begitu, visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, tapi kenyataan,” pungkasnya.(*)
Kontributor: Ervan
Editor: Abdel Rafi
