JEMBER, CAKRAWARTA.com – Centre of Local Economy and Politics Studies (COLEPS) Jember menyoroti dugaan persoalan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa sekolah. Lembaga tersebut mendesak dilakukan audit independen dan evaluasi menyeluruh terhadap penyedia makanan, menyusul temuan dugaan ketidaksesuaian standar gizi, kualitas, dan keamanan pangan.
Direktur COLEPS Jember Sapto Raharjanto mengatakan, pihaknya menerima sejumlah laporan dan melakukan pemantauan lapangan terkait distribusi makanan yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada siswa.
“Kami menemukan indikasi bahwa sebagian menu yang didistribusikan tidak memenuhi standar gizi dan kualitas yang layak dikonsumsi anak-anak. Ada kekhawatiran terkait kandungan nutrisi, kebersihan, dan kesegaran makanan,” kata Sapto dalam pernyataannya, Kamis (26/2/2026), di Jember.
Menurut Sapto, temuan tersebut memunculkan kekhawatiran karena program MBG dirancang sebagai upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan mendukung tumbuh kembang siswa.
Ia menilai, kualitas makanan yang tidak sesuai standar justru berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, termasuk gangguan pencernaan dan keracunan makanan, terutama jika proses distribusi dan pengolahan tidak memenuhi prinsip keamanan pangan.
Selain aspek kualitas, COLEPS juga menyoroti kesesuaian antara anggaran dan mutu makanan yang diterima siswa. Berdasarkan informasi yang dihimpun, alokasi anggaran MBG mencapai Rp 8.000 per porsi untuk anak usia dini dan Rp 10.000 per porsi untuk siswa sekolah dasar kelas atas.
“Kami menilai perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga kualitas makanan benar-benar sebanding dengan anggaran yang digunakan,” ujar Sapto.
COLEPS mendesak pemerintah dan pihak sekolah untuk mengambil langkah korektif, termasuk melakukan audit independen terhadap penyedia makanan, memperketat pengawasan distribusi, serta memastikan standar gizi dan keamanan pangan terpenuhi.
Sapto juga meminta sekolah berperan aktif dalam memastikan makanan yang diterima siswa layak dikonsumsi. Menurut dia, sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kesehatan peserta didik.
“Sekolah harus berani memastikan bahwa makanan yang diterima siswa benar-benar aman, sehat, dan memenuhi standar gizi,” katanya.
Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan gizi anak sekolah.
Namun, Sapto menegaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan, termasuk pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas penyediaan makanan.
Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi siswa.
“Program ini sangat penting, tetapi harus dijalankan dengan standar yang ketat dan pengawasan yang kuat agar benar-benar melindungi kesehatan dan masa depan anak-anak,” ujar Sapto.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
