
Jakarta, – “Kami di Kemendagri hanya membantu mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam rapat koordinasi dengan seluruh Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia yang dilakukan secara daring dari Kantor Kemendagri di Jakarta, pada Senin (23/12/2024).
Pernyataan Bima Arya tersebut adalah bentuk penegasan akan komitmen pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional melalui pembangunan dan revitalisasi sistem irigasi di daerah.
Menurut data dari Kemenko Pangan, lanjut Bima, terdapat tren luas panen dan produktivitas padi yang stagnan, bahkan cenderung menurun sejak 2019. Dengan rata-rata produktivitas 5 ton per hektare dan luas panen stagnan di angka 10 juta hektare.”Karena itu, perbaikan irigasi merupakan solusi penting untuk mendorong peningkatan produksi,” imbuh mantan Walikota Bogor itu.
Pemerintahan Prabowo Subianto, lanjut Bima Arya, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 144 triliun untuk program ketahanan pangan. Dari total tersebut, dana khusus untuk pembangunan dan revitalisasi irigasi diperkirakan berada di kisaran Rp 12 triliun hingga Rp 15 triliun yang akan digunakan untuk memperbaiki sekitar 2,6–3 juta hektare lahan sawah yang irigasinya belum optimal.
Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk melakukan menginventarisasi dan melaporkan secepat mungkin data terkait lahan sawah yang membutuhkan revitalisasi atau diprioritaskan dibangun irigasi.
“Tentu data-datanya diharapkan bisa sudah update begitu ya. Dan siap untuk dikunjungi apabila Pak Menko [Pangan] memutuskan untuk melihat langsung kondisinya. Data akurat dan adanya koordinasi lintas sektor antara Pemda menjadi elemen kunci untuk memaksimalkan penggunaan anggaran,” pungkas politisi PAN itu.
(ardi/rafel)