PWNU Jatim Ambil Langkah Tegas, MS Dinonaktifkan Sementara Imbas Kasus Dugaan Korupsi KBS

Ilustrasi

SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara MS dari jabatannya sebagai A’wan PWNU Jatim. Keputusan tersebut menyusul keterlibatan MS sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2025-2026.

Keputusan penonaktifan sementara itu merupakan bagian dari ikhtiar PWNU Jawa Timur untuk menjaga marwah organisasi sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara objektif tanpa konflik kepentingan.

Meski demikian, PWNU Jawa Timur menegaskan bahwa perkara hukum yang menjerat MS merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dan tidak memiliki kaitan dengan kebijakan, program, maupun institusi Nahdlatul Ulama (NU).

Penegasan tersebut disampaikan melalui surat klarifikasi resmi PWNU Jawa Timur Nomor 1366/PW.01/A.II.11.01/16/11/2026 tertanggal 21 November 2026.

Surat itu ditandatangani Rais Syuriah KH Anwar Manshur, Katib Syuriah Dr. KH Ahsanul Haq, Plh Ketua KHM Balya Firjaun Barlaman, dan Sekretaris Ir. HM Faqih MSA, Ph.D. Klarifikasi tersebut diumumkan Sekretaris PWNU Jawa Timur HM Faqih secara tertulis di Surabaya, Minggu (22/11/2026).

Dalam klarifikasinya, PWNU Jawa Timur menyatakan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS yang melibatkan MS merupakan tanggung jawab personal yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai pengacara di kantor hukum yang dipimpinnya.

“Perkara yang disangkakan menjadi tanggung jawab personal dan tidak ada kaitan sama sekali dengan PWNU (kebijakan, program, dan/atau institusi),” demikian penegasan PWNU Jawa Timur dalam surat klarifikasinya.

Penonaktifan hingga Ada Putusan Hukum Tetap

PWNU Jawa Timur menegaskan, penonaktifan sementara MS bukan semata-mata persoalan jabatan, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kehormatan organisasi di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

Organisasi memandang perlu mengambil langkah organisatoris agar tidak muncul konflik kepentingan sekaligus menjaga agar persoalan hukum personal tidak berdampak terhadap kelembagaan NU.

“Sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga marwah organisasi dan agar proses hukum berjalan objektif tanpa konflik kepentingan, maka PWNU Jawa Timur akan menonaktifkan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai A’wan PWNU sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap,” demikian isi klarifikasi tersebut.

Selain mengambil langkah penonaktifan sementara, PWNU Jawa Timur juga menyerukan kepada seluruh kader Nahdlatul Ulama di Jawa Timur agar tidak berspekulasi, tidak menghakimi, dan tidak menjadikan persoalan tersebut sebagai polemik di media sosial.

PWNU meminta seluruh kader menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara dugaan korupsi PDTS KBS kepada aparat penegak hukum.

Di sisi lain, PWNU Jawa Timur menyatakan mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara transparan serta berkeadilan. Organisasi juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sebelumnya, sejumlah media memberitakan MS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS periode 2025-2026.

Dalam perkara tersebut, MS disebut sebagai salah satu dari empat tersangka. Tiga tersangka lainnya masing-masing berinisial MN, Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS; NW, Direktur Operasional; serta EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) mencantumkan MS sebagai advokat dari Kantor Hukum Ma’ruf Syah and Partner.

Dalam konstruksi perkara yang diberitakan sejumlah media, MS disebut meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan dana penutupan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak sebesar Rp500 juta.

Permintaan dana disebut kembali terjadi ketika pemeriksaan berlangsung di Kejati Jawa Timur, yakni lawyer fee sebesar Rp100 juta dan dana sebesar Rp995 juta.

Secara keseluruhan, keuangan PDTS KBS disebut telah mengeluarkan dana mencapai Rp2,41 miliar terkait perkara tersebut.

PCNU Surabaya Soroti Dana Talangan Muktamar NU

Sementara itu, PCNU Surabaya menilai kasus yang menyeret MS memiliki kemiripan dengan perkara dugaan korupsi Kementerian ATR/BPN yang turut menyeret Fahd A. Rafiq.

Dalam pemeriksaan penyidik, Fahd disebut menyampaikan bahwa dirinya mengeluarkan dana sebesar Rp70 miliar untuk dana talangan Muktamar ke-35 NU pada 27 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27-31 Agustus 2026.

PCNU Surabaya menilai dana talangan yang disebut dikeluarkan pada 27 Agustus 2026 tersebut tidak mungkin berkaitan dengan operasional Muktamar, kecuali bersifat personal atau sensasional.

Perkembangan perkara ini kembali menjadi perhatian karena menyangkut sejumlah pihak yang memiliki hubungan dengan lingkungan NU. Namun, PWNU Jawa Timur telah mengambil sikap organisatoris dengan menonaktifkan sementara MS dari jabatan A’wan hingga terdapat putusan hukum berkekuatan hukum tetap.

Melalui langkah tersebut, PWNU Jawa Timur menegaskan komitmennya menjaga marwah organisasi, mendukung pemberantasan korupsi, serta menghormati proses hukum tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.(*)

Kontributor: Cak Edy

Editor: Abdel Rafi