
SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Klaim pengeluaran dana talangan sebesar Rp70 miliar untuk Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang disebut disampaikan Fahd A. Rafiq saat menjalani pemeriksaan penyidik memunculkan sorotan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya.
Sorotan tersebut terutama menyangkut kronologi waktu pengeluaran dana. Fahd disebut menyampaikan bahwa dirinya mengeluarkan Rp70 miliar untuk dana talangan Muktamar ke-35 NU pada 27 Agustus 2026. Padahal, Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27-31 Agustus 2026.
PCNU Surabaya menilai klaim dana talangan yang disebut dikeluarkan pada 27 Agustus 2026 tersebut tidak mungkin begitu saja dikaitkan dengan kebutuhan operasional Muktamar, kecuali bersifat personal atau sensasional.
Pernyataan itu menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan nama organisasi dalam klaim pengeluaran dana bernilai puluhan miliar rupiah. Kronologi pengeluaran, tujuan penggunaan, serta relevansinya dengan kebutuhan penyelenggaraan Muktamar menjadi hal yang patut dicermati.
Persoalan ini bermula dari keterangan Fahd A. Rafiq dalam pemeriksaan penyidik terkait perkara dugaan korupsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam pemeriksaan tersebut, Fahd disebut menyampaikan bahwa dirinya mengeluarkan dana sebesar Rp70 miliar untuk dana talangan Muktamar ke-35 NU pada 27 Agustus 2026.
Sementara itu, agenda Muktamar ke-35 NU berlangsung selama lima hari, yakni 27 hingga 31 Agustus 2026.
Perbedaan antara waktu pengeluaran dana yang disebutkan dan rentang pelaksanaan kegiatan itulah yang menjadi perhatian PCNU Surabaya.
PCNU Surabaya menilai pengeluaran dana pada tanggal tersebut tidak mungkin terkait dengan operasional Muktamar, kecuali bersifat personal atau sensasional.
Penilaian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar pengaitan dana Rp70 miliar dengan kebutuhan Muktamar. Apakah dana tersebut benar-benar diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan organisasi, atau merupakan transaksi personal yang kemudian dikaitkan dengan agenda Muktamar?
Pertanyaan itu penting karena penggunaan nama organisasi dalam klaim pengeluaran dana bernilai besar semestinya disertai kejelasan mengenai tujuan, mekanisme, dan pertanggungjawabannya.
Konteks Kasus Korupsi KBS dan Nama NU
Sorotan PCNU Surabaya tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2025-2026 yang menyeret seorang pengacara berinisial MS sebagai tersangka.
Dalam perkara tersebut, MS disebut sebagai salah satu dari empat tersangka bersama MN, Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS; NW, Direktur Operasional; serta EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS.
Sejumlah media memberitakan bahwa MS, yang merupakan advokat dari Kantor Hukum Ma’ruf Syah and Partner, diduga meminta sejumlah uang terkait penanganan perkara tersebut.
Dana yang disebut diminta meliputi lawyer fee Rp100 juta dan dana penutupan perkara di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebesar Rp500 juta. Permintaan dana disebut kembali terjadi saat pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, berupa lawyer fee Rp100 juta dan dana Rp995 juta.
Secara keseluruhan, keuangan PDTS KBS disebut telah mengeluarkan dana mencapai Rp2,41 miliar terkait perkara tersebut. Rincian keseluruhan angka tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Di tengah berkembangnya perhatian publik terhadap perkara tersebut, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengeluarkan klarifikasi resmi.
Melalui surat Nomor 1366/PW.01/A.II.11.01/16/11/2026 tertanggal 21 November 2026, PWNU Jawa Timur menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi yang melibatkan MS tidak memiliki kaitan dengan kebijakan, program, maupun institusi NU.
Klarifikasi tersebut ditandatangani Rais Syuriah KH Anwar Manshur, Katib Syuriah Dr. KH Ahsanul Haq, Plh Ketua KHM Balya Firjaun Barlaman, dan Sekretaris Ir. HM Faqih MSA, Ph.D.
Dalam keterangannya, PWNU Jawa Timur menyatakan perkara yang disangkakan kepada MS merupakan urusan pribadi dalam kapasitasnya sebagai pengacara di kantor hukum yang dipimpinnya.
“Perkara yang disangkakan menjadi tanggung jawab personal dan tidak ada kaitan sama sekali dengan PWNU (kebijakan, program, dan/atau institusi),” demikian penegasan PWNU Jawa Timur, Minggu (22/11/2026).
Sebagai langkah menjaga marwah organisasi dan menghindari konflik kepentingan, PWNU Jawa Timur juga memutuskan menonaktifkan sementara MS dari jabatannya sebagai A’wan PWNU hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
PWNU Jawa Timur sekaligus menyerukan kepada seluruh kader NU agar tidak berspekulasi, tidak menghakimi, dan tidak menjadikan perkara tersebut sebagai polemik di media sosial.
Organisasi tersebut menyatakan mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum secara transparan serta berkeadilan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Akuntabilitas Dana Organisasi Perlu Dijelaskan
Klaim pengeluaran dana Rp70 miliar yang dikaitkan dengan Muktamar ke-35 NU dan sorotan PCNU Surabaya memperlihatkan pentingnya kejelasan informasi ketika dana dalam jumlah besar dikaitkan dengan kegiatan organisasi.
Kronologi pengeluaran dana, tujuan penggunaan, pihak penerima, serta dasar pertanggungjawaban menjadi aspek yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah warga Nahdliyin maupun masyarakat luas.
Sebab, nama organisasi sebesar Nahdlatul Ulama tidak semestinya menjadi sekadar label dalam klaim transaksi keuangan tanpa kejelasan peruntukan dan pertanggungjawaban.
Publik tentu berhak memperoleh penjelasan yang proporsional mengenai klaim tersebut, tanpa mendahului proses hukum ataupun menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum fakta-fakta terungkap.
Dengan demikian, persoalan dana talangan Rp70 miliar ini bukan hanya menyangkut pernyataan seseorang dalam pemeriksaan penyidik, tetapi juga menyangkut pentingnya transparansi dan akuntabilitas ketika sebuah transaksi dikaitkan dengan kepentingan organisasi keagamaan.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq








