Jakarta, — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan perhatian serius terhadap pembentukan Sekolah Rakyat sebagai upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu.
Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Rakor terkait Sekolah Rakyat di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Mendagri menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dengan konsep asrama (boarding school), lengkap dengan fasilitas makan dan sarana olahraga, mulai dari jenjang SD hingga SMA.
“Berbeda dengan Sekolah Unggulan Garuda yang menjaring siswa berprestasi untuk melanjutkan ke universitas top dunia, Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Tito.
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya menciptakan keadilan pendidikan, tapi juga menjadi alat transformasi sosial.
“Jangan sampai kemiskinan jadi warisan. Dengan Sekolah Rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa sekolah hingga SMA dan siap kerja, agar ada perubahan nasib,” tegasnya.
Tito juga meminta para kepala daerah menggelar rapat khusus untuk menindaklanjuti program ini. Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan diminta segera menyusun langkah konkret, terutama dalam menyiapkan lahan dengan legalitas yang jelas.
“Kalau sudah ada gedung tinggal renovasi, itu prioritas. Tapi kalau tanah kosong dan statusnya tidak jelas atau masih sengketa, pasti tidak akan diproses,” kata Tito.
Mensos Gus Ipul Koordinator Sekolah Rakyat
Presiden Prabowo menunjuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai koordinator utama program ini. Dalam Rakor tersebut, Gus Ipul menekankan bahwa dasar hukum program Sekolah Rakyat tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Pendidikan adalah sistem rekayasa sosial paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat adalah kebijakan afirmatif yang spesifik, sesuai visi besar Indonesia Emas 2045,” jelas Gus Ipul.
Ia menyampaikan bahwa saat ini telah masuk 356 usulan lokasi dari kabupaten/kota dan provinsi. Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik pada tahun 2025. Meski begitu, tantangan seperti ketersediaan lahan dan regulasi masih menjadi pekerjaan rumah.
“Luas ideal lahan Sekolah Rakyat minimal 6,38 hektare, kalau memungkinkan bisa lebih dari 7 hektare,” imbuh Gus Ipul.
Gus Ipul juga menyampaikan tiga poin penting kepada Pemda:
- Menyiapkan lahan dan mengurus legalitasnya;
- Menyiapkan tenaga pendidik, kepala sekolah, dan staf kependidikan;
- Melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat melalui camat, kepala desa, dan lurah agar program tepat sasaran.
(Ferdio/Rafel)
