JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Lonjakan harga plastik hingga lebih dari 100 persen dalam beberapa waktu terakhir kian menekan pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Ketua Umum APKLI-P, Ali Mahsun Atmo, mengatakan bahwa kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada biaya produksi pelaku usaha kecil yang selama ini sangat bergantung pada bahan kemasan plastik.
“Di satu sisi biaya produksi naik, tetapi di sisi lain harga jual tidak bisa dinaikkan karena daya beli masyarakat masih lemah. Ini yang membuat PKL dan UMKM semakin tertekan,” ujar Ali dalam program Indonesia Business Forum (IBF) di salah satu TV swasta nasional, Rabu (8/4/2026) malam.
Kenaikan harga plastik, menurut dia, terjadi hampir merata di berbagai daerah. Di Jambi, misalnya, harga gelas plastik isi 50 buah naik dari Rp20.000 menjadi Rp43.000. Sementara di Kalimantan Selatan, harga gelas plastik isi 1.000 buah melonjak dari Rp280.000 menjadi Rp560.000.
Kondisi tersebut memaksa pelaku usaha kecil melakukan berbagai penyesuaian. Sebagian mengurangi ukuran produk, seperti pada pedagang gorengan, sementara lainnya menggabungkan beberapa barang dalam satu kantong plastik untuk menekan biaya.
Langkah tersebut diambil untuk menjaga harga tetap terjangkau di tengah konsumen yang cenderung menahan belanja. “Kalau harga dinaikkan, mereka khawatir pelanggan lari. Akhirnya omzet tergerus dan keuntungan makin menipis,” kata Ali.
Daya Tahan Pelaku Usaha Kecil
Meski berada dalam tekanan, pelaku PKL dan UMKM dinilai tetap menunjukkan daya tahan. Mereka berupaya bertahan dengan berbagai strategi tanpa menaikkan harga secara signifikan.
Namun, kondisi ini tidak dapat berlangsung lama jika kenaikan harga bahan baku terus berlanjut.
Ali menilai, tekanan terhadap sektor informal tersebut berpotensi meluas jika tidak segera ditangani, mengingat peran PKL dan UMKM yang besar dalam menopang ekonomi masyarakat.
Ia juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik, khususnya nafta, yang dinilai memperparah dampak gejolak global terhadap harga di dalam negeri.
“Selama bahan baku masih bergantung pada impor, gejolak global akan langsung berdampak ke dalam negeri,” ujarnya.
Penggunaan bahan alternatif seperti daun pisang atau daun jati dinilai dapat menjadi solusi sementara, meskipun implementasinya tidak mudah dilakukan secara luas dalam waktu singkat.
Dorong Intervensi Pemerintah
APKLI-P mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga plastik di pasaran. Salah satu upaya yang diusulkan adalah memanggil produsen plastik dan melakukan operasi pasar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor plastik Indonesia pada Januari 2026 mencapai Rp14,5 triliun dan Februari 2026 sebesar Rp14,76 triliun. “Artinya stok di hulu masih ada. Pemerintah perlu memastikan distribusi berjalan baik dan tidak ada penimbunan,” kata Ali.
Ia juga meminta adanya inspeksi dan investigasi terhadap kemungkinan praktik spekulasi harga yang merugikan pelaku usaha kecil.
Selain itu, operasi pasar dinilai penting untuk meredam lonjakan harga dalam jangka pendek. “Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah cepat dan konkret agar tekanan terhadap PKL dan UMKM tidak semakin berat,” ujar Ali.(*)
Kontributor: Umar Faruq
Editor: Abdel Rafi
