JAKARTA – Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sarat nuansa politis, terkesan terlalu dipaksakan, tidak penting, dan tendensius. Demikian disampaikan oleh Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P Simanjuntak di Jakarta, Kamis (12/11).
“Laporan ICW patut diduga bertujuan untuk menjatuhkan citra BPK sebagai institusi, serta memecahkan konsentrasi penyidik BPK, bahkan bisa juga diduga sebagai upaya intimidasi terhadap anggota BPK yang saat ini sangat kritis dalam menangani kasus-kasus besar di DKI Jakarta,” ujar Bastian kepada tim Cakrawarta.com
Menurut Bastian, ICW adalah LSM yang fokus melaporkan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia dimana beberapa kali ICW melaporkan kasus-kasus korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi anehnya saat ini ICW seolah kehilangan kekritisannya.
“Kenapa ICW tidak kritis lagi terhadap Pemprov DKI atas kasus-kasus korupsi besar seperti kasus Transjakarta, Sumber Waras, Taman BMW, UPS? Sungguh aneh,” imbuh Bastian dengan nada keheranan.
Bastian menambahkan, pihaknya menilai ICW terlalu tendensius membela Pemprov DKI dan menyudutkan DPRD Jakarta. Terlebih lagi ketika ICW melaporkan ketua BPK DKI atas permasalahan Kode Etik. “Sejak kapan ICW mengurusi Kode Etik? Bukannya selama ini ngurusi kasus korupsi saja?” tanya Bastian.
Apabila demikian, menurut Bastian tidak keliru jika masyarakat menduga-duga ICW telah melakukan upaya untuk menggiring citra institusi DPRD dan BPK ke arah yang negatif.
“Sama persis dengan apa yang telah dilakukan TemanAhok selama ini dalam kampanyenya dengan mengatakan DPRD DKI sebagai tukang begal dan BPK DKI diragukan objektitas hasil auditnya. Jangan-jangan ICW itu ‘Teman Ahok’ dong?” kata Bastian bernada retoris.
Geprindo menilai sangat tidak elok dan tidak elegan jika LSM sekelas ICW membuang-buang waktu untuk mengurusi masalah kode etik BPK.
“Saya yakin tidak semua anggota ICW yang setuju dengan kelakuan ICW saat ini. Ini pasti ulah oknum saja, yang barangkali punya hubungan dekat dengan Pemprov DKI,” papar Bastian.
Karenanya pihaknya meminta sebaiknya ICW berbenah diri, dan benar-benar fokus terhadap kasus-kasus korupsi besar yang dilakukan oleh eksekutif yang kongkalikong dengan pengusaha dan bukan mengurus perkara kode etik yang memang bukan bidangnya.
“Jadilah pegiat anti korupsi secara profesional, jangan sampai terseret-seret permainan politik para elit. Jaga terus netralitas ICW agar Indonesia terbebas dari korupsi,” pungkas Bastian.
(bps/bti)
