JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Kebijakan work from home (WfH) yang diterapkan pemerintah menuai kritik tajam. Alih-alih dinilai sebagai langkah strategis untuk efisiensi energi, kebijakan tersebut justru dianggap berpotensi tidak efektif jika tidak disertai keteladanan dan konsistensi dari para pejabat publik.
Pegiat perlindungan konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai kebijakan WfH saat ini masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari ambiguitas tujuan hingga lemahnya implementasi di lapangan.
“Kebijakan ini berisiko hanya menjadi ‘omon-omon’ jika tidak ada keteladanan dari pemerintah dan pejabat publik,” ujar Tulus dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Menurut dia, penerapan WfH yang hanya diberlakukan pada hari Jumat justru membuka ruang peningkatan mobilitas masyarakat. Alih-alih mengurangi konsumsi energi, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mendorong aktivitas perjalanan, baik untuk wisata maupun pulang ke kampung halaman.
Tulus menilai, kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan awal kebijakan. Apalagi, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa WfH juga dimaksudkan untuk menjaga pergerakan ekonomi.
“Di satu sisi ingin efisiensi, di sisi lain membuka ruang mobilitas. Ini kontradiktif,” kata dia.
Lebih jauh, implementasi WfH dinilai tidak berjalan seragam. Sejumlah kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah disebut tidak sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Di sektor swasta, penolakan bahkan muncul dengan alasan kekhawatiran terhadap penurunan produktivitas.
Menurut Tulus, keberhasilan WfH pada masa pandemi COVID-19 tidak bisa dijadikan pembanding langsung. Saat itu, terdapat ancaman nyata yang mendorong kepatuhan kolektif masyarakat.
“Ketika pandemi, ada ‘musuh bersama’ sehingga semua patuh. Sekarang situasinya berbeda, sehingga butuh pendekatan kebijakan yang lebih kuat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan dan keteladanan dari pemerintah. Tanpa hal tersebut, publik berpotensi melihat adanya ketidaksinkronan antara kebijakan efisiensi dengan praktik di lapangan.
Tulus mencontohkan sejumlah kebijakan dan aktivitas pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan semangat penghematan. Bahkan, ia mempertanyakan urgensi pengawalan ketat Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah agenda tertentu.
“Kalau ingin kebijakan ini efektif, harus dimulai dari atas. Pejabat publik harus memberi contoh nyata,” kata dia.
Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu membangun komunikasi publik yang lebih jernih dan transparan terkait tujuan serta urgensi kebijakan WfH. Tanpa narasi yang kuat, kebijakan berisiko dipersepsikan sebagai langkah populis semata.
Di sisi lain, Tulus mengingatkan masyarakat untuk mulai menyesuaikan pola konsumsi secara lebih bijak. Ia mendorong publik mengedepankan skala prioritas dalam berbelanja dan menghindari perilaku konsumtif berlebihan.
“Masyarakat perlu bersiap dengan pola hidup hemat dan tidak konsumtif, terutama dalam situasi ekonomi yang menuntut kehati-hatian,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan WfH hanya akan efektif jika didukung oleh konsistensi, keteladanan, serta kejelasan arah kebijakan. Tanpa itu, tujuan efisiensi yang diharapkan sulit tercapai.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
