Tuesday, January 31, 2023
HomeSains TeknologiKesehatanKisruh BPJS Orang Kaya, Pakar: Pemerintah Harus Pastikan Data Valid dan Update!

Kisruh BPJS Orang Kaya, Pakar: Pemerintah Harus Pastikan Data Valid dan Update!

Ilustrasi BPJS Kesehatan (foto: bustomi/cakrawarta)

 

SURABAYA – Pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin soal BPJS Kesehatan orang kaya dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI sempat menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu. Dalam klarifikasinya, Budi menyebut bahwa layanan BPJS Kesehatan adalah hak semua elemen masyarakat, baik kaya ataupun miskin.

Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo yang menuturkan bahwa BPJS Kesehatan memang ditujukan untuk semua warga, tanpa terkecuali. Menurutnya, akar persoalan BPJS Kesehatan bukan perihal kaya atau miskin, melainkan banyak ditemukannya orang kaya dalam sistem Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena salah sasaran.

Pakar Kebijakan Publik Dr. Antun Mardiyanta, Drs., MA., menanggapi kegaduhan tersebut dengan mengatakan bahwa data membuktikan selama ini BPJS Kesehatan menanggung beban pengobatan orang-orang kaya atau bahkan konglomerat. Maka, pemerintah perlu mengadakan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan tentang permasalahan tersebut.

“Tetapi harus diingat bahwa sejak awal, BPJS Kesehatan memang ditujukan untuk semua warga tanpa kecuali. Karenanya, semua warga diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan sesuai kondisi dan status masing-masing,” ujarnya pada media ini, Selasa (13/12/2022).

Terkait kegaduhan soal salah sasaran penerima PBI, Antun menyarankan agar pemerintah memiliki data terkait kemampuan ekonomi seluruh warga Indonesia beserta kategori statusnya yang relevan dengan PBI.

“Data by name by adress yang dinamis. Artinya selalu di-update tiap tahun. Penerima PBI harus diputuskan berdasar pada data yang benar, valid, dan update dari waktu ke waktu. Tentu data ini tidak hanya berguna untuk PBI BPJS Kesehatan, tetapi juga sangat bermanfaat untuk berbagai kebijakan pemerintah yang lain, seperti bantuan sosial, berbagai kebijakan afirmasi, dan sebagainya. Ini adalah masalah yang selalu berulang dan belum ditangani secara serius,” paparnya.

Antun menambahkan bahwa ,”Ketika pemerintah berniat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan sungguh-sungguh, maka data PBI harus segera dipersiapkan dan harus tetap sasaran.”

Di samping itu, pemerintah juga perlu mendesain kebijakan yang tepat dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan yang inovatif dan solutif berbasis data.

“Nilai gotong-royong dan keadilan harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah. Perdebatan rancangan alternatif kebijakan berbasis data perlu diberi ruang agar publik yakin bahwa kebijakan yang dipilih akuntabel,” pungkas dosen FISIP Unair itu.

(pkip/bus/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular