SURABAYA – Obral penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) yang ramai menjelang pemilihan umum turut menyita perhatian para akademisi dan pemerhati pendidikan. Ada yang menilai bahwa pemberian gelar HC hanya merupakan alat politik, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya.
Gelar HC sendiri merupakan gelar Doktor Kehormatan oleh suatu perguruan tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan/atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.
Menanggapi pro kontra terkait obral gelar doktor HC tersebut, pakar ilmu politik Ali Sahab mengatakan bahwa pemberian gelar HC sebenarnya sah-sah saja selama melalui prosedur yang sesuai. Menurutnya, hal itu tidak menjadi masalah selama penerima gelar memiliki track record yang baik.
“Saya kira kampus yang akan memberikan gelar HC pasti sudah melalui prosedur seperti melihat karya dan yang bersangkutan harus mengajar menjadi dosen kuliah tamu di kampus tersebut,” paparnya pada media ini, Selasa (27/3/2023.
Namun, lanjut Ali Sahab, etika politik tetap sangat perlu bagi politisi penerima gelar HC. Apabila politisi tersebut merasa tidak pantas, ujar Ali, lebih baik tidak usah menerima pemberian gelar HC.
“Kontrol itu harus dari diri orang yang akan diberi. Jika memang merasa tidak pantas, ya tidak usah diterima,” imbuhnya.
Selain itu, sambungnya, pihaknya berharap masyarakat dapat ikut berperan sebagai kontrol sosial. Ketika ada politisi yang track record-nya buruk dan mencalonkan diri dengan menonjolkan gelar HC yang diterimanya, Ali menyarankan agar masyarakat tidak memilihnya.
“Saya kira masyarakat sudah cerdas dan bisa menjadi kontrol apabila terjadi hal seperti itu. Tidak usah dipilih kalau ada politisi yang track record-nya buruk, meskipun ia punya gelar HC,” tutur pengajar mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia pada FISIP Universitas Airlangga tersebut.
Perihal pemberian gelar HC yang dipolitisasi, ia mengomentari dunia akademis harus berpikir kembali marwah dunia pendidikan akan seperti apa apabila hal tersebut dibiarkan.
“Apabila pemberian gelar HC memang dipolitisasi, saya kira dunia akademis mesti berpikir kembali marwah dunia pendidikan akan menjadi seperti apa nantinya,” pungkasnya.
(mar/pkip/bti)
