
JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mendapat perhatian Institut Sarinah. Lembaga tersebut mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa menetapkan kawasan itu sebagai habitat baru sebelum seluruh kajian ilmiah dan ekologis dilakukan secara menyeluruh.
Peringatan ini disampaikan menyusul pernyataan Kementerian Kehutanan bahwa kelayakan Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa masih membutuhkan kajian ilmiah lebih lanjut.
Institut Sarinah menilai, pemindahan atau pengembangan habitat Badak Jawa bukan sekadar persoalan memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa ekosistem yang dituju benar-benar mampu menopang kehidupan satwa langka tersebut dalam jangka panjang.
“Persoalannya bukan sekadar memindahkan badak dari satu tempat ke tempat lain, melainkan apakah ekosistem yang dituju benar-benar mampu menopang kehidupan Badak Jawa dalam jangka panjang. Konservasi harus berbasis ilmu pengetahuan, daya dukung habitat, kesehatan dan perilaku satwa, serta keberlanjutan ekosistem,” kata Ayut Enngeliah, Bidang Lingkungan Hidup Institut Sarinah dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Menurut Ayut, persoalan mendasar dalam kebijakan konservasi juga berkaitan dengan cara manusia memandang dan memperlakukan alam. Manusia kerap terjebak dalam apa yang disebut Institut Sarinah sebagai “ego ekologis”, yakni merasa paling mengetahui apa yang terbaik bagi alam, kemudian mengharapkan alam menyesuaikan diri dengan keputusan manusia.
Dalam perspektif Feminisme Pancasila, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip Memayu Hayuning Diri → Memayu Hayuning Bawana.
Prinsip tersebut mengandung makna bahwa menata diri berarti menata ego, ambisi, dan kekuasaan agar tidak merusak kehidupan di luar diri manusia. Dari kesadaran itulah lahir tanggung jawab untuk menjaga bawana, yang mencakup manusia, satwa, alam, hingga generasi mendatang.
Enam Sikap Institut Sarinah
Atas dasar pertimbangan ekologis dan perspektif tersebut, Institut Sarinah menyampaikan enam sikap terkait rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo.
Pertama, meminta pemerintah tidak menetapkan Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa sebelum seluruh kajian ekologis, genetis, kesehatan satwa, daya dukung habitat, risiko penyakit, perilaku, dan dampak terhadap ekosistem dinyatakan memadai secara ilmiah.
Kedua, meminta seluruh kajian dan dasar pengambilan keputusan dibuka secara transparan kepada publik, termasuk metodologi, hasil kajian, risiko, serta alasan pemilihan lokasi.
Ketiga, mendorong penguatan terlebih dahulu habitat utama Badak Jawa di Ujung Kulon. Upaya tersebut mencakup perlindungan habitat, pemantauan populasi, pencegahan perburuan, dan pengelolaan risiko terhadap populasi yang ada.
Keempat, memastikan keputusan konservasi melibatkan ahli independen, masyarakat sekitar kawasan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas konservasi. Menurut Institut Sarinah, keputusan tersebut tidak semestinya hanya ditentukan secara administratif oleh pemerintah.
Kelima, menolak pendekatan konservasi yang menjadikan satwa sekadar objek kebijakan. Badak Jawa harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki kebutuhan ekologis dan keberlangsungan hidup yang harus dihormati.
Keenam, mendorong setiap kebijakan konservasi menggunakan prinsip Asih–Asah–Asuh. Asih berarti menghormati kehidupan, Asah berarti tunduk pada ilmu dan bukti, sedangkan Asuh diwujudkan melalui tindakan merawat serta melindungi ekosistem.
Institut Sarinah menegaskan, konservasi bukan perlombaan untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa atas alam. Keberhasilan sebuah kebijakan konservasi semestinya diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mampu membuat kehidupan menjadi lebih aman, lestari, dan berkelanjutan.
Pandangan serupa disampaikan Rahma Santosa, Bidang Hukum dan Lawyer Institut Sarinah. Ia mengingatkan agar agenda penyelamatan alam tidak justru memperkuat cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat sekaligus penguasa alam.
“Jangan sampai atas nama menyelamatkan alam, kita justru kembali menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa alam. Memayu Hayuning Diri adalah kemampuan menata ego; Memayu Hayuning Bawana adalah memastikan kekuasaan manusia menjadi kekuatan untuk merawat kehidupan,” kata Rahma Santosa.
Melalui pernyataan tersebut, Institut Sarinah mengingatkan bahwa kebijakan konservasi harus dibangun di atas kesadaran ekologis, tanggung jawab moral, keterbukaan informasi, dan landasan ilmiah yang kuat.
Bagi Institut Sarinah, menyelamatkan Badak Jawa bukan semata-mata tentang menentukan lokasi habitat baru, melainkan memastikan setiap keputusan manusia tidak mengancam keberlangsungan kehidupan satwa dan ekosistem yang menjadi tempatnya bergantung.(*)
Kontributor: Eva K S
Editor: Abdel Rafi








