JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kini bergeser. Tidak lagi semata menjalankan fungsi administratif, kementerian ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus pembangunan sumber daya manusia.
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, mengatakan transformasi tersebut ditopang oleh implementasi 15 Program Aksi Menteri yang dirancang untuk memperkuat kelembagaan agar lebih adaptif, modern, dan berdampak luas.
“Imigrasi hari ini tidak cukup hanya menjadi penjaga pintu masuk negara. Perannya harus berkembang sebagai fasilitator pembangunan,” ujar Rasyid dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).
Ia menjelaskan, sektor keimigrasian kini diposisikan sebagai salah satu penggerak ekonomi melalui kebijakan yang mempermudah mobilitas global. Penyederhanaan regulasi visa, seperti business visa dan golden visa, dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi sekaligus mempercepat arus masuk pelaku usaha dan tenaga ahli ke Indonesia.
Upaya tersebut diperkuat melalui digitalisasi layanan, antara lain dengan pengembangan sistem berbasis teknologi serta penambahan fasilitas autogate di sejumlah titik pemeriksaan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan publik, tetapi juga memperkuat pengawasan lalu lintas orang.
Di sisi lain, pengamanan wilayah perbatasan tetap menjadi perhatian. Edukasi hukum kepada masyarakat desa terus digencarkan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.
Sementara itu, di sektor pemasyarakatan, pemerintah mendorong perubahan pendekatan dari yang bersifat represif menjadi pembinaan produktif dan berkelanjutan. Lembaga pemasyarakatan diharapkan bertransformasi menjadi pusat pemberdayaan warga binaan.
“Lapas bukan hanya tempat menjalani hukuman, tetapi juga ruang pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan kemandirian saat kembali ke masyarakat,” kata Rasyid.
Berbagai program telah dijalankan, mulai dari pemanfaatan lahan untuk pertanian, perikanan, dan peternakan hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis karya warga binaan. Program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi.
Peningkatan kualitas hidup warga binaan juga dilakukan melalui pembangunan dapur sehat guna memenuhi kebutuhan gizi, serta penyediaan pendidikan kesetaraan bagi narapidana dan anak binaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.
Dalam aspek keberlanjutan, kementerian turut mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan biogas, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta kawasan perbatasan.
Kehadiran negara juga diperkuat melalui kegiatan sosial, seperti layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis.
Adapun di bidang sumber daya manusia, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara dilakukan melalui pendidikan vokasi dan pembelajaran digital berbasis massive open online course (MOOC), disertai dukungan fasilitas, termasuk penyediaan rumah dinas.
Rasyid menegaskan, keseluruhan kebijakan tersebut mencerminkan reformasi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga pelayanan publik, pemberdayaan, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
“Ini adalah arah baru: imigrasi yang berdaya saing global dan pemasyarakatan yang produktif, humanis, serta berkelanjutan,” ujarnya.(*)
Kontributor: Ahmad Toha A
Editor: Abdel Rafi
